SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Hasil kunjungan Komisi II ke India 1-6 mei 2011

NurulArifin.Com – Dari hasil kunjungan Komisi II ke India awal Mei lalu, beberapa  informasi  penting yang kami peroleh adalah:

Pertama, Masalah e-ktp yang sudah dimulai sejak oktober 2010 diberlakukan di India, telah menghemat banyak dana dan kemungkinan adanya kartu identitas ganda.
Di India, dana yg diperlukan hanya  US$ 2/ktp. Dan sudah menggunakan teknologi dengan fingerprint (menggunakan sidik jari) dan biometrik iris (iris mata).
Jadi untuk Indonesia yang berpenduduk 235 jt orang, kira-kira dapat dibayangkan berapa banyak penghematan yang bisa dilakukan  dari anggaran yg ditetapkan pemerintah untuk pogram e-ktp sebanyak 6,7T.

Selain itu, diperkirakan sampai tahun 2012 India sudah bisa mengidentifikasi 600jt penduduknya ke dalam e-ktp. Jadi untuk kasus penduduk Indonesia, seharusnya e-ktp hanya membutuhkan waktu pembuatan selama  2 tahun saja.

Kedua, ada baiknya e-voting mulai serius untuk diaplikasikan di Indonesia. Paling tidak kita bisa mulai menngunakan e-voting untuk Pilkada DKI Jakarta atau Pilkada Jabar. Dana yg bisa dihemat dari pemilu dengan menggunakan kertas suara dan cara elektronik sangat tinggi perbedaan angkanya. Ketika saya bertanya, sebaiknya hal mana lebih dahulu yang dikerjakan, kemauan politik atau tekhnologinya? Ternyata baik kemauan politik dan tekhnologi harus dilaksanakan secara bersamaan. Satu mesin portable e-voting harganya US$ 200, dan bisa digunakan untuk 1500 pemilih/TPS. Konsekuensinya memang kita harus menyiapkan SDM yang menjalankan alatnya. Kebutuhan listrik untuk menjalankan alat tersebut bisa digantikan generator. Ini masih lebih murah dibandingkan dengan dana pemilu kita US$ 13,64 atau sekitar Rp 156 ribu/org dalam pemilu 2009 ( data dari LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran dan Independen Monitoring Organization).

Ketiga, Pengalaman Alokasi dana untuk kampanye satu orang caleg adalah US$ 100.000 kurang lebih Rp.870.000.000/ caleg. Dana ini harus dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum secara tertulis dan detail laporan serta alokasi penggunaannya.

Keempat, untuk pengelolaan wilayah perbatasan, India menyertakan pemerintah daerah setempat untuk program pembangunannya, sehingga dalam kebijakannnya suatu daerah tidak akan sama dengan daerah lain. Di India, program pembangunan kesejahteraan dan keamanan di wilayah perbatasan, juga berjalan beriringan. Mereka berkoordinasi denganBSF: Border Security Force yang ada di bawah koordinasi menteri dalam negeri-nya.

Itulah sekilas hasil kunjungan perjalanan kerja kami ke India. (Nurul Arifin. M.Si)
Foto Kegiatan Kunjungan di India

Bersama Anggota Parlemen India di Delhi (3/5/11). Lok Sabha (DPR) dan Rajh Sabna (senator)

Kunjungan ke Pusat Identifikasi Data Kependudukan

Alat Voting Elektronik

Diskusi Bersama Dubes RI di India, Andi Ghalib, Ketua Komisi II, Chairuman Harapab dan Kepala Distrik  Wilaya Amritsar

Bersama Deputy Chief Minister Untuk Home Affairs yang Mengelola Perbatasan

Bersama Ketua KPU India

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*