Setelah Pemilu 2009 Usai

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti 
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI  

PEMILU legislatif, 9 April, dan pemilu presiden, 8 Juli 2009, baru saja usai, walau masih ada persoalan hukum yang mengikutinya. Berbagai catatan positif dan negatif dapat kita ukir dari Pemilu 2009 ini. 

Dari sisi positifnya, pertama, untuk keempat kalinya dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilu 1955, kita telah berhasil melaksanakan pemilu secara damai dan relatif demokratis. Kedua, kita juga mencatat bahwa bangsa Indonesia yang amat majemuk ini—dari sisi etnik, agama, bahasa, budaya, status sosial ekonomi dan pendidikan—ternyata mampu melaksanakan demokrasi secara apik. 

Dari sisi negatif, pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu kali ini merupakan yang terburuk dan paling tidak siap dalam melaksanakan kedua pemilu nasional pada 2009. Kedua, untuk pertama kali pula dalam sejarah, terjadi gugatan atas hasil pemilu presiden langsung. 

Hal ini tidak terjadi pada Pilpres 2004. Ketiga, pertama kali pula dalam sejarah pemilu legislatif terjadi ketidakpastian mengenai penetapan calon legislatif terpilih pada 2009 sebagai akibat dianulirnya peraturan KPU mengenai tata cara penghitungan suara tahap dua. Kita harus menyikapi berbagai gugatan, baik terkait pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dengan kepala dingin dan hati yang lapang. 

Janganlah mereka yang mengajukan gugatan dicemooh sebagai “Siap menang, tetapi tidak siap kalah,”karena bukan mustahil berbagai kekurangan dalam pemilu lalu juga bersanding dengan berbagai kecurangan. Melalui berbagai gugatan ini kita harapkan ada perbaikan yang signifikan bagi pelaksanaan pemilu ke depan. 

Catatan lain yang juga kita ukir, meski ada ucapan-ucapan dari salah satu peserta pilpres yang menuduh pesaingnya sebagai pelaku teror bom, drakula penyebar keresahan dan sebagainya, adalah suatu kenyataan bahwa orang yang menjadi sasaran tuduhan tersebut menyikapinya secara arif, bahkan melakukan dialog tatap muka dengan orang yang menuduhnya.

Selain itu, berbagai anggapan bahwa ada orang-orang yang akan mengerahkan ribuan massa untuk menduduki kantor KPU dan memboikot hasil pilpres ternyata tidak terbukti. Anggapan dari orang yang paling bertanggung jawab atas keamanan nasional Indonesia tersebut ternyata hanya isapan jempol semata. 

Penulis sendiri yakin para elite politik kita sebagian besar sudah dewasa dan tidak memiliki pikiran untuk memecah belah bangsa ini dengan mengadu domba massa akar rumput, suatu dosa politik yang tidak terampunkan. 

Kabinet Mendatang 
Belakangan ini muncul berbagai analisis dan harapan mengenai kabinet mendatang. Ada yang mendikotomikan kabinet ahli dengan kabinet dari parpol, walau sebenarnya kedua hal itu bukan suatu yang harus diperlawankan. Kabinet yang terlalu bertumpu pada teknokrat dan birokrat memang baik, karena kinerja kabinet mendatang akan lancar dan tidak terganggu persoalan politik.

Namun, ini berarti kita kembali ke era Orde Baru, yaitu antara pemilihan umum dan pembentukan kabinet tidak terkait satu sama lain. Maksudnya, pada setiap pemilu di era Orde Baru, Golkar selalu muncul sebagai pemenang, namun partai itu bukanlah partai penguasa yang menentukan siapa yang duduk di kabinet. 

Ini berarti pemilu hanyalah alat untuk memperoleh legitimasi rezim, bukan untuk menentukan siapa dan program apa yang akan dijalankan partai pemenang pemilu. Di era Reformasi ini sebaiknya kita memperkuat sistem politik dan institusi politik yang menopangnya. Ibarat badan manusia, di dalam suatu sistem jika ada bagian dari tubuh kita yang sakit, semua badan terasa sakit.

Sistem kepartaian kita memang membutuhkan perbaikan yang amat mendasar sebelum kita memasuki era kedewasaan berdemokrasi yang esensial. Namun, untuk itu kita juga harus membuka kesempatan bagi partai-partai politik yang berkoalisi di pemerintahan untuk mengajukan “the right man in the right job”di dalam kabinet mendatang. 

Pilihan untuk menempatkan orang-orang tersebut memang tetap di tangan presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Namun, jangan karena kata sakti “hak prerogatif” lalu seorang pemimpin menjadi diktator. Jangan lupa, kita pernah mengalami era itu sangat lama, baik di era Soekarno maupun Soeharto. 

Sisi lain dari pembentukan kabinet yang amat disoroti masyarakat ialah siapa-siapa yang duduk dalam jajaran menteri ekonomi. Mengapa ini penting, karena kita tidak mau bahwa kriteria penempatan para menteri ekonomi bukan ditentukan oleh pemimpin demi kemandirian ekonomi kita menghadapi era globalisasi yang amat dahsyat ini, melainkan oleh kepentingan asing. 

Kebijakan moneter, industri, perdagangan, minyak dan gas contohnya, jangan sampai ditentukan oleh negara-negara besar Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Jepang yang akhirnya amat merugikan bangsa Indonesia. Jangan sampai apa yang terjadi di era Orde Baru terulang kembali.

Contoh kecil yang sering dikemukakan ialah bagaimana mungkin kita menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Selandia Baru dan memberikan negara mungil itu bea masuk nol persen dan ekspor dairy products ke Indonesia tanpa batas yang akhirnya mematikan industri susu peternak kecil di Tanah Air.

Apa timbal baliknya bagi ekspor kita ke negara mungil yang penduduknya kecil itu? Jika ini dikaitkan dengan perdagangan bebas dengan Australia, kita toh dapat melakukannya secara bilateral dengan Negeri Kanguru itu. Energi menjadi kata kunci lain yang diperdebatkan teman-teman muda yang amat peduli pada masa depan bangsa.

Sebagian dari mereka mengelus dada jika penentuan menteri luar negeri dan menteri pertambangan ternyata hanya mengikuti kriteria Barat, yang membuka pintu bagi penetrasi dan isapan ekonomi oleh asing.Ini bentuk neokolonialisme gaya baru seperti yang dulu sering dikumandangkan Bung Karno. 

Mari kita pantau, apakah apa yang penulis ungkapkan ini akan menjadi kenyataan atau “hanyalah isapan jempol” belaka. Kita tidak mau negeri ini dijual kembali kepada asing sebagai akibat ketergantungan ekonomi kita pada mereka! (*)

Seputar Indonesia, Selasa, 28 Juli 2009 

Pak JK yang Saya Kenal

Indra J. Piliang : Pak JK yang Saya Kenal Saya belum lama mengenalnya. Sudah lama saya tahu namanya. Dalam berbagai artikel, saya menulis namanya, sejak tahun 2003. Tetapi secara pribadi, saya baru menjadi bagian dari langkah politiknya dan mengenali lebih dekat sekitar bulan Agustus 2008, tatkala saya beberapa kali datang sholat Jumat di Istana Wapres. Dia selalu menyapa hangat: “Apa kabar?”, kalau sempat bersalaman. Kalau tidak, dia selalu mengangkat tangannya dari kejauhan: “Hai, Indra!” Sebagai orang yang belajar bahasa, sastra, sejarah, politik, terakhir komunikasi, saya tentu tidak akrab dengan pilihan bahasanya. Terlalu cepat, apa adanya, diwarnai dialeg khas Bugis, kadang seakan bergumam. Kalau memimpin rapat, ia sering menulis angka-angka. Ingatannya luar biasa pada nama dan angka. Saya hanya mengikutinya dari kejauhan. Maklum, saya sibuk di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya. Pertama kali, dia yang mengirimkan sms ke saya, menanyakan sesuatu. Tertulis di sana: “JK”. Saya perlu mengecek ke teman2 saya yang lain, apa itu benar nomor hpnya. Ternyata benar. Beberapa kali saya bertemu dengannya lagi, baik di Jakarta atau di Sumbar. Sewaktu dia datang untuk menghadiri pertemuan Saudagar Minang, saya sempat makan pagi dengannya di Hotel Bumi Minang. Dari sanalah saya mengetahui lebih jelas tentang informasi politik kelas tinggi. Ketika hasil pemilu legislative diumumkan, saya ada di Jakarta. Rapat-rapat marathon dilakukan di rumah anaknya, Jalan Mangunsarkoro, bersebelahan dengan rumah dinasnya di Jl. Diponegoro. Hanya sedikit yang hadir dan mampir, pada awalnya. Bisa dihitung dengan jari jemari. Baru lebih banyak lagi yang datang, ketika dia berpasangan dengan Wiranto untuk menjadi Capres-Cawapres 2009-2014. Semula, ketika Tim Kampanye Nasional belum dibentuk, saya menyiapkan coretan-coretan naskah pidato deklarasinya di Tugu Proklamasi. Banyak yang dia tambahkan, ketika dibacakan. Kedua kalinya saya membuat naskah untuk bahan Dialog dengan Budayawan di Gedung Kesenian Jakarta. Naskah itu ternyata hilang. Dia menelepon saya mendiskusikan poin-poinnya. Seiring dengan penempatan saya sebagai Wakil Koordinator Bidang Pencitraan, sejumlah rapat pun menyebabkan saya tidak lagi punya waktu membuatkan naskah apapun. Waktu terus mengejar kami. Apalagi, saya juga secara sporadic menjadi Juru Bicara. Saya hanya sempat bertemu malam hari, itupun kalau memang menyempatkan diri datang ke Mangunsarkoro, dalam beberapa kesempatan. Saya ikut merayakan hari ulang tahunnya ke 67, dengan beberapa orang saja, setelah jam 24.00. Ketika ikut rombongan ke Palu, saya bahkan tidak sempat berbicara sepatah katapun dengannya. Yuddy Chirsnandi, Dradjat Wibowo dan Mochtar Ngabalin yang paling sering ikut bersama rombongannya. Saya memang memutuskan untuk tidak ikut lagi dengan rombongan, karena merasa tidak mengerjakan apa-apa. Praktis, saya lebih banyak di tim pencitraan yang menangani iklan, event kampanye terbuka, dllnya. Juga, saya lebih banyak ke media massa, terutama televise. Sebetulnya saya tidak terlalu ingin menjalankan tugas ganda ini, tetapi banyak sekali permintaan dari media televise. Kalaupun sudah dibagi dengan anggota tim yang lain, tetap saja minimal sekali saya tampil dalam sehari di televise. Kadang, sampai tiga kali sehari. Pukulan hebat dari tim sukses pasangan yang lain juga menyebabkan saya harus tampil, sekalipun saya sering merasa jengah dan malu meladeni. Saya masih terlalu muda. Setahu saya, di antara para juru bicara tim sukses ketiga kandidat, yang seumuran hanya saya, Poempida Hidayatullah dan Fadli Zon. Selebihnya adalah senior-senior kami: Mallarangeng bersaudara, Jeffrie Geovanie, Hasto Kristanto, Maruarar Sirait, dllnya. Di televise, kecuali dalam acara CSIS di TVRI, suasana debat sama sekali dibangun berdasarkan isu-isu sesaat. Tapi bagaimanapun, harus ditanggapi, sesuai dengan mandate yang diberikan kepada saya. Para tim sukses itu sudah lama saya kenal. Dengan Fadli Zon sama-sama masuk UI tahun 1991. Andi Mallarangeng sudah sebelum 2004 dan pasca itu, dalam masalah desentralisasi dan pembuatan buku. Rizal Mallarangeng juga sudah lama, tahun 1995 barangkali, ketika ketemu di ISAFIS. Dengan Rizal pernah satu kantor di CSIS dan Fox Indonesia. Kalau melihat daftar Dewan Penasehat The Indonesian Institute yang dikomandani oleh Anies Baswedan (silakan cek di website), sebagiannya menjadi anggota tim sukses semua capres-cawapres. Dengan Bara Hasibuan juga sama, yakni sama-sama pernah di DPP PAN, lantas sama-sama keluar pada tgl 21 Januari 2001. Anas Urbaninggrum adalah orang yang mengisi LK II HMI Cabang Depok dimana saya menjadi pesertanya tahun 1994. Sebagai juru bicara, tentu saya harus menjalankan instruksi. Yang menilai penampilan saya adalah para senior. Memang, public sering memberikan penilaian, terutama di hp dan media online yang saya rasakan dengan cepat “memenggal” sesuai dengan yang mereka maui. Dalam debat-debat itu, saya merasa sudah merasa bicara keras, tetapi tatkala ada rapat, sering malah dikatakan kurang keras. Kalau mengikuti hati nurani, saya tidak ingin bicara keras. Masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu – termasuk istri dan ibu saya --,tidak menyukai pembicaraan yang keras. Dalam hal ini, saya tentu berhadapan dengan himpitan beragam opini. Terus terang, saya merasa sendirian dalam mengambil keputusan tentang mana yang wajar, mana yang keras. Namun sampai kampanye berakhir, tidak ada dari yang saya katakan masuk kategori black campaign, apalagi sampai kena somasi atau gugatan pihak lain. Orang mungkin menilai saya terlalu keras mengatakan bahwa Istana Bogor dipakai untuk hajatan keluarga, tetapi apa yang saya sampaikan adalah fakta, bukan fitnah. Dalam seluruh penampilan itu, hanya 2 kali saya mendapat “teguran” halus dari Pak JK. Pertama, soal komposisi cabinet. Dalam diskusi di DPR memang saya katakan bahwa dibandingkan dengan 24 partai politik SBY-Boediono, tentu cabinet yang ingin dibentuk JK Wiranto lebih sedikit. Saya menyebut angka: 20 kursi, dengan asumsi menteri coordinator dihilangkan. Sayang, kalimat saya dikutip tidak utuh, sehingga yang terkesan adalah pembubaran sejumlah kementerian. Padahal, bukan itu yang saya maksudkan, karena Pak JK sendiri mengatakan bahwa dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka jumlah PNS di Indonesia masih sedikit. “Teguran” soal cabinet ini disampaikan oleh Yuddy via sms. Kedua, soal ujian akhir nasional. Dalam debat di Metro TV, saya memang mengkritik soal UAN ini, karena banyak sekali mendapatkan protes di media massa dan juga dari orang-orang yang sms saya. Pak JK, dalam satu kesempatan kemudian, mengatakan ke saya: “UAN itu ide saya.” Saya masih mencoba menyanggahnya: “Kan bisa direvisi, Pak?” Pak JK kembali menjelaskan intinya bahwa diperlukan standarisasi peserta didik. Hanya dua hal itu. Selebihnya, tidak ada masalah. Dialog saya dengan Pak JK banyak dilakukan via sms, tetapi maksimal 2 sms sehari. Saya tahu Pak JK sibuk, sehingga membatasi sms yang saya kirim. Pak JK tidak pernah marah. Sekalipun terlihat mengantuk, kalau kita masih di sampingnya, maka dia akan selalu berdiskusi tentang banyak hal. Diskusi keras sekalipun. Biasanya, kalau sudah malam dan dikode oleh Paspampres, saya berinisiatif izin duluan, lalu di pos jaga saya sms teman-teman yang ada di dalam untuk pulang. Pak JK tidak pernah menunjukkan muka “mengusir” tamu-tamunya, selelah apapun dia. Saya beruntung sekali mengenalnya dan menjadi bagian dari Tim Suksesnya. Bagi saya, dia terlalu sederhana untuk posisinya. Dia terlalu apa adanya. Benar, dia senang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan adalah usahanya, idenya. Saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang berlebihan, sebagaimana saya juga akan mengklaim artikel-artikel yang saya tulis yang jumlahnya ratusan, sekalipun saya bekerja di CSIS, dulu. Barangkali, karena dia adalah Wapres, maka orang-orang mengatakan bahwa dia tidak berhak mengatakan prestasi itu. Atau, barangkali karena dia adalah seorang Jusuf Kalla, maka dia dianggap kurang etis, kurang santun, ketika menyatakan sesuatu yang memang dia kerjakan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Kalau begitu, apakah saya juga tidak berhak mengatakan bahwa ada dua naskah pidato yang saya serahkan ke Pak JK, dengan alasan bahwa yang Capres adalah Pak JK? Saya tidak terlalu mengerti, dimana letak kesalahan Pak JK dalam soal ini. Saya kira, inilah mentalitas yang buruk itu, ketika segala kesalahan Orde Baru ditumpukan ke pundak Soeharto, bahkan oleh orang-orang terdekatnya! Apakah ini juga akan terulang kepada presiden manapun? Kini, ketika JK-Wiranto dinyatakan kalah oleh quick count, kembali seluruh kesalahan ditimpakan kepadanya. Saya sungguh tidak mengerti sama sekali pikiran ini. Kenapa orang-orang tidak menyalahkan saya saja, sebagai perpanjangan lidah Pak JK di public? Kenapa mesti Pak JK yang disalahkan, ketika dia kalah? Apakah hal yang sama juga akan terjadi, ketika Pak JK menang atau Pak SBY menang? Akankah semua orang itu mengatakan bahwa kemenangan JK atau SBY adalah semuanya karena JK atau SBY? Inilah misteri dari logika itu: ketika orang-orang itu menyalahkan Pak JK, orang-orang itu ingin mengatakan sebaliknya bahwa merekalah yang membantu Pak SBY mengalahkan Pak JK. Merekalah yang berjuang untuk melarikan konstituen Partai Golkar ke SBY, sehingga patut diapresiasi. Mudah-mudahan misteri dari logika ini tidak terbukti. Pak JK telah kalah, tapi dia tidak salah. Yang salah adalah saya! Kalau tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka salah, silakan timpakan seluruh kesalahan Pak JK ke saya. Dan saya tidak dibayar sesenpun untuk ini, demi nama baik ayah dan ibu saya yang menjadi petani di Basung, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman sana dan kakak-adik saya yang jualan sate dan nasi Padang! Biarlah kesalahan Pak JK di mata orang-orang itu menjadi kesalahan saya, seluruhnya. Saya belum lama mengenalnya, tapi saya tahu, betapa mimpinya begitu besar untuk Indonesia. Sebagian besar belum terwujud, namun saya tahu: akan ada jalan Allah SWT untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, lewat jalur yang lain. Jakarta, 11 Juli 2009. Naskah ini adalah pandangan pribadi saya, seluruh tanggungjawabnya ada pada saya Indra Jaya Piliang, Diteruskan dengan izin penulis Romi Pernando Jakarta