NurulArifin.Com – Panja RUU Pemilu akhirnya menyepakati mengenai ketentuan tentang kepala daerah yang harus mengundurkan diri sebagai syarat pencalegan. Ketentuan ini dimasukan dalam pasal pasal 50 ayat (1) huruf k RUU Pemilu.

Pengaturan tersebut dicantumkan dalam klausul yang berbunyi, ‘mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kepala daerah, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali’.

“Saat penyerahan mana-nama daftar calon sementera, maka surat pengunduran diri sudah diserahkan, dan surat ini diproses di DPRD,” kata anggota Panja RUU Pemilu dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin kepada wartawan, Kamis (16/2).

Selanjutnya, kata dia, DPRD mengambil keputusan atas surat pengunduran diri tersebut dan surat itu diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu ini mendapatkan keputusan surat pengunduran diri satu minggu sebelum daftar calon tetap (DCT) ditetapkan.

“Konstruksi prosesnya demikian, dan disepakati untuk dibawa ke rapat Timus. Intinya adalah putusan rapat DPRD atas surat pengunduran diri kepala daerah pada saat DCT ditetapkan,” jelas anggota Komisi II DPR tersebut.

Nurul menjelaskan, pasal ini berlaku juga pada DPD. Sedangkan untuk PNS, Polri, TNI dan BUMN/BUMD, berlaku ketentuan yang serupa dengan pola yang berbeda. Bagi PNS, anggota Polri, anggota TNI, pengurus BUMN/BUMD, apabila sudah mencalonkan diri, maka secara otomatis surat pengunduran diri tersebut berlaku tanpa diproses terlebih dahulu atasannya.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi menambahkan, ketentuan kapan harus mengundurkan diri kepala daerah diserahkan ke timus. “Tentu dengan mengacu ketentuan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam undang-undang pemda,” papar dia.[Republika]

NurulArifin.Com – Juru bicara Golkar Nurul Arifin angkat bicara soal survei yang mengungkap elektabilitas Jusuf Kalla (JK) mengalahkan Aburizal Bakrie (Ical). Bagi Nurul, Ical adalah kandidat capres terkuat Golkar.

“Untuk capres yang terkuat ya Pak Ical, karena memang pararel dengan program-program yang dilakukan oleh Golkar dan Pak Ical sendiri secara pribadi. Selain untuk meningkatkan elektibilitas partai terkait ini program-program yang menunjang elektabilitas beliau sebagai capres,” kata Nurul.

Hal ini disampaikan Nurul, Kamis (16/2).

Menurut Nurul, sampai saat ini dukungan terhadap pencapresan Ical sangat kuat. Seluruh infrastruktur Golkar di tingkat pusat hingga daerah mendukung pencapresan Ical.

“Kita semua solid mendukung pencapresan Pak Ical, tidak ada paksaan sama sekali,”tegas Nurul.

Namun Nurul merespon positif hasil survei tersebut. Bagi Nurul, Jusuf Kalla (JK) juga tokoh yang masih disegani di Golkar.

“Kalaupun Pak JK dianggap lebih tinggi dari Pak Ical, buat saya sih itu positif karena bagaimanapun Pak JK orang Golkar,”tandas Nurul.

Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan hasil mengejutkan. Salah satunya, Aburizal Bakrie yang selama ini digadang-gadang Golkar maju di pemilu 2014 justru ‘dikalahkan’ mantan Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla (JK).

Ical, demikian sapaan akrab Aburizal Bakrie, kalah dalam hal dukungan dan popularitas terhadap JK berdasarkan survei CSIS pada 2.117 responden selama 16-24 Januari 2012. Menggunakan metode kuesioner dengan 288 variabel pertanyaan, didapatkan dari 2.117 responden, yang mendukung JK 5,6 persen, sementara yang mendukung Ical ‘hanya’ 5,2 persen.

Selain itu dalam hal popularitas, responden ternyata lebih mengenal JK dibanding Ical. Perbedaan cukup signifikan terlihat dari hasil survei. 84,6 Persen responden mengenal JK. Sedangkan 61,4 persen mengenal Aburizal Bakrie.

Survei ini dilakukan 16-24 Januari 2012 dengan 2.117 responden di 23 provinsi di Indonesia. Ada 10 yang tidak diikutsertakan karena alasan populasinya yang kecil, pertimbangan medan, serta biaya. 10 Provinsi itu yaitu Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.[Detik]

NurulArifin.Com – Panja RUU Pemilu juga menyepakati untuk mengembalikan metode dalam pemilu kepada metode lama yakni pencoblosan.

Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu menyepakati untuk tetap tak memberikan hak pilih kepada prajurit TNI/Polri dalam Pemilu 2014 mendatang.

Keputusan itu didapatkan dalam rapat Panja yang dilangsungkan di Jakarta, Senin (13/2) malam.

“Mengenai hak pilih TNI dan Polri, anggota Panja menyetujui tetap  seperti UU yang lama,” kata anggota Panja dari Fraksi Partai Golkar,  Nurul Arifin, di Jakarta, Selasa (14/2).

Nurul juga menjelaskan Panja RUU Pemilu juga menyepakati untuk mengembalikan metode dalam pemilu kepada metode lama yakni pencoblosan.

Cara pencontrengan (tanda V) seperti yang dilakukan pada pemilu 2009 lalu, akan ditinggalkan.

Belum ada penjelasan detil tentang dipilihnya opsi kembali ke metode pencoblosan itu.

“Karena anggota Panja setuju dengan cara pencoblosan, maka perlu perlengkapan seperti paku dan bantalan kecil. Jadi tidak lagi mencontreng sebagaimana dalam Pemilu 2009,” kata Nurul.

Hari ini, Panja itu akan kembali bertemu di Hotel Sahid, Jakarta, untuk membahas hal lainnya.[Beritasatu]

NurulArifin.Com – Kesepakatan itu menyangkut waktu kampanye, penyusunan daftar calon  tetap (DCT), serta pemutakhiran daftar pemilih.

Anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengemukakan Panja telah menyepakati  sejumlah pasal mengenai tahapan persiapan Pemilu Legislatif (Pileg)  2014. Kesepakatan itu antara lain menyangkut waktu kampanye, penyusunan daftar calon  tetap (DCT), serta pemutakhiran daftar pemilih.

Menurutnya persiapan kampanye partai sudah dimulai pada Januari 2013-April 2014. Dalam hal  ini, bentuk kampanye terdiri dari dialogis dan sosialisasi yang dilakukan partai.

”Sedangkan kampanye akbar, pengerahan massa, dan kampanye calon legislatif dilaksanakan awal Maret 2014 hingga April sekitar 21 hari dengan masa tenang tiga hari sebelum pelaksanaan  pemungutan suara,” kata Nurul di Jakarta, Selasa (14/2) kemarin.

Ia  menjelaskan Panja juga menyepakati sejumlah poin. Yakni, penyediaan data dan pemutakhiran data pemilih diberi rentang jarak waktu 8 bulan pada  Maret 2013-Oktober 2013. Selanjutnya, penyediaan data pemilih ini dilakukan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam  prosesnya, data awal akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh  Ditjen Adminduk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah diverifikasi, maka data tersebut diserahkan kepada KPU untuk  dimutakhirkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan untuk penyusunan daftar calon tetap (DCT), Nurul mengatakan, akan diberi jarak  waktu 5 bulan dengan asumsi, yakni sekitar Mei-September 2013.

Menurut Nurul, hal ini dilakukan agar partai-partai memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi dan merekrut calon anggota legislatif yang berkualitas.

“Dengan waktu lima bulan itu, partai-partai sudah final menyusun dan menyerahkan DCT ke KPU. DCT yang sudah disusun dan ditetapkan oleh KPU, langsung diumumkan ke publik, agar publik bisa  menilai dan menyeleksi sendiri calon-calon tersebut. Jangka waktu antara  jadwal pengumuman oleh KPU dengan hari pemungutan adalah 7 bulan,” beber Nurul.

Lebih lanjut Nurul menjelaskan, setelah penetapan DCT pada September 2013, maka yang dilakukan adalah persiapan percetakan kertas suara. Ada  tiga fase, yakni pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian kertas suara  yang di mulai Oktober 2013 hingga awal April 2014.

“Pada tahap  pertama, dilakukan pelelangan tender oleh KPU, dan KPU menentukan jenis  kertas, apakah perusahaan penawar mampu mengejar target waktu yang telah ditetapkan, serta jenis kertas yang digunakan dan harga kertas per lembar,” pungkas Nurul.[Beritasatu]

NurulArifin.Com – Wakil Sekjen Partai Golkar, Nurul Arifin mengaku memang sudah mendengar adanya kabar yang menyebut upaya pendongkelan SBY-Boediono di tahun 2012 ini. Hanya, kata Nurul pihaknya melihat hal itu sebagai isu yang biasa terjadi di tengah pemerintahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas.

“Saya juga mendengar isu serupa, namun saya melihatnya sebagai isu yang biasa terjadi di tengah pemerintahan yang dilakukan orang-orang yang tidak puas atau bahkan hanya saling menunggangi atau memanfaatkan situasi dan gerakan-gerakan yang muncul,” ujar Nurul, Senin (13/2).

Nurul sendiri secara pribadi lebih melihat secara general bahwa kondisi negara masih dalam kondisi yang terkendali dan relatif aman. Walaupun ada gejolak tentang perkara tanah, buruh dan konflik agama, ini adalah perkara-perkara yang bisa diurai dan diselesaikan.

“Semua bermuara pada ketidakpuasan masyarakat dan di sisi lain instansi yang terlalu mudah memberi perijinan, di ujungnya adalah aparat yang tidak jernih dan bersikap tegas. Semua perkara ini akan dapat diselesaikan jika Kepala Negara bersikap tegas,” kata Nurul

Karena intinya,lanjut Nurul masyarakat masih berada di belakang Presiden dan semua menunggu ketegasannya. Jika itu dilakukan, maka tensi hingar bingar aksi kekerasan dan politik dapat diredam.

“Pastinya sepert itu (gerakan pendongkelan tergantung kinerja pemerintah). Hubungan rakyat dengan pemerintah adalah simbiosis mutualisme. Oleh karenanya hubungan kedua unsur tersebut harus selalu saling terjaga dengan cara mengupayakan tingkat kepuasan tetap terpenuhi. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, rasa keadian dalam bentuk equality before the law, juga tidak korup. Hal-hal seperti inilah yang menjadi perekat harmonisasi rakyat dan pemerintah,” ujar Nurul, bintang film yang terjun ke panggung politik

Sementara Partai Keadilan Sejahtera(PKS) tidak yakin atas adanya upaya pendongkelan SBY-Boediono dari posisi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2012 ini. Hal tersebut diprediksi nihil terjadi karena ongkos politik melakukan hal tersebut tidak kecil.[Tribunnews]

NurulArifin.Com – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) DPR menyepakati sejumlah pasal mengenai tahapan persiapan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, antara lain menyangkut waktu kampanye, penyusunan daftar calon tetap (DCT), serta pemutakhiran daftar pemilih.

Anggota Panja RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, di Jakarta, kemarin, menjelaskan, persiapan kampanye partai sudah dimulai pada Januari 2013-April 2014. Dalam hal ini, bentuk kampanye terdiri dari dialogis dan sosialisasi yang dilakukan oleh partai.”Sedangkan kampanye akbar, pengerahan massa, dan kampanye calon legislatif dilaksanakan awal Maret 2014 hingga April sekitar 21 hari dengan masa tenang tiga hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara,” ujarnya.

Nurul menambahkan, Panja juga menyepakati sejumlah poin. Yakni, penyediaan data dan pemutakhiran data pemilih diberi rentang jarak waktu 8 bulan pada Maret 2013-Oktober 2013. Selanjutnya, penyediaan data pemilih ini dilakukan Ditjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Verifikasi

Dalam prosesnya, tutur dia, data awal akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Ditjen Adminduk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah diverifikasi, maka data tersebut diserahkan kepada KPU untuk dimutakhirkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan untuk penyusunan daftar calon tetap (DCT), Nurul mengatakan, akan diberi jarak waktu 5 bulan dengan asumsi, yakni sekitar Mei-September 2013.

Menurut dia, hal ini dilakukan agar partai-partai memiliki waktu untuk melakukan konsolidasi dan merekrut calon anggota legislatif yang berkualitas.

“Dengan waktu lima bulan itu, partai-partai sudah final menyusun dan menyerahkan DCT ke KPU. DCT yang sudah disusun dan ditetapkan oleh KPU, langsung diumumkan ke publik, agar publik bisa menilai dan menyeleksi sendiri calon-calon tersebut. Jangka waktu antara jadwal pengumuman oleh KPU dengan hari pemungutan adalah 7 bulan,” katanya.

Nurul menjelaskan, setelah penetapan DCT pada September 2013, maka yang dilakukan adalah persiapan percetakan kertas suara. Ada tiga fase, yakni pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian kertas suara yang di mulai Oktober 2013 hingga awal April 2014.

“Pada tahap pertama, dilakukan pelelangan tender oleh KPU, dan KPU menentukan jenis kertas, apakah perusahaan penawar mampu mengejar target waktu yang telah ditetapkan, serta jenis kertas yang digunakan dan harga kertas per lembar,” katanya.[Suara Karya]

NurulArifin.Com – Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menghadapi kendala dalam pembahasan mengenai data pemilih. Kendala utamanya adalah terkait masalah pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), namun memiliki hak memilih sebagai warga Negara sesuai ketentuan konstitusi.

“Sempat terjadi perdebatan karena dari satu sisi mereka adalah mereka warga Negara di wilayah NKRI dan memiliki hak pilih, namun tidak memiliki dokumen yang diterbitkan Negara, misalnya KTP yang menjadi syarat untuk ikut pemilu. Belum ada solusi untuk poin ini,” kata Anggota Panitia Kerja Revisi RUU Pemilu, Nurul Arifin kepada SP, di Jakarta.

Dia menjelaskan, data pemilih memang menjadi persoalan krusial dalam pembahasan RUU Pemilu, terutama dalam penentuan daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, banyak pemilih yang tidak terdata dalam DPT karena tak memiliki KTP, padahal mereka memiliki hak pilih sebagai warga Negara.

Politisi dari Partai Golkar ini mengungkapkan, pemilih yang masuk kategori ini, umumnya menetap di kolon jembatan, tanah Negara ata korporasi, juga suku-suku terasing dan pedalaman. Dia mencontohkan, jika berangkat dari kasus Tanah Merah dan Kasus Mesuji, penduduk yang bertempat tinggal di atas tanah Negara atau milik korporasi tidak memiliki identitas apapun yang melegitimasi eksistensi mereka. Namun fakta bahwa mereka adalah warga Negara tak bisa dipungkiri karena menetap di wilayah NKRI.

Di satu sisi, lanjutnya, warga Negara yang menetap di lahan kosong milik pemerintah atau korporasi, atau kolong jembatan, tetap membutuhkan pengakuan secara formal atas eksistensi mereka yang belum jelas sebagai penduduk.

Namun di sisi lain, jika pemberian KTP atau identitas kependudukan lainnya dianggap melanggar hukum karena tanah yang mereka tempati adalah tanah Negara atau lahan kosong milik korporasi yang tidak terdata sebagai pemukiman warga, maka harus ada upaya untuk memastikan sekaligus melegitimasi hak pilih mereka.

“Kenyataan ini membuat prosedur untuk mendaftar mereka secara formal sebagai pemilih menjadi rumit. Makanya harus ada upaya lain atau prosedur taktis yang bisa memberikan legitimasi, agar mereka tak kehilangan hak pilih,” kata Nurul.

Dia menegaskan, hal ini berlaku juga bagi suku-suku terasing dan pedalaman yang secara eksistensial dan geografis diakui Negara, namun secara formal keberadaan mereka kadang terabaikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya, kata dia, menawarkan solusi membentuk Tim Khusus untuk melakukan pendataan terhadap warga Negara dengan kategori khusus.

Jadi Alat Politik

Tim khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan KPU itu, bertugas menyisir setiap peduduk di lokasi khusus seperti kolong jembatan, lahan kosong milik Negara atau korporasi dan suku-suku terasing untuk didata sehingga dapat menyalurkan hak-hak politiknya saat pemilu.

“Namun, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan hal ini bisa menjadi alat politik dan bisa diplintir oleh para calon dan partai politik. Makanya kita minta Kemdagri membuat rumusan untuk menjamin hak pilih warga Negara yang tidak ber-KTP ini”.[Suara Pembaruan]

NurulArifin.Com – Apakah kebijakan afirmasi bagi perempuan untuk duduk di lembaga legislatif sejak Pemilu 2004 dan 2009 sudah ada manfaatnya?

Manfaatnya jelas sudah ada, meskipun belum maksimal seperti diharapkan, yaitu tercapainya jumlah 30 persen perempuan di lembaga legislatif.

Manfaat yang sudah bisa dirasakan pertama, adanya kepastian peluang bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik yang dilindungi oleh undang-undang. Manfaat ini saya harap bisa mendorong banyak perempuan terjun ke dunia politik. Karena tanpa jumlah perempuan yang banyak, maka partai akan menemui kesulitan untuk memenuhi kuota 30 persen untuk dimasukkan dalam daftar caleg. Partai politik akan dapat berkilah bahwa perempuan yang berminat dan berkualitas untuk terjun ke dunia politik berkurang.

Kedua, dari kebijakan afirmasi ini juga mendorong partai politik untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas kader perempuannya jika tidak ingin kursi tersebut diisi oleh partai politik lain di mana kader perempuannya lebih banyak dan lebih berkualitas. Hal ini menjadi stimulan bagi partai politik untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan kaderisasinya.

Ketiga, karena kebijakan ini terus didengungkan dan disosialisasikan, diharapkan memberikan pencerahan bagi masyarakat luas bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat penting, karena kita membutukan pemimpin-pemimpin perempuan. Tujuannya dapat menyuarakan kepentingan perempuan dan membawa agenda perempuan.

Apa masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong ke arah terwujudnya 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen?

Ya, masih. Untuk memastikan kebijakan yang dibuat terkait dengan keterwakilan perempuan masih menjadi kepentingan semua pihak.

Apa kendalanya?

Masih adanya pandangan dari kelompok pria yang masih menganggap bahwa urusan keterwakilan perempuan adalah urusan perempuan. Sehingga mereka enggan membahas persoalan tersebut dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu masih butuh advokasi dan dorongan yang kuat dari kelompok aktivis perempuan untuk mendorong sensitivitas gender di kalangan pria.

Sampai saat ini masih sedikit perempuan yang mau dan memiliki kemampuan untuk terjun ke dunia politik karena politik diasosiasikan kotor dan sangat maskulin.

Bagaimana petanya dalam perjuangan ke arah tersebut dalam revisi UU Nomor 10/2008? Apakah semua fraksi sudah ada suara bulat?

Sudah ada kesepahaman bersama tentang pentingnya mewujudkan keterwakilan perempuan di parlemen. Namun demikian, karena kultur dan kepemimpinan pada partai politik masing-masing berbeda, agak sulit memastikan apakah semua partai politik akan mewujudkan itu dalam langkah yang konkret dengan adanya perempuan yang mereka persiapkan untuk jadi calon terpilih dalam daftar caleg dalam Pemilu 2014 yang akan datang.

Apa sih sebetulnya yang diharapkan jika keterwakilan perempuan mencapai 30 persen di parlemen?

Perempuan bisa menyumbangkan pemikiran dan perspektifnya dalamkebijakan yang dihasilkan parlemen. Karena pemikiran dan perspektif menganalisis sesuatu masalah akan berbeda dari laki-laki. Hal ini akan memperkaya kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Kedua, kecenderungan perempuan untuk lebih perhatian dan detail membahas persoalan-persoalan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan atau basic need merupakan salah satu faktor penting yang ditunggu masyarakat. Masyarakat menunggu ada hasil yang signifikan jika perempuan lebih banyak di parlemen,

Ada yang berpendapat, tidak soal jumlahnya tapi kualitas anggota legislatif perempuan yang perlu dibenahi. Apa pendapat Anda?

Persoalan kualitas bukan hanya persoalan anggota legislatif perempuan tapi juga kaum prianya; tidak semua anggota parlemen pria memiliki kualitas yang bagus. Namun, kami memang berharap bahwa jumlah berbanding linear dengan kualitas.

Bagaimana untuk mendapatkan caleg perempuan yang berkualitas?

Rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan secara terus-menerus baik oleh partai politik maupun oleh masyarakat.

Apa yang dilakukan Partai Golkar untuk meningkatkan keterwakilan dan kualitas perempuan yang duduk di legisltaif?

Kami melakukan training yang sifatnya reguler untuk semua angkatan kader yang masuk ke PG. Baik kader junior maupun senior selalu mendapat pelatihan, baik pelatihan untuk kapasitas pribadi maupun pelatihan untuk mengindentifikasi isu-isu aktual dan problem.[Republika]

NurulArifin.Com – Women Research Indonesia bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Parlemen mengadakan Round Table Discussion terkait masalah Keterwakilan Perempuan di Parlemen.

Salah satu pokok masalah yang menjadi penghambat peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen adalah karena ketiadaan sanksi dalam UU pemilu  jika partai politik dianggap tidak memenuhi kuota 30 % bagi caleg perempuan terpilih.  Kedua, partai politik seringkali mengelak meningkatkan keterwakilan perempuannya di parlemen dengan alasan keterbatasna jumlah perempuan yang berkualitas.

Dalam diskusi yang diadakan tanggal 2 januari 2012 itu, muncul wacana bahwa partai politik dapat diberikan “insentif” atau “bonus” jika jumlah perolehan kursi untuk perempuannya tinggi.  Peserta diskusi sepaham bahwa memaksakan sanksi bagi partai politik adalah sesuatu hal yang masih mustahil saat ini. Untuk persoalan kedua, disepakati pula bahwa jumlah perempuan yang masuk ke dunia politik harus lebih banyak dan ditingkatkan kualitasnya.

Tentu saja persoalan ini bukan persoalan satu dua orang perempuan saja, tetapi juga maalah semua anggota masyarakat  dan stake holder. Peningkatan keterwakilan perempuan bukan hanya untuk perempuan saja, namun tujuannya adalah untuk seluruh anggota masyarakart. Karena Ssemakin baik kualitas perempuan di parlemen,  semakin baik kualitas kebijakan politik yang dibuat pemerintah.[Sekar]

NurulArifin.Com – DPR mengambil keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu. Antara lain, menargetkan pemilu legislatif digelar April 2014 dengan pelaksanaan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelumnya. Di sisi lain, pihak legislatif terus mengupayakan titik temu empat poin krusial.

Demikian dikemukakan anggota Panitia Kerja (Panja) DPR tentang RUU Pemilu Nurul Arifin (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Panja RUU Pemilu Arwani Thomafi (Fraksi PPP), dan Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, secara terpisah di Jakarta kemarin.

“Dalam bahasan konsinyering Panja RUU Pemilu (Jumat-Sabtu, 27-28 Januari 2012), disetujui agar pendaftaran parpol peserta pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemilu. Menghitung pemilu ditargetkan dilaksanakan pada April 2014, maka pendaftaran parpol peserta pemilu diusulkan Agustus 2012,” kata Nurul.

Di sisi lain, menurut penjelasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menangani proses verifikasi di Pemilu 2009, proses verifikasi butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Artinya, pengumuman verifikasi jatuh pada November atau Desember 2012.

“Menurut penjelasan Kemendagri yang diundang ke konsinyering, tahun 2012 ini agenda KPU amat banyak. Bukan hanya karena akan dilakukan penggantian pimpinan, tapi juga akan dilakukan penggantian kepengurusan di KPUD provinsi, KPUD kabupaten/kota, dan pembentukan Bawaslu provinsi serta Bawaslu kabupaten/kota,” kata Nurul.

Dia menambahkan, dalam 4 atau 5 bulan ke depan dilakukan pelantikan KPU, sementara pelantikan Bawaslu pada April 2012, dan proses pembentukan DKPP tiga bulan (April-Juni 2012). Juga diperlukan waktu dua-tiga bulan untuk pembentukan peraturan pelaksanaan pemilu oleh KPU (Juni-Agustus 2012/Juni-September 2012).

“Agustus 2012 sudah terbentuk peraturan KPU, maka kepengurusan KPU yang baru bisa memulai proses pendaftaran partai politik,” ujar Nurul.

Kemudian Desember 2012 atau mungkin lebih cepat bisa dilakukan pengumuman hasil verifikasi parpol. Maka, menurut Nurul, Januari 2013 sudah mulai dilakukan rekrutmen caleg di tiap parpol yang lolos seleksi.

“Tiga bulan kemudian (April 2013) dilakukan pengumuman DCS (daftar calon sementara). Kemudian, tiga bulan sejak April 2013 sudah mulai verifikasi untuk menghasilkan DCT (daftar calon tetap),” kata Nurul.

Sementara itu, Arwani Thomafi menyebutkan, empat poin isu krusial mengenai pemilu masih harus dibahas lebih mendetail lagi. Keempat isu itu adalah parliamentary threshold, alokasi kursi di daerah pemilihan (dapil), mekanisme konversi suara ke kursi, dan sistem pemilu. Masalah itu bisa selesai jika tidak ada lagi perdebatan di internal partai.

Arwani mengatakan, pembahasan mengenai empat poin krusial itu akan sangat alot. Karena itu, perlu didorong untuk diserahkan kepada para pimpinan parpol koalisi agar segera dicarikan titik temu. “Komitmen untuk menyelesaikan pembahasan pada bulan Maret sangat penting untuk memastikan persiapan penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Anwari menambahkan, lebih baik empat isu krusial itu diberikan kepada pucuk pimpinan parpol koalisi. Namun, itu tidak boleh menutup dialog di panja. “Meski keputusan final ada di tangan ketua umum parpol di setgab, dinamika di DPR harus tetap dihargai,” katanya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Gde Pasek Suardika mengatakan, sebaiknya mantan narapidana kasus korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif. Sebab, saat ini korupsi sudah menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa.

Menurut dia, usulan agar mantan narapidana koruptor dilarang menjadi caleg menjadi sangat tepat di tengah korupsi yang menjadi beban bangsa dan di tengah maraknya vonis ringan bagi terpidana korupsi.

“Ini nilai yang tumbuh di tengah masyarakat agar koruptor tidak comeback. Usulan itu tidak memberangus hak politik orang yang sudah menjalani hukumannya. Ini bukan karena orangnya, tapi tindak pidananya,” katanya.

Sementara itu, Ray Rangkuti mengusulkan agar mantan narapidana yang dibolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dikecualikan untuk narapidana kasus korupsi.

“Kita harus mengeliminasi kehadiran mereka (narapidana kasus korupsi) kembali dalam politik. Kejahatan mereka merupakan kejahatan terhadap negara,” kata Ray.

Menurut Ray, menjadi aneh kalau mereka yang telah menjahati negara dengan kejahatan yang paling jahat (korupsi), tetapi masih dimungkinkan untuk kembali dapat menempati posisi-posisi penting di negara.[Suara Karya]