SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Ego Elite Parpol Pemicu Ditundanya Pilkada Aceh

NurulArifin.Com – Menurut anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, dengan tertundanya Pilkada Aceh yang semula di gelar 14 September 2011 itu, maka akan berdampak pada kemajuan  demokrasi yang telah di bangun di Aceh.

“Ini bukan rakyat Aceh yang menginginkan (ditundanya Pilkada), tapi elite partai politik tertentu,” Jelas Nurul Arifin dalam acara diskusi “mengurai Karut Marut Pemilukada Aceh, Sebuah Perspektif: Tantangan Terhadap Kedaulatan Hukum RI ” di Gedung DPR, kemarin.

Munculnya konflik hingga Pilkada Aceh di tunda berawal ketika Mahkamah Konstitusi ( MK ) awal tahun lalu memutuskan, calon independen atau perseorangan diperbolehkan maju di pilkada. Tapi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA ) dalam sidang patipurna beberapa bulan lalu, memutuskan Qaunun Pilkada Aceh. Dalam qaunun itu dijelaskan, calon independen tidak diakomodir di pilkada Aceh.

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang ingin maju lagi lewat jalur independen lantas tidak terima. Irwandi lalu menolak teken DPRA itu.
Khawatir konflik ini akan berimbas pada kondisi politik di Aceh, akhirnya, Komisi Independen Pemilihan ( KIP ) Provinsi Aceh akhirnya menghentikan semua tahapan pilkada.

Penghentikan itu berlaku untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati/ walikota beserta wakilnya. tahapan pilkada ini di hentikan terhitung 5 Agustus – 5 September 2011.

Dengan ditolaknya Qanun Pilkada Aceh itu, maka mulai 6 September hingga 19 September 2011 atau selama dua pekan, DPRA dan Pemerintahan Aceh harus membahas ulang rancangan Qanun Pilkada Aceh.

Melanjutkan keterangannya, Nurul Arifin menyayangkan, sikap elite poltik di Nangroe Aceh Darussalam yang menolak keputusan MK seputar calon Independen.

Kelakukan elite parpol loka, dikatakan Nurul sangat tidak mencerminkan sikap demokrastis yang sudah dibangun Indonesia selama puluhan tahun.

Selain itu, jelas Nurul, penolakan tersebut menjadi bukti kalau elite-elite partai politik nasional maupun lokal Aceh takut kalah dengan calon independen dalam pertarungan nanti.

“Saya melihat mereka takut dengan rakyatnya sendiri, kalau mereka tidak takut mengapa begitu ngotot menolak meski MK sudah memutuskan boleh,” ujar Nurul.

Memang, dikatakan Nurul, saat ini ada tigak tokoh Independen yang mempunyai peluang untuk bisa  mengungguli calon  dari partai poltik. Dua diantara incumbent Irawandi Yusuf dan Saidy Abdullah.

Tetapi, jelas Nurul, belum tentu keduanya bisa menang lagi. Semua itu tergantung dari pendekatan pada rakyat Aceh. “Tetapi kalau belum apa-apa sudah dihadang, inikan tidak fair dan saya sangat prihatin karena mereka sudah mereduksi,” jelas politisi perempuan Partai Golkar itu.

Mestinya, jelas Nurul, DPRA, mengakomosir putusan MK yang memperbolehkan calon independen ikut bertarung di pilkada. Semua pihak terkait di Aceh tidak usah takut dengan kehadiran calon perseorangan.

Sementara, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo berpendapat, konflik yang muncul dalam Pilkada Aceh itu akibat tidak tuntasnya MoU Helsinki.

Kompromi politik yang diwujudkan dalam MoU tersebut tidak membahas hingga pengaturan  lebih detail mengenai daerah tersebut, termasuk bagaiamana hubungan antara pusat dengan daerah.

“Kalau di Pilkada Aceh itu konflik dan yang selalu dituding karena adanya putusan MK. Ini menunjukkan Indonesia itu belum bisa diterima dengan baik oleh kalangan politik di Aceh,” ujar Arif.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika memang pihak terkait di Aceh tidak menginginkan adanya calon independen atau perseorangan, artinya hal itu bertentangan dengan keputusan MK yang bersifat final dan mengikat.

“Mereka yang menolak calon independen mendatangi kita ( Komisi II ) dan meminta itu supaya dicabut, ya kewenangan MK-nya diubah dulu supaya dia tidak bisa memutus mengenai itu,” tandas Arif.

Di Tempat sama, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, pemerintah tidak tegas dalam menangani konflik regulasi pada Pllkada Aceh.

Karena itu, Ray menghimbau agar tetap mewaspadai separatisme gaya baru yang lebih cerdik. “Partai Nasional kehilangan nurani ke Indonesiaannya, sehingga rawan dalam menentukan Cagub Aceh,” tutup Ray.[Rakyat Merdeka 26/8]


Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*