SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Laporan Tentang Tenaga Honorer

NurulArifin.Com – 1. Mengenai penyelesaian tenaga honorer, telah ditetapkan dalam PP No. 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada 16 Mei 2012. Dalam kaitannya dengan ini, Men PAN dan RB juga telah membahasnya dengan berbagai stakeholders, termasuk dengan anggota DPR.

2. Terkait dengan posisi adanya laporan yang masuk ke Komisi II tentang tenaga honorer kategori I yang tercecer, terutama terkait dengan laporan Gubernur Jambi yang menyatakan bahwa sejumlah 48 orang yang dibiayai APBD di lingkungan biro Kesramas Setda Provinsi Jambi 19 orang sudah diangkat menjadi PNS namun 29 orang belum diangkat. Kementerian meminta waktu selama 2 bulan untuk melakukan verifikasi ulang melalui dokumen dengan memanggil pejabat terkait dan jika diperlukan akan diturunkan Tim Verifikasi ulang kembali ke lapangan.

3. Terkait dengan batas waktu penyerahan data tenaga honorer hingga Maret sebagaimana surat edaran kepala BKN No. 3 tahun 2012, maka Menteri PAN dan RB telah melakukan perpanjangan waktu melalui surat Menpan dan RB Nomor: 1511/M. PAN-RB/05/2012 tanggal 23 Mei 2012 paling lambat akhir 30 Mei 2012 dengan ketentuan batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi dan penyeraan data tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Laporan II
Tentang Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yakni berupa penyusunan PP sebagai implementasi UU tersebut. Menteri PAN dan RB mengatakan bahwa Lima peraturan pemerinta yang merupakan amant dari UU Nomor 25 tahun 2009  telah dirumuskan dan disiapkan Kementerian PAN sejak disahkannya UU Nomor 25 tahun 2009. Setelah melalui pembahasan dengan berbagai pihak, maka kelima RPP tersebut dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasikan. Ternyata dalam harmonisasi tersebut, kelima RPP itu diintegrasikan menjadi satu RPP dengan judul RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2.Kementerian PAN dan RB juga telah selesai menyiapkan konsep peraturan Menteri PAN dan RB tentang petunjuk teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik.

Laporan III
Struktur Kelembagaan KPU dan Bawaslu

1.Terkait dengan usulan pembentukan 3 (tiga) deputi di lingkungan Sekjend KPU, ada tiga aspek yang mesti dilihat, yakni; (a) Aspek legalitas. Berdasarkan Pasal 55 UU No.15 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota dan dalam Pasal 57 hanya disebutkan Sekjend KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Dalam UU No. 15 tidak diamanatkan pembentukan Deputi; (b) Aspek Unsur-Unsur Organisasi. Menurut Menpan dan RB bahwa penempatan unsur pelaksana (deputi) pada Sekretariat Jenderal tidak tepat karena Deputi merupakan fungsi lini sedangkan Sekretariat Jenderal merupakan fungsi staf yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis kepada anggota KPU. Pada dasarnya tugas pemberian dukungan teknis operasional dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kelompok Pakar atau Ahli serta Kelompok Jabatan Fungsional; (c) Menurut Menpan dan RB, kesepakatan mereka dengan Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenkeu sepakat menghapus Wakil Sekretaris Jenderal dan tidak perlu membentuk Deputi-Deputi karena akan sangat membebani anggaran.

2. Sekjend KPU, Sekretariat KPu Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota bersifat hierarkis, dengan kata lain tidak dimungkinkan eselon II membawahi eselon II atau sekretariat KPU Provinsi (eselon II) membawahi Sekretariat KPU Kab/Kota yang juga sama-sama eselon II.

3. Sekretariat Bawaslu ditingkatkan menjadi Sekjend yang setingkat dengan eselon I.b dan membawahi paling banyak tiga biro yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan administrasi dan teknis kepala Bawaslu.

4. Sekretariat Bawaslu provinsi yang semula ad hock diubah menjadi permanen dalam rangka memperkuat fungsi Bawaslu. Tiga biro yang dimaksud adalah biro yang mengelola administrasi, yang mengelola hukum dan humas dan yang mengelola administrasi penanganan pelanggaran dan penegakkan kode etik dalam rangka memberikan dukungan teknis karena Sekjend Bawaslu secara ex-officio menjadi sekretariat DKPP.

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Pingback: aceh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*