SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Empat Fraksi Tolak Revisi UU Pilpres, F-PPP Abstain

FRAKSI Golkar tetap menghendaki agar angka PT tetap 20 persen sebagaimana dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Keinginan Golkar adalah supaya terjadi kompatibilitas antara sistem multipartai sederhana dengan sistem presidensial yang kita anut.

Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (26/3) ini membahas RUU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Dalam pandangan mini fraksi-fraksi, empat fraksi menolak revisi UU Pilpres, empat fraksi mendukung, dan satu fraksi abstain.

Menurut anggota Baleg dari F-PG Nurul Arifin, keempat fraksi yang menolak revisi UU Pilpres adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB. Sementara, empat fraksi yang menghendaki agar UU Pilpres direvisi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKS. “Sedangkan Fraksi yang abstain atau masih melihat situasi apakah sepakat perubahan atau tidak adalah PPP,” kata Nurul dalam rilisnya, Selasa (26/3).

Nurul mengatakan, fraksi yang menolak perubahan menyatakan bahwa belum ada hal yang mendesak untuk dilakukan perubahan terhadap UU Pilpres. Tidak ada konten pasal substansial yang perlu diubah sehingga perubahan belum diperlukan.  “Sementara, fraksi yang menghendaki revisi berargumentasi bahwa perubahan perlu dilakukan agar disesuaikan dengan sejumlah perubahan nomenklatur dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu,” ujarnya.

Lanjut Nurul, pada dasarnya satu kepentingan besar dalam kedua argumentasi tersebut terkait denganPresidential Threshold (PT). “Kami dari Fraksi Golkar tetap menghendaki agar angka PT tetap 20 persen sebagaimana dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.  Keinginan Golkar adalah supaya terjadi kompatibilitas antara sistem multipartai sederhana dengan sistem presidensial yang kita anut,” kata Nurul.

Menurut Nurul, PT menjadi pasal yang krusial karena terkait langsung dengan pencalonan para ketua umum parpol. “Akhirnya, rapat Baleg bersepakat untuk melanjutkan pada lobi di tingkat pimpinan pada tanggal 4 April 2013 mendatang,” pungkasnya. (Jurnal Parlemen).

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*