SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Aturan Caleg Perempuan Terancam Tak Lolos

NurulArifin.Com – Pasal yang secara khusus mengatur soal calon legislator perempuan terancam gagal lolos dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum.

Hingga saat ini Panitia Khusus RUU Pemilu belum menyepakati pengetatan pengaturan jatah keterwakilan perempuan dalam pemilu. “Sejauh ini respons dari fraksi lain masih sangat minim,” ujar anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, Rabu, (7/3).

Menurut Nurul, dalam beberapa kali rapat tim perumus dan rapat panitia kerja, isu mengenai keterwakilan perempuan tidak masuk sebagai prioritas. Kalaupun dibahas, kata dia, tidak sampai pada mekanisme dan detail pengaturan.

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar ini berharap aturan yang mewajibkan partai memenuhi kuota keterwakilan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan dan meletakkan perempuan di nomor urut teratas daftar calon bisa diterima. “Harus ada penegasan berupa sanksi bagi partai yang tidak memprioritaskan calon perempuan,” ujarnya.

Sebelumnya, Nurul mengatakan, jika tidak ada pengaturan yang jelas, dikhawatirkan keterwakilan perempuan di legislatif bakal merosot. Karena itu, harus disebutkan keterwakilan minimal legislator perempuan di Dewan. Beleid itu pun dipastikan mesti berlaku di setiap daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Anggota Panitia Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan, sebelum mengatur kuota perempuan, seharusnya diputuskan terlebih dulu mengenai mekanisme pemilu. Jika pemilu tetap dilakukan secara terbuka, nomor urut perempuan tidak akan menjadi persoalan. “Siapa pun yang dicalonkan dengan sistem nomor urut akan terpilih berdasarkan kemampuan dan simpati masyarakat,” ujar Ganjar.

Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu Taufik Hidayat menyatakan Panitia Kerja telah bersepakat tidak membahas pasal keterwakilan perempuan ini. Tiap fraksi diakuinya belum punya usul spesifik. Isu itu, kata dia, mungkin akan diserahkan langsung dalam pembahasan di tingkat Panitia Khusus. “Ini akan dibawa ke Panitia Khusus dan disepakati lewat lobi antar-fraksi,” ujarnya.

Taufik mengatakan rapat konsultasi antar-fraksi dan pimpinan DPR akan segera dilakukan. Pertemuan ini diharapkan bisa menyelesaikan beberapa isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu.[Tempo]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*