SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Kepala BPN Diganti, Komisi II Lega

NurulArifin.Com – Komisi II DPR RI menyambut baik kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengganti Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto.

Sebab, Komisi II DPR merasa tidak nyaman bermitra dengan Joyo.

“Paling tidak, kami Komisi II DPR lega bahwa usulan itu akhirnya dikabulkan juga oleh Presiden. Karena ketidaksinkronan dengan komisi sudah terjadi sejak periode lalu,” ujar anggota Komisi II, Nurul Arifin, Selasa (12/6/2012).

Sebagaimana surat yang dilayangkan pada awal 2012, Komisi II DPR meminta Presiden SBY mengganti Joyo Winoto karena tak mampu memimpin dan menjalankan tugas Kepala BPN dengan baik.

Bahkan, Joyo Winoto telah melecehkan Komisi II karena mangkir dari undangan rapat-rapat komisi selama dua tahun berturut-turut.

Joyo Winoto dinilai gagal melakukan reformasi agraria dan tak menepati janji untuk membuat draf Undang-Undang Pertanahan dan membuat DPR harus menginisiasi RUU tersebut.

Selain itu, dia juga tak menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang direkomendasi Komisi II. Bagi Komisi II, Joyo Winoto hanya bisa berjanji pada awal kerjanya, tapi tidak mampu merealisasikannya.

Hal itu pula yang membuat Komisi II merasa diabaikan.

“Banyak sengketa tanah yang sudah incraht (berkekuatan hukum tetap) tidak ditindaklanjuti oleh Joyo Winoto. Pengadalan lahan untuk warga miskin hanya slogan saja, Program Sertifikasi Tanah Larasati yang jadi idola oleh Joyo Winoto, kenyatannyanya tidak ada dampak sama sekali, khususnya di daerah-daerah,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Presiden SBY dijadwalkan akan mengumumkan pergantian empat posisi di kabinetnya di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (13/6/2012) besok.
Keempat posisi itu adalah Menteri Kesehatan, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala BPN.

“Harapan saya, semoga pengganti Pak Joyo nanti akan lebih baik dalam melaksanakan tugas, merealisasikan program-program yang ada di BPN dan menjalin kemitraan dengan Komisi II DPR dengan prinsip equality (kesetaraan) dan menjunjung transparansi dan akuntabilitas,” tukas Nurul.[Tribunnews]

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*