SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Hati-hati Dengan Moratorium CPNS

NurulArifin.Com – Srikandi Golkar di Senayan, Nurul Arifin mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan berhitung secara cermat dalam menykapi usulan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil. Solanya, kata anggota Komisi II DPR yang mengurusi aparatur negara ini, sampai saat ini masalah tenaga honorer masih butuh penyelesaian konkret.

“Kalau kuota CPNS mulai tahun ini dikurangi hanya mengisi kuota PNS yang pensiun, meninggal, di pecat, dan lain-lain, bagaimana dengan honorer ? Apa pemerintah tidak memikirkan nasib honorer yang mengabdi puluhan tahun itu,”  katanya Rabu (29/6).

“Nurul menegaskan, bila pemerintah tidak mencari solusi untuk menuntaskan masalah honorer, Komisi II DPR tidak akan mengabulkan usulan tersebut. Untuk itu, kata dia, moratorium CPNS harus juga diikuti dengan penghentian sementara penerimaan tenaga honorer.

“Kami akan setuju dengan catatan honorer tuntas. Kalau masih ada masalah, pengurangan Kuota tidak akan kam setujui,”Katanya.
Kendati demikian, Nurul setuju dilakukan moratorium penerimaan CPNS jika bertujuan untuk melakukan efesiensi. Dia mengakui masih banyak ditemukan  di beberapa instansi pemerintah dan daerah yang dalam melakukan perekrutan CPNS  dijadikan tempat untuk ajang “judi-beli”.

“Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya di karenakan si oknum ingin mendapatkan penggantian untuk kepentingan parpol,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pramono menambahkan, ke depan CPNS harus di arahkan secara profesional sesuai dengan semangat NKRI. Dia bilang, Komisi II DPR akan terus memperbaiki naskah RUU Kepegawaian sesuai dengan semangat dan tujuan dibentuknya legislasi tersebut.

“Konteksnya bukan pada revisi Undang-undang 32 Tahun 2004 dengan menarik kewenangan daerah dalam mengelola anggaran untuk kepegawaian, tapi lebih pada upaya membuat aturan mengatur PNS agar bisa profesional,” Ungkapnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, RUU Kepegawaian nantinya harus jelas mengatur di tempatkannya sesuai dengan beban tugas tanggung jawab dan kewenangannya dalam jabatan dan pekerjaanya,” tukasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qusasi mengatakan, sebagai komisi yang mengurusi keuangan negara, salah satu uang negara banyak tersedot untuk menggaji PNS. Dengan pola rekruitmen CPNS yang tidak fair dan profesional, kata Achsanul, pengeluaran keuangan negara menjadi sangat tidak sebanding.

“Tak heran kalau kemudian ada desakan agar sebaiknya di hentikan saja proses perekrutan CPNS. Namun, saya masih kurang setuju dengan hal tersebut. Karena sebenarnya bukan menghentikan tapi di perbaiki sistem rekrutmennya,” ujar politisi Demoktarasi tersebut.

Untuk itu, Achsanul mengusulkan agar rekrutmen CPNS di dasarkan pada kebutuhan bukan yang lainnya. Apalagi, setiap tahunnya, lanjutnya, tentu ada PNS yang pensiun, sehingga masih di perlukan perekrutan yang baru. “PNS masih dilakukan, hanya perlu diperbaiki mentalnya.[RakyatMerdeka]

Berita Terkait :

  1. 850 Guru Bantu di Jakarta Bakal Jadi CPNS
  2. RDPU Komisi II DPR dengan DPRD DIY Terkait RUUK DIY
  3. RDP, Komisi II dengan APKASI
  4. RDPU dengan MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik)
Tags: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

19 Responses

  1. Mbak kalau penerimaan cpns di moratorium bukan nya mengatasi masalah secara tuntas tp mengatasi masalah dengan masalah
    karena jika penerimaan cpns di hentikan sementara
    gimana nasib kami yg pengangguran ini, tentu angka pengangguran meningkat
    kalau penerimaan pns di hentikan, pegawai swasta gak ada yg berhenti karna ikut cpns
    semua bertahan sama posisi masing2, trus kami gimana???
    Mu kerja di mana?

    • setuju dgn mba ika, mba nurul tolong jgn disetujui moratorium penghentian pengadaan cpns/pengangkatan pns karena diluar sana msh banyak pengangguran, terutama sekali pengangguran terdidik…..

      dilema para pencari kerja saat ini adalah sistem kerja kontrak & outsourcing (blm lg apabila calon pegawai harus menyerahkan ijasahnya selama kontrak kerja&membayar sejumlah uang denda kpd perusahaan apabila pekerja tsb keluar/berhenti bekerja sebelum masa kontrak kerja habis) itu semua sangat memberatkan para pencari kerja..

      tdk jarang para pencari kerja harus terjebak dgn sistem kerja kontrak, padahal setelah menyelesaikan kontrak kerja, blm tentu karyawan tsb diangkat menjadi pegawai tetap di perush tsb, msh banyak perusahaan2 yg “merumahkan” para karyawan kontraknya apabila kontrak kerja habis setelah itu pekerja dipekerjakan kembali dgn surat kontrak yg baru, kesemuanya itu hanya agar para perush tdk perlu mengangkat karyawan tsb menjadi pegawai tetap&memberikan hak karyawan (tunjangan2, THR, dll)

      lagipula apa bukankah pd thn 2015 akan terjadi ledakan pensiun pns, apakah hal itu sudah diantisipasi oleh pemerintah? bagaimana nanti jika indonesia kekurangan pegawai negeri? dampaknya tentu sangat besar bagi bangsa ini didlm segala bidang (terutama didlm masalah pertahanan&keamanan serta pelayanan publik), mohon utk tidak menganggap pns itu sebagai beban, krn gaji yg dibayarkan kpd pns akan kembali lg kpd negara dlm bentuk pajak, dll.

      kasian masyarakat yg bercita-cita ingin berdedikasi bagi negara ini dgn menjadi pns tp pupus cita2nya krn moratorium penghentian penerimaan cpns&pengangkatan pns

  2. Menurut saya mbak hapuskan saja tenaga honorer terutama di daerah…wong sudah banyak PNS diangkat tanpa kebutuhan yang jelas lha koq masih ngangkat tenaga honor buat jadi PNS …..saya setuju dengan moratorium..jadi PNS yang males males bisa dipecata atau dibuang ke daerah terpencil….

    • tidak bisa seenaknya bgt pa, memangnya bapak yakin hasil rapor, ijazah anak, koponakan, sepupu atau saudara bapak yang kalau bagus bapak bangga-banggakan semua ditulis sama guru. tidak juga pa, rata-rata semua itu ditulis oleh pegawai-pegawai administratif honorer di sekolah seperti saya atau kawan-kawan lain

  3. saya sangat setuju dengan RUU Kepegawaian yang digagas oleh komisi II, selamat Berjuang. kapan kira-kira disahkan?. saya titip beberapa hal terkait isi RUU kepegawaian tersebut. tolong berikan kesempatan bagi PNS untuk melanjutkan studi S2. karena selama ini proses mendapatkan tugas/izin belajar sangat sulit, terutama di daerah-daerah. kesulitan selanjutnya pada saat pengurusan persamaam izajah. kan kasihan kawan-kawan yang lulus CPNS kemudian dia sebelumnya telah jadi mahasiswa. tetapi setelah ia selesai izazah tidak diakui. di daerah yang dapat tugas belajar adalah yang dekat dengan bupati/gubenur/walikota saja. saya juga berharap penunjukan kepala sekolah, kepala bidang, kepala dinas baik di provinsi maupun di kabupaten/kota madya harus melalui seleksi yang ketat oleh tim tersendidri dari pusat. soalnya di daerah banyak yang pakai uang. saya mendengar untuk jadi kepala sekolah harus ada uang 20 jta.kalau perlu ada test khusus untuk mengetahui keunggulan seorang calan kepala.

  4. hidup semakin sulit…banyak masalah tak terselesaikan,,,,indonesia menangis,,,,,pemerintah tak cukup pintar

  5. Kebijakan Pemerintah menimbulkan dikotomi,
    Hanya Tenaga Honorer eks. Pajak Bumi dan Bangunan Depkeu yang tidak seluruhnya diangkat CPNS, hanya 97 orang, malah sekitar 2.300 orang sekarang sudah d PHK sepihak.
    Komisi 2 DPR, pura-pura dalam perahu, cuma janji-janji palsu.
    katanya akan dilimpahkan ke Departemen Lain, dikarenakan Urusan Pajak Bumi dan Bangunan di limpahkan ke Depdagri, tapi kenyaataannya ???

    • khusus tenaga honorer Depkeu. memang krusial, bagi tenaga honorer Depkeu posisinya sangat lemah, diangkat sbg tenaga honorer berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) unit Eselon III, utk jenis pekerjaan yg tdk signifikan (mis.cleaning service dan satpam) dlm klausulnya jelas menyatakan tdk akan menuntut diangkat sbg PNS dan SPK tsb diperbaharui setiap tahun bila tenaganya masih dibutuhkan, sejak reformasi birokrasi Depkeu th 2007 berdasar analisa jabatan SDMmya banyak yg kelebihan dan diusulkan utk pensiun dini. Jadi tdk mungkin peg.honorer tsb diangkat jadi CPNS walaupun sudah masuk dara base BKN

    • saya ini memang cuma Sarjana, tapi bukan satpam atau cleaning service. tidak semua honorer depkeu itu satpam atau klening service, yang S-2 juga banyak.

      saya sebagai tenaga teknis pendataan dan penilaian pajak, bekerja dari jam 7.15 s.d. 17.00. beda dengan departemen lain.

      masalahnya, untuk apa Departemen Keuangan mendata dan mengusulkan ke BKN pada tahun 2005. perlu diketahui, SPK itu walaupun ditandatangan Eselon III, disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kantor Wilayah.

  6. Ibu bagaimana dengan nasib kami, para pekerja pegawai honorer kependidikan seperti pegawai Tata Usaha di sekolah/madrasah negeri milik pemerintah yang siang malam bekerja tanpa adanya kepastian dan perubahan nasib yang jelas.
    Kami cinta pekerjaan ini, kami membantu terlaksananya apa yang termaktub dalam UUD 45 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kami membantu para Bapak/Ibu Guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini.
    tolong perhatikanlah nasib kami bu

  7. saran utk ibu Nurul Arifin anggota Komisi II DPR yang mengurusi aparatur negara dan bp WK Komisi XI keuangan negara DPR Achsanul Qusasi, utk lebih jelas mapping rekrutment pagawai dan anggaran belanja pegawai, undang Menkeu utk RDP (rapat dengar pendapat) krn pada Kemenkeu pengelolaan SDMnya sudah sangat bagus, Reformasi birokrasi di Kemenkeu sebenarnya sdh dimulai sejak th 1972 rekrutment pegawai melalui test yg ketat, jgn harap utk jadi PNS di Kemenkeu melalui KKN tdk ada peluang para pejabatnya utk kroninya jadi PNS, maka th 2007 Kemenkeu membuat program Pilot Project Reformasi Birokrasi, utk referensi bagi Kementerian/Lembaga Negara lainnya. Semua bidang tugas dibuat SOP yg jelas dilengkapi dgn kode etik, pelanggaran dan prestasi pasti mendapat punisment dan reward, take home pay yg diperoleh pegawainya sesuai dengan kinerja yg dimiliki tdk berlaku anekdot PGPS (pintar goblok penghasilan sama) jadi pangkat bisa sama tapi grade pasti berbeda dengan demikian alokasi anggaran belanja pegawai memang diberikan kpd SDM yg berkualitas. Sejalan dengan reformasi birokrasi th 2007 tsb menurut analisa jabatan berakibat kelebihan pegawai yg diusulkan utk pensiun dini bagi yg tdk memenuhi syarat lagi utk tetap dipertahankan sbg PNS Kemenkeu. Tidak heran pegawai honorer yg sdh masuk data base BKN 2006 tdk diangkat jadi CPNS, pegawai yg adapun harus dikurangi.

  8. Bu Nurul,
    Gimana Nasib Honorer Kemenkeu, dana APBN, terdaftar di database BKN, tapi malah di PHK ?, Pemerintah tidak punya hati nurani, sudah bekerja puluhan tahun, usia sudah tidak produktif, malah di PHK sepihak.
    Katanya Pengangguran Menurun, Kalau tidak diangkat jangan hanya tenaga honorer kemenkeu, harus adil donk, masa tukang nyapu, tukang parkir, satpam, supir, diangkat CPNS, ?

  9. Ibu Nurul Yang terhormat,
    Kami honorer Kemenkeu, tidak menuntut harus diangkat CPNS, karena kami punya rasa malu, karena kami tidak memberikan yang lebih untuk Bangsa yang tercinta ini. Jika menurut pemerintah dengan tidak mengangkat honorer kemenkeu menjadi CPNS itu negara akan lebih baik, kami akan mendukung sepenuhnya, meskipun kami ini menjadi pengangguran baru.
    Tapi kami sebagai warga negara hanya ingin mencari keadilan, karena bagaimanapun honorer di departemen manapun, sama-sama warga negara Indonesia.
    Yang kami inginkan hanya :
    1. Memberhentikan dengan tidak hormat PNS di seluruh Instansi Pemerintah yang berasal dari Tenaga Honorer Administrasi berdasarkan PP 48 Tahun 2005.
    2. Memberhentikan dengan tidak hormat PNS Departemen Keuangan yang diangkat dari Tenaga Honorer daerah-daerah konflik pada tahun 2006.

    Demikian permohonan kami, jika tidak dikabulkan oleh DPR dan Pemerintah, kami akan melakukan aksi “BAKAR DIRI MASSAL”
    .

  10. yth, ibu Nurul bagaiman nasib saya dan rekan2 tenaga honorer di DEPKEU hingga saat ini belum ada perhatianya,saya mengabdi sudah 23 tahun dan sekarang masih aktif di bagian lapangan di bidang PBB, terima kasih hanya alloh yang membalas budi baik anda

  11. untuk ika,ari,cika: pns bukan penampungan utk pengangguran,,utk mengatasi pengangguran perlu utk pemerintah dan masy menggiatkan sektor swasta,jangan pns dijadikan cita2 utk sumber penghasilan krn masih byk lapangan kerja ditempat lain,,kalo pns jumlahnya terus ditambah tanpa mempedulikan kualitas sdm dan perekrutannya mau dibawa kemana bangsa ini???apbn habis utk belanja pegawai dan pensiunan..

  12. MORATORIUM PNS MENURUT PANDANGAN HONORER KEMENKEU

    Kebijakan Moratorium PNS ini dinilai terlambat, seharusnya kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2006, agar pemerintah tidak asal angkat tenaga honorer, disinyalir sekitar 60 % tenaga honorer yang telah diangkat berdasarkan PP 48 tahun 2005, tidak memenuhi kriteria pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah, misalnya tenaga honorer yang basic pegawainya dari petugas kebersihan, satpam/petugas keamanan, supir, petugas parkir, pemungut karcis TPR, dll.

    Perlu diketahui borosnya anggaran Pemerintah itu bukan hanya dikarenakan dengan adanya pengangkatan tenaga honorer diangkat menjadi CPNS secara massal, tapi dikarenakan adanya remunerasi pegawai di beberapa Departemen / Lembaga Negara yang menaikan gaji tunjangan pegawainya yang berlipat. Padahal itu bukan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, tetap saja yang korupsi uang dan korupsi waktu masih banyak. Seharusnya Pemerintah itu mendidik moral aparatur negara baik, dan meningkatkan disiplin pegawainya, dikarenakan pegawai yang amanah, akan melaksanakan kewajibannya berbakti kepada bangsa dan negara, meskipun mendapatkan gaji yang tidak dalam berjumlah besar, namun taat patuh kepada aturan yang berlaku.

    Menurut pandangan kami tenaga honorer kemenkeu, moratorium ini menyebabkan banyaknya pengangguran baru dan dinilai hanya sebagai alat politik untuk menjegal tenaga honorer kemenkeu diangkat menjadi PNS, padahal sebelumnya baik dari DPR-RI, Komnas HAM, telah merekomendasikan mendesak Pemerintah agar honorer kemenkeu yang telah terdaftar di database 2005 untuk diangkat dan dilimpahkan menjadi CPNS di departemen dalam negeri, dikarenakan PBB dan BPHTB dilimpahkan ke Pemda masing-masing.

    Bagi kami tenaga honorer kemenkeu, tidak menuntut “wajib” diangkat menjadi CPNS, dikarenakan kami masih mempunyai rasa malu, dan tidak bisa memberikan yang lebih seperti para pejuang/pahlawan dahulu. Jika menurut pemerintah dengan hanya tidak mengangkat tenaga honorer Depkeu menjadi PNS itu akan menjadikan negara ini lebih baik lagi, kami sebagai rakyat sangat mendukungnya. Namun kami sebagai warga negara yang berazaskan demokrasi yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, kami akan menuntut keadilan kepada Pemerintah, agar bisa lebih lebih adil, sehingga tidak menimbulkan dikotomi.

    Permohonan kami antara lain yaitu :

    1. Memberhentikan PNS di seluruh instansi pemerintah yang telah diangkat berdasarkan PP 48 tahun 2005, yang basic pekerjaannya berasal dari tenaga honorer administrasi, petugas, keamanan, petugas kebersihan, supir, dan sebagainya, yang tenaganya tidak memenuhi kriteria sesuai moratorium PNS.

    2. Memberhentikan PNS di lingkungan Departemen Keuangan yang diangkat PNS nya pada tahun 2006, yang berasal dari tenaga honorer daerah-daerah konflik.

    Demikian permohonan kami ini, dimohon kiranya Pemerintah untuk mengabulkan permohonan ini, dikarenakan ini merupakan semangat reformasi dan birokrasi, yaitu para birokrat yang bebas dari KKN, disinyalir 99 % tenaga honorer.yang telah diangkat menjadi CPNS tersebut merupakan hasil nepotisme.

    Tidak lupa kami menyarankan kepada teman-teman honorer kemenkeu yang kini telah di PHK sepihak, tetaplah bersabar dan taat kepada Pemerintah, meskipun kita didzolimi, hak-hak kita diabaikan,mintalah hak sama Tuhan. Jangan sampai isu yang berkembang ada beberapa honorer kemenkeu yang akan melakukan bakar diri massal katanya terinspirasi kejadian di negara mesir, ini merupakan kekeliruan besar, bukan mencari solusi malah menjadikan polusi

  13. siapa yang nyuruh jadi honorer? pemerintah gak butuh… yang butuh hanya penguasa…

  14. pemerintah masih belum bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada para rakyatnya. pemerintah masih belum bisa menjalankan dan melaksanakan konstitusi dan atau peraturan yang dibuat pemerintah.mengapa, ???? karena Honorer Kemenkeu yang seharusnya diangkat melalui PP yang telah dibuat pemerintah justru diabaikan dan tidak diberikan haknya oleh pejabat negara.Perlu dikaji bahwa alasan reformasi birokrasi bukan salah satu alasan untuk tidak mengangkat honorer kemenkeu.. Mengapa Honorer di Departemen lain bisa diangkat????Mohon pemerintah bijak dan harapan kai agar pelaksana peraturan mendapatkan saksi tegas jika tidak mau melaksanakan peaturan pemerintah tsb.Berjuang terus Ibu Nurullll Demi keadilan di NKRI ini. selamat berjuaaaaanngggg.

  15. To : Deden Gunawan
    Kita sama2 honorer kemenkeu Keadilan itu perlu,.baik tukang sapu,.satpam,cleaning service,.tukang maling,.kalau jasa mereka di bayar dari APBN sudah layak untuk diangkat menjadi CPNS,.Tapi harus melalui seleksi dan Test,.Mentang2 SARJANA Menganggap SATPAM,TUKANG SAPU tak Mampu bekerja anda salah Kalau pandangan seperti itu.saya seorang SATPAM tapi setiap rekonsiliasi di Jakarta hotel Mega Anggrek Saya yang di utus KP2KP untuk mengikuti acara tersebut termasuk pelayanan di TPT dan merangkap Operator SAKPA,SIMAK BMN,GPP dan persediaan Jika ada SARJANA yang ingin belajar saya siap kok untuk mengajarinya,.untuk user (super )dan pasword (super) untuk GPP kalau anda sakit hati boleh anda curi datanya,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*