SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Golkar Tolak Komisioner KPU Nyalon Kembali

NurulArifin.Com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan fraksinya tak akan mendukung anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang kembali mencalonkan diri.

Menurut Nurul, pengalaman Pemilu 2009 yang berjalan buruk cukup bagi Golkar untuk menolak mereka. “Seribu persen akan kita tolak,” ujarnya Rabu (11/1).

Sejumlah anggota KPU dan Bawaslu periode lalu memang kembali menyalonkan diri. Nama mereka bahkan telah lolos seleksi awal tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

Sejumlah nama seperti I Gusti Putu Artha, Bambang Eka Cahya Widodo, serta Nur Hidayat kembali menyalonkan diri pemilihan kali ini. Mereka bahkan telah dinyatakan lolos tahap pertama seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi KPU.

Nurul menyatakan, majunya para komisioner ini tak etis. Ia mengatakan, sebagai seorang anggota KPU dan Bawaslu yang dianggap gagal mengawal Pemilu 2009 lalu mereka seharusnya mengundurkan diri saja ketimbang menahan malu tak akan terpilih lagi. “Saya kira tidak etis. Mereka seharusnya mundur semua,” tandasnya.

Apalagi, lanjutnya, rekomendasi dari Komnas HAM, Bawaslu, dan Pansus Daftar Pemilih Tetap DPR periode lalu mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu buruk dan penuh dugaan kecurangan. Karena itu, anggota KPU seharusnya bertanggung jawab dan mereka diberhentikan. “Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 ini sebetulnya juga menjawab hal itu, karena mereka tidak ujug-ujug bisa diberhentikan, kecuali melalui undang-undang,” jelasnya.

Ia mengatakan, DPR sendiri sebenarnya sudah sepakat untuk mengembalikan nama-nama calon anggota KPU yang dianggap bermasalah atau tak memenuhi kualifikasi. Hal ini, menurutnya, tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011. Namun, sayangnya pasal yang memungkinkan DPR mengembalikan nama calon dari tim seleksi ini tengah digugat di MK.

Nurul menyayangkan adanya gugatan ini. Menurutnya, jika pasal ini akhirnya nanti digugurkan oleh MK, pihaknya akan menjadi lembaga stempel yang mengesahkan pilihan tim seleksi.

“Tidak ada lagi proses yang dapat diawasi oleh DPR. DPR hanya terima jadi saja. Padahal, pasal-pasal tersebut untuk berjalannya proses pengawasan menuju satu keputusan. Jika dikabulkan keseluruhan, untuk apa lagi fit and proper test. Akhirnya pemilu dimiliki pemerintah seluruhnya,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, DPR akan menunggu MK untuk melakukan konsultasi dengan DPR. “Kami menunggu panggilan MK untuk berkonsultasi,” ujarnya.[Tempo]

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*