SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Daerah Perbatasan Sangat Butuh Perhatian Khusus

NurulArifin.Com – Pemerintah pusat dan daerah harus memberi perhatian khusus terhadap daerah perbatasan, terutama daerah yang berbatasa langsung dengan Malaysia.

Masyarakat di daerah perbatasan, terutama di wilayah perbatasan Kutai Barat, Kalimantan Timur, banyak di temukan warga masih hidup dalam kemiskinan.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR Chairul Naim. Menurutnya, dari sisi fasilitas umum, banyak yang harus di bangun di daerah perbatasan seperti sekolah-sekolah, rumah sakit dan fasilitas penunjang lainnya. Begitu juga dengan ruas jalan menuju perbatasan, saat ini sudah rusak total sehingga perlu di perbaiki kembali.

Tak cuma itu, menurut kader PAN ini, sumber daya manusia (SDM) di daerah perbatasan juga masih perlu diperdayakan. Terutama, pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha agar bisa menopang kehidupan rumah tangganya.

“Beberapa temuan itu akan dibawa kepusat dan di bahas secara bersama-sama dengan anggota DPD untuk di teruskan ke pemerintah pusat. Ini semua agar sejumlah persoalan di maksud segera di benahi. Karena ‘wajah’ NKRI adalah di daerah perbatasan,” kata anggota Panja Perbatasan ini.

Chairul juga meminta pemerintah mewaspadai gerakan separatis yang akan mengganggu peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Potensi terjadinya gerakan separatis ada di wilayah perbatasan dengan Papua Nugini, Malaysia dan Filipina.

Dia mengatakan, penyebab munculnya konflik di perbatasan karena tidak adanya perhatian pemerintah pusat. Akibiat nihil perhatian pemerintah pusat, sebut dia, masyarakat di lokasi perbatasan pun menjadi gamang. Sehingga pada titik yang paling ekstreem, kegamangan itu melahirkan gerakan separatis.

“Itu sebabnya, mulai dari sekarang pemerintah harus menaruh perhatian lebih serius.Tidak hanya itu, pemerintah di pusat atau warga yang hidup di Jakarta harus bisa merasakan juga bagaimana rasa sakitnya hidup di kawasan perbatasan,”ujarnya.

Birokrasi Terlalu Panjang
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Nurul Arifin menyoroti panjangnya mata rantai birokrasi dalam pengelolaan daerah perbatasan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan India yang telah berhasil mengelola daerah  perbatasan secara lebih efisien.

“Kalau sekarang saya lihat terlalu tersebar di berbagai departemen. Kita punya sikap birokrat dan rantai birokrasi jadi begitu panjang,:”katanya.

Beberapa waktu lalu, bersama sejumlah anggota Komisi II, Nurul melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke India. Nurul menjelaskan, di India hanya ada dua kementerian yang menangani wilayah perbatasan yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri.[RM 07/08/2011]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*