SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

DPR Atur Publikasi Parpol di Media Massa

NurulArifin.Com – Panitia Khusus Revisi UU Pemilu DPR akan mengatur publikasi partai politik di media massa dalam menghadapi pemilu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Revisi UU Pemilu Arif Wibowo kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/11).

Menurut dia, Pansus Revisi UU Pemilu juga berencana memanggil sejumlah pemilik media massa dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR.

“Pemikiran itu sudah ada sejak dulu, tetapi karena problem pembahasan pada saat di Baleg DPR semua konsentrasi urusan PT (parliamentary threshold) terus, jadi macet,” tutur dia.

“Pimpinan media massa akan diundang dalam RDP Pansus RUU Pemilu untuk dimintai pendapat mengenai aturan publikasi parpol selama masa kampanye. Jadi, mesti dinegosiasikan bahwa perlakuan adil itu harus didapat oleh partai-partai selama masa kampanye untuk mengiklankan dirinya,” katanya.
Ia berharap media massa bisa berlaku adil terhadap semua kontestan pemilu, namun juga tidak akan merugikan media massa itu sendiri.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, yang juga anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin menyatakan perlunya pengaturan media dibahas dalam RUU Pemilu. Hal ini untuk menghindari terjadinya ajang kanibalisme dalam ruang dan properti kampanye.
“Substansi itu belum ada di UU Pemilu, tetapi bisa diusulkan. Pembahasan itu sangat dinamis. Bisa melahirkan usulan-usulan baru,” kata Nurul.

Pendapat senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy. Dia mengusulkan perlunya pengaturan media dalam publikasi yang dilakukan partai politik pada RUU Pemilu. Menurut dia, pengaturan itu dinilai penting agar media massa tidak kehilangan independensinya.

“Hal ini penting untuk tidak membuat media kehilangan independensinya dan jangan sampai terjadi persaingan tidak sehat ketika pemilik media massa terlibat aktif ke dalam politik praktis,” katanya.

Dia menilai, sampai sekarang yang sudah diatur dalam UU Pemilu hanya maksimum iklan PSA (public service advertisement). Dalam hal ini, sebuah partai boleh beriklan sebanyak 10 kali per hari per media televisi selama masa kampanye.

“Itu pun pengawasannya pada Pemilu 2004 dan 2009 tidak pernah dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena itulah, pada Pemilihan Umum 2014 dan seterusnya perlu diatur hal tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, begitu pula maksimum banyaknya dan durasi iklan partai di berbagai media, di luar dan di dalam masa kampanye, mekanisme pelaporan partai kepada KPU atau Bawaslu tentang biaya iklan yang harus dibuktikan dengan log proof tayangan di media televisi, radio, atau jenis media lainnya.

“Mekanisme pengawasan dan audit oleh Bawaslu atau KPU terhadap pelaporan yang dilakukan partai politik,” katanya.
Ketua DPP Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah menegaskan, Partai Nasdem tak mampu menggerogoti suara partainya kendati sama-sama nasionalisme. “Saya meyakini, suara Partai Demokrat tak akan digerogoti oleh Partai Nasdem,” kata Jafar Hafsah.

Menurut Jafar, ketidakmampuan Partai Nasdem menggerogoti suara Partai Demokrat, karena partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono ini telah memiliki wilayah atau kantong suara yang loyal. “Tak akan mudah beralih ke Partai Nasdem,” ujarnya.
Dia menegaskan, Partai Demokrat memiliki kantong-kantong suara yang tak tergoyahkan. Apalagi, para pemilihnya loyal kepada Partai Demokrat. Tetapi, kata dia, Partai Demokrat tak akan lupa dan terus waspada terhadap partai lain, baik itu baru maupun partai lama. “Perlu dicermati dengan baik guna mengantisipasi kemungkinan terburuk,” kata Jafar. (SuaraKarya)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*