SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Independensi Calon Anggota KPU Mengkhawatirkan

NurulArifin.Com – Para kandidat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diloloskan oleh Tim Seleksi membawa kekhawatiran bagi fraksi-fraksi di DPR.

Para kandidat yang didominasi anggota KPU Pusat dan KPUD membuat independensi penyelenggaraan pemilu diragukan. DPR tidak memiliki banyak pilihan.

“Banyak calon berasal dari KPU dan KPUD, ini menjadi masalah bagi saya. Kami menyatakan Pemilu 2009 bermasalah, tetapi nama-nama yang lolos itu yang menyelenggarakan Pemilu 2009. Artinya (Pansel) menganggap pemilu lalu tidak ada masalah, meski ini baru lulus uji berkas,” tutur Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faizal, di Jakarta, Rabu (11/1).

Ia mengaku menerima keluhan dari sejumlah pendaftar yang berlatar belakang akademisi, yang tidak diloloskan oleh Timsel.

“Malah orang KPU yang tidak cakap diberi ruang, kita jadi bingung. Kita tahu pemilu yang lalu itu merupakan pemilu paling buruk,” keluhnya.

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi dan Politisi Golkar di Komisi II DPR Nurul Arifin menilai, setidaknya terdapat beberapa pijakan yang membuat khawatir dengan ikut sertanya anggota KPU dan KPUD sebagai kandidat.

Pertama, rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan bahwa banyak warga yang kehilangan hak pilih karena ketidakberesan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Hal ini menunjukkan KPU tidak profesional dan gagal memfasilitasi warga untuk menggunakan hak pilih,” tutur Arwani.

Pertimbangan kedua, angket DPR tentang DPT juga telah menyatakan bahwa hak pilih warga negara hilang akibat KPU tidak profesional. Angket juga menemukan kejanggalan dalam proyek DPT.

Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan pilpres dengan tegas menyatakan bahwa telah terjadi penghilangan hak pilih warga negara dan terjadi kecurangan dalam pemilu.

“Jelas sekali ada tiga institusi negara yang menyatakan tidak layak, tapi kok masih diterima pansel. Ini menjadi pertimbangan kami untuk menolak (anggota) KPU yang lalu untuk maju ke periode 2012-2017,” tegasnya.

Nurul Arifin menambahkan, rekomendasi Bawaslu pun menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kalau mereka masih mencalonkan, etika moralnya dimana? Hanya sedikit nama-nama yang memiliki kapasitas mumpuni dan mengerti kepemiluan.”

Fraksi Golkar, kata Nurul, akan menyisir dan melihat track record setiap kandidat, terutama yang berlatar belakang penyelenggara pemilu sebelumnya. Ia khawatir, lolosnya para incumbent karena menjadi titipan pemerintah.

“Kalau sampai orang-orang KPU yang sekarang lolos, artinya itu titipan. Kita akan menyisir setiap calon, jangan sampai ada unsur titipan pemerintah yang terpilih,” tegasnya.

Di lain pihak, Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menilai, banyaknya kandidat yang berlatarbelakang teknis (anggota KPU dan KPUD) akan menjadi potensi terjadinya masalah politik seperti DPT.

“Tapi itu hak mereka mendaftar ulang, selanjutnya biarkan proses penyaringan di Timsel dan DPR. Biarlah ada regenerasi supaya ada suasana baru dalam proses pelaksanaan pemilu,” katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengingatkan Timsel agar memperlakukan para incumbent yang lolos seleksi sama dengan kandidat lainnya.

“Tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa. Tim harus berpijak pada nilai objektivitas dalam menilai mereka. Termasuk para calon yang berasal dari KPU provinsi dan kabupaten serta kota,” tukasnya.[MI]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*