SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Aturan Mengenai DIY Hendaknya Dibuat Praktis

NurulArifin.Com – Masih terkait dengan pembahasan  RUUK DIY, komisi II mengundang pakar hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada Kamis, (24/02) lalu.

Pakar Hukum yang mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menkumham Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, SH mengatakan agar aturan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibuat secara sederhana namun praktis. Menurutnya yang terpenting adalah mengakui Sultan dan bila ada masalah diserahkan regulasi intern Kesultanan.

Yogyakarta sebenarnya hanyalah daerah istimewa, statusnya setingkat dengan provinsi dan disitu ada kepala daerah istimewa Yogyakarta yang bukan menjalankan kekuasaan sebagai monarki tapi menjalankan kekuasaan dengan otoritas sebagai bagian integral dari pemerintah Indonesia.

Apabila konsep gubernur utama seperti yang ada di dalam RUUK DI Yogyakarta diterima, Yogyakarta tidak ditempatkan sebagai provinsi melainkan negara bagian. Menurut Yusril satu sisi memang itulah penyelesaian paling sederhana dan mungkin yang paling dapat diterima dalam menghadapi situasi Yogyakarta.

Hanya saja kalau kita menerima draf RUUK DIY soal adanya gubernur utama dan gubernur maka sebenarnya kita tidak tempatkan Yogya sebagai provinsi, tapi menempatkan Yogya sebagai negara bagian, apakah sebenarnya kita menginginkan hal itu? Itu akan membuat kerumitan-kerumitan sendiri dan rentang konflik internal. Apabila Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam ditempatkan sebagai gubernur utama maka  konsepnya akan sama seperti sultan-sultan melayu di generasi Malaysia.

Ini jelas berbeda dengan sistem pemerintahan Indonesia. Malaysia itu struktur pemerintahannya federal, ada negara-negara bagian, ada sultan di tiap-tiap negara bagian kecuali Melaka, Sabah, Serawak, tapi Indonesia menganut sistem negara kesatuan yang sebenarnya tidak mengakui keberadaan negara bagian atau kerajaan semacam itu.

Meski demikian, masyarakat Yogyakarta memang sangat menghormati sultan-nya, bukan hanya karena kesultananannya, tetapi sultan dipandang sebagai pemimpin, sebagai tokoh budaya dan tokoh masyarakat yang mengayomi, santun dan bijaksana dalam memperhatikan kesejahteraan rakyatnyaa tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan DPR RI diharapkan tidak  memaksakan kehendaknya. Bisa saja apa yang dikehendaki pemerintah dan DPR RI  tidak cocok dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki masyarakat Yogyakarta. Suatu UU bisa saja diubah apabila menuntut untuk diubah, namun jangan sampai perubahan tersebut  mengubah tatanan masyarakat yang sudah baik dan mapan seperti di DIY.

Sejak jaman penjajahan Belanda sampai saat ini Daerah Yogyakarta cenderung aman, damai, sejuk dan kondusif bagi siapa saja yang tinggal atau menuntut ilmu di daerah ini. Hal ini harusnya menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk berhati-hati dalam memberikan solusi mengenai Yogyakarta. [Sekarwati, M.Si]

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*