SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

FGD Perludem ttg Isu Krusial Dalam Penyusunan RUU Pemilukada

NurulArifin.Com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan diskusi terbatas tentang beberapa isu krusial dalam penyusunan RUU Pemilukada.

Salah satu isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pemilukada) adalah mengembalikan mekanisme pemilihan gubernur secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu alasan yang cukup mengemuka terkait mahalnya biaya pemilukada, baik anggaran penyelenggaraan maupun ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh peserta pemilukada. Menyikapi persoalan tersebut, Perludem  mengadakan diskusi terbatas terkait biaya penyelenggaraan pemilukada. Focus Group Discussion tersebut dilaksanakan pada hari kamis tanggal  10 Februari 2011 di Hotel Santika Slipi.

Dalam diskusi tersebut mengemukaka beberapa masalah penting terkait evaluasi pelaksanaan pemilukada dan bagaimana mengupayakan pemilulakda yang lebih baik melalui revisi UU pemilukadanya. Pertama muncul kesepahaman  bahwa pemilukada secara langsung bukanlah penyebab satu-satunya mengapa banyak kepala daerah yang melakukan korupsi.

Data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 menyatakan ada 17 Gubernur, 135 Bupati dan Walikota yang tersangkut kasus korupsi. Data ini digunakan sebagai alasan bagi pemerintah untuk mewacanakan adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Padahal masih ada alasan lain yang turut mempengaruhi mengapa seorang kepala daerah melakukan korupsi.  Salah satunya adalah  kredibilitas sang calon sejak awal mungkin sudah bermasalah. Oleh karena itu kredibiltas calon menjadi sangat penting dan hal ini merupakan salah satu tugas partai politik  untuk memperbaiki mekanisme pola dan sistem rekrutmennya. Karena partai politik menjadi gerbang utama dalam seleksi pemilihan calon kepala daerah sebelum akhirnya calon tersebut dipilih oleh masyarakat.

Kedua, pelaksanaan pemilukada selama ini memang masih banyak kekurangan dan harus diperbaiki.  Berbagai permasalahan tersebut diantaranya adalah; masalah tiadanya pembatasan untuk dana kampanye dan pembatasan ruang publik yang digunakan untuk kampanye. Karena tidak ada pembatasan mengenai hal itu, maka semua calon kepala daerah  akan berlomba-lomba memaksimalkan modal kampanyenya untuk membuat atribut kampanye dan dipasang di berbagai ruang publik. Hal ini berakibat pada dua masalah, yakni rusak serta kotornya ruang publik karena semua material kampanye tersebut.

Kedua, modal yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk membiayai kampanyenya menjadi besar.  Persoalan teknis lain yang berdampak luar biasa adalah masalah kesemrawutan DPT. Masalah DPT bukanlah persoalan sepele karena kesemrawutan DPT telah menghilangkan banyak hak pilih warga negara yang notabene merupakan hak asasinya.  Selain bahwa kesemrawutan DPT bisa dimanfaatkan untuk tujuan politis pemenangan salah satu calon yang berarti  mencederai proses pemilihan yang harusnya berlangsung secara jujur.

Materi diskusi lainnya adalah masalah perlu tidaknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan dua putaran. Apakah tidak sebaiknya diatur saja dalam undang-undang bahwa pemilu kada cukup satu putaran. Dalam diskusi perludem tersebut muncul dua kelompok, satu yang setuju dengan pendapat cukup satu putaran agar pemilukada bisa hemat dan efisien. Kedua, kelompok yang menolak satu putaran karena dua putara jugan memiliki beberapa alasan yang sangat penting. Seorang diantaranya, Hadar Gumay dari Cetro mengemukakan jika dua putaran maka banyak keuntungannya. Pertama, pemilih bisa mengoreksi pilihannya pada putaran pertama. Kedua, bisa membuka peluang terhadap munculnya koalisi, hal ini baik untuk menekan fragmentasi dukungan parpol di DPRD. Ketiga, masih banyak cara untuk mengurangi biaya pemilukada selain memaksakan ide satu putaran untuk pemilukada.

Dalam diskusi tersebut juga mencuat persoalan keputusan MK yang memutuskan pemilukada adalah rezim pemilu, tapi dalam faktanya masih dipertanyakan implementasinya di lapangan karena ternyata persoalan dana untuk penyelenggarakan pemilukada masih banyak persoalan. Masih saja terjadi tarik menarik antara pusat dan daerah; pusat menyerahkan kepada daerah, daerah tidak memiliki uang, atau tidak mau mengeluarkan biaya pemilukada dari APBD.

Sementara daerah merasa bahwa karena pemilukada adalah rezim pemilu maka harusnya pemilukada dibiayai APBN. Masalah ini juga seringkali berdampak politis jika salah satu calon kepala daerah tersebut yang bertanggung jawab untuk mencairkan dana pemilukada adalah incumbent. Oleh karena itu nara sumber FGD Perludem ini sepakat bahwa masalah pendanaan baiknya menjadi bagian dari APBN.

Persoalan pemilukada ini juga semakin diperkeruh oleh keterbatasan kualitas dan kapasitas dari angota KPUD di beberapa daerah. Beberapa  kasus terjadi,  pentahapan pemilukada berlangsung kacau balau, dan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD yang berbuntut berbagai gugatan.  Demikian pula dengan kehadiran panwas yang masih pro dan kontra persoalan kewenangannya, ikut memicu kualitas pemilukada. Karena panwas biasanya dibentuk setelah KPUD sudah melalui beberapa tahapan, jadi panwas tidak mengawasi dari awal pentahapan pemilukada. Dan seringkali jika terjadi gugatan atau konflik, panwas sudah selesai masa tugasnya.

Karena pembuatan UU seringkali sarat oleh tarik menarik kepentingan partai politik, maka Prof Saldi Isra memberikan usulan kepada DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Ganjar Pranowo, Nurul Arifin dan Hamka dari komisi II yang hadir dalam diskusi tersebut apakah bersedia membentuk sebuah panitia besar yang terdiri dari beberapa stake holder untuk membuat rancangan pemilukada ini secara jernih dan obyektif jika memang bersungguh-sungguh untuk membuat aturan pemilukada yang lebih baik.

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*