SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Fajrul Falaakh: Karena Sultan Bernilai 10

NurulArifin.Com – RDPU Komisi II dengan pakar hukum mengenai RUUK DIY. Setelah mengundang pakar politik untuk dimintai pendapatnya mengenai RUUK DIY, komisi II mengundang pakar hukum untuk hal yang sama.

Pakar Hukum  yang dipanggil pertama adalah pakar hukum Tata Negara UGM Yogyakarta Mohammad Fajrul Falaakh yang pada awal penjelasaannya menerangkan  perjalanan sejarah konstitusi Yogyakarta dalam NKRI.  Secara bertahap sejak 1945, hampir seluruh wilayah Yogya berada dalam sistem pemerintahan di bawah kosntitusi dan legislasi yang berlaku di Indonesia.

Secara bertahap pula struktur pemerintahan mengalami modernisasi. Tersisalah “monarki kultural” di Kasultanan dan Pakualaman. Apa yang disebut dengan monarkhi kultural adalah keistimewaan Yogya yang kita kenal sekarang yaitu keistimewaan Yogya terletak pada kedudukan HB IX dan PA VIII dalam pemerintahan daerah.

Meski demikian, RI adalah negara kesatuan, tidak memiliki negara bagian. Tapi dalam NKRI di dalamnya ada daerah istimewa bekas kerjaaan dengan hak-hak asal-usul yang diakui dan dihormati. Status Yogya sebagai suatu daerah dalam NKRI melekat pada norma konstitusi tentang “daerah yang bersifat istimewa” (Pasal 18B ayat (1) hasil amandemen).  Status daerah istimewa mencakup unsur-unsur pemerintahan daaerah. Dalam hal eksekutif (pemerintah) maka pengisian kepala daerah dan wakilnya diakui dan dihormati berdasarkan hak asal-usul. Terkait klausula “mengingati dasar permusyawaratan” maka keberadaan DPRD tidak boleh dihapus dan perannya tidak boleh dipangkas.

Yogya sebagai daerah istimewa juga menunjukkan kemampuan pemerintahannya (governability) sebagai bagian Indonesia yang sangat bergejolak pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), dideklarasikan dengan UU Nomor 3/1950 jo. UU Nomor 9/1955, struktur pemerintahannya mengadopsi lembaga demokrasi, dan didukung rakyat Yogya.

Pada akhir pemaparannya, Fajrul Falaakh menyatakan bahwa keputusan politik atas RUU Keistimewaan Yogyakarta sebaiknya mempertimbangkan kenyataan sosial dan pendapat masyarakat di Yogya saat ini.

Hasil Survai Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JIP UMY) 2011 menunjukkan bahwa mayoritas warga Yogya (90-an persen) menginginkan penetapan HB X sebagai gubernur dan PA IX wagub di DIY. Survai program Magister Administrasi Publik (MAP UGM) 2011 juga menunjukkan bahwa mayoritas warga Yogya (di atas 70 persen) menginginkan penetapan dimaksud. Hasil kedua survei ini konsisten dengan hasil survei surat kabar Kompas 2008 – 2010 bahwa 53,5 – 79,9 persen responden warga Yogya masih menginginkan penetapan.

Begitu pula, mekanisme demokrasi perwakilan di 6 (enam) DPRD di Yogya (2010 – 2011) juga menginginkan penetapan. Sikap kelembagaan tentang keistimewaan Yogyakarta juga ditunjukkan oleh wakil semua provinsi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) pada tahun 2010.

Ketika ada pertanyaan serius dan cukup politis dari anggota Komisi II tentang ada apa sebenarnya dengan yogya sehingga kontroversi mengenai RUUK DIY ini menguat belakangan ini, Fajrul Falaakh menjawab karena Sultan bernilai 10.  Jawaban Fajrul Falaakh yang mengandung makna dalam ini mengundang tawa dan tepuk peserta rapat. [Sekarwati, M.Si]

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*