SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Kapan RUUK DIY Dibawa ke Paripurna?

NurulArifin.Com – Pembahasan substansi Rancangan Undang-undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) telah selesai. Lalu, kapan RUU tersebut disahkan?

“Mudah-mudahan tanggal 4 September RUU ini sudah dibacakan di sidang paripurna untuk diambil keputusan tingkat II sehingga menjadi UU,” kata anggota Komisi II DPR Nurul Arifin dalam rilisnya, Kamis (5/7) malam.

Menurut Nurul, rapat Komisi II dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Kamis (5/7), menghasilkan sejumlah kesepakatan. Mengenai  mekanisme penetapatan gubernur/wakil gubernur, sebagaimana keinginan sebagian besar  fraksi-fraksi di DPR selama ini, pemerintah pada akhirnya setuju dengan penetapan Hamengku Buwono sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur.

Di dalam nomenklatur persyaratan cagub dan cawagub Provinsi DIY, huruf c ditegaskan,”Bertahta sebagai Hamengku Buwono untuk Calon Gubernur dan bertahta sebagai Sri Paku Alam untuk Calon Wakil Gubernur”.

Soal masa jabatan, gubernur dan wakil gubernur tidak dibatasi maksimal dua tahun sebagaimana di provinsi lain, tetapi bisa diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU DIY.

Apabila gubernur dan wagub berhalangan tetap pada saat yang bersamaan, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dengan presiden mengangkat penjabat gubernur dengan mendengarkan masukan dari pihak keraton.

“Karena itu, RUU ini nantinya sebagaimana kesepakatan hari ini, masih tetap mempertahankan ‘sisa monarki’ yang merupakan arkeologi kultural bangsa Indonesia, karena suksesi tidak dipilih sebagaimana kehendak demokrasi, tetapi ‘pengangkatan’ oleh presiden setelah ‘ditetapkan’ oleh DPRD Provinsi DIY,” kata Nurul.

Selain itu, pemerintah mengusulkan adanya badan hukum yang mengelola tanah Kesultanan dan tanah Paku Alam. Badan hukum ini ditetapkan dengan RUU Keistimewaan DIY. “Mengenai kewenangan badan hukum ini nanti akan dibahas lebih lanjut di Timmus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi),” ujar Nurul.[JurnalParlemen]

Tags: ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Pingback: Kamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*