SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Jimly Asshiddiqie: Masalah Tanah Adalah Masalah Serius

NurulArifin.Com – Pansus RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan DPR RI melakukan RDPU dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan Prof. DR. Satya Arinanto, SH.,   membahas  masukan untuk RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.

Kesempata pertama diberikan kepada Prof. Jimly Asshiddiqie, SH. Jimly menagtakan bahwa konstitusi itu ada dua, yakni Konstitusi Ekonomi dan Konstitusi Sosial. Menurutnya UU dasar itu bukan saja dasar hukum politik, tetapi menjadi dasar bagi pengaturan disemua bidang. Di AS konstitusi itu hanya dokumen politik, bukan dokumen ekonomi. Karena urusan ekonomi itu urusan pasar, bukan urusan politik

Dalam UUD 1945 ada Bab Khusus yang mengatur yang berisi prinsip-prinsip dasar perekonomian, yakni dalam pasal 33 diatur mengenai Tanah, Bumi Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Juga pasal 28H ayat (4) yang mengatur tentang pengakuan akan hak milik sebagai Hak Asasi Manusia.  Itu bisa menjadi rujukan bagi proses pembuatan RUU ini. Menurut Jimly, pasal 33 itu dipengaruhi oleh ide-ide sosialisme. Sementara Pasal 28-28J dipengaruhi ole hide-ide human rights yang berasal dari Barat.

Jimly menegaskan bahwa masalah tanah adalah merupakan masalah serius semua negara. Baik dalam tradisi eropa timur dan eropa barat, mereka mengatur semuanya. Di Irlandia pada tahun 1937, juga mengatur tentang tanah. Ia mencantumkan bab khusus di dalam konstitusinya termasuk hak milik yang berupa tanah. Setiap ada orang yang memiliki hak milik, mesti ada batasnya. Hak milik atas tanah itu harus mempunyai fungsi sosial.

Setelah Jimly menyampaikan pendapatnya, ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Prof. Satya Arinanto. Menurut Satya, banyak kasus yang terkait dengan tanah sering terjadi dengan masyarakat. Misalnya Pembuatan jalan Tol, bisa melewati berbagai tanah masyarakat, pertambangan dan tanah milik masyarakat. Dalam hal ini mesti diatur Ruang lingkupnya.

Satya menyinggung juga Mengenai kelembagaan. yakni lembaga pengadaan tanah juga mesti dipikirkan di dalam RUU. Apakah Pengadilan Agraria itu diperlukan atau tidak dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.

Selain itu ada juga mekanisme konsultasi publik mengenai kesepakatan lokasi atau lembaga konsultasi, bagaimana pola dan mekanisme lembaga konsultasi ini dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.  Karena RUU ini berusaha untuk melengkapi peraturan sebelumnya, maka harus dilihat juga Perpres yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini, Aspek Penguasaan Tanah oleh Negara di dalam RUU ini sudah diupayakan prosesnya yang demokratis. (Fajlurrahman Jurdi, SH)

Tags: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Pingback: idham arsyad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*