SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Kenaikan Gaji Tak Ubah Kinerja PNS

NurulArifin.Com – Komisi II DPR RI menilai kenaikan gaji PNS tidak mampu mengubah kinerja pegawai negeri. Demikian juga pemberian remunerasi, ternyata tak mampu mendorong peningkatan layanan publik maupun perbaikan sistem birokrasi baik pusat maupun daerah.

Penilaian itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan pejabat eselon I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kamis (23/9).

“Saya lihat tidak ada perubahan dengan peningkatan gaji maupun remunerasi. Birokrasi di pemerintahan masih korup,” kritik Nurul Arifin.

Lebih lanjut dikatakannya, peningkatan kesejahteraan PNS tidak memberikan dampak positif bagi perubahan tatanan birokrasi. Korupsi dan manipulasi, tudingnya, masih mengemuka sehingga terkesan peningkatan gaji justru menambah beban negara. “Untuk apa kita menaikkan gaji maupun memberikan remunerasi kalau kinerja PNS begitu-begitu saja?” sergahnya.

Karenanya politisi yang pernah membintangi sejumlah film layat lebar itu menyarankan pemerintah agar sementara tidak menerima PNS dalam jumlah besar. “Cukup diisi yang formasi kosong saja, misalnya untuk yang pensiun, mutasi, yang dipecat atau meninggal. Kalau yang baru, stop dulu saja biar uang negara tidak habis di belanja pegawai,” sarannya.

Menanggapi kritikan itu, Sekretaris Menneg PAN&RB, Tasdik Kinanto mengatakan bahwa sejak reformasi birokrasi dilaksanakan, pihaknya telah melakukan reformasi perekrutan CPNS. Untuk tahun ini, sebutnya, jatah penerimaan PNS hanya 300 ribu, di mana sekitar 150 ribu kursi yang memang tiap tahun kosong karena ada pensiun, mutasi, meninggal atau hal lain.

“Berarti ada penambahan 150 ribu kursi baru. Tapi itu karena selain untuk penempatan di daerah pemekaran, memenuhi kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan PAD, juga adanya pengangkatan honorer,” terangnya.

Sumber: jpnn.com (23 Sept 2010)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*