SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Mengapa Panja Mafia Pemilu tak juga Mengeluarkan Rekomendasi?

NurulArifin.Com – Pertengahan 2011, politik di Tanah Air gempar akibat kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi terkait penetapan anggota DPR terpilih Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I hasil Pemilu 2009.

Kasus tersebut diduga melibatkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati dan mantan caleg dari Partai Hanura Dewie Yasin Limpo.

Berdasarkan putusan MK, Dewie tidak memperoleh kursi di DPR. Namun, surat putusan MK tersebut diduga dipalsukan sehingga Dewie berhak duduk di Senayan. Belakangan, MK mengoreksinya. Kursi DPR ditetapkan menjadi hak Mestariyani Habie dari Partai Gerindra.

Atas desakan publik, Komisi II DPR membentuk panitia kerja (Panja). Awalnya sejumlah pihak mengusulkan nama panja tersebut adalah Panja Andi Nurpati-merujuk pada nama pejabat publik yang dianggap terlibat. Namun sebagian besar anggota komisi tidak setuju. Komisi II sepakat dengan nama Panja Mafia Pemilu. Kesepakatan ini diketok palu di ruang rapat KK III Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6).

Sejak itu Panja mulai bekerja. Sejumlah nama dimintai keterangan di ruang Dewan. Sebut saja, Ketua MK Mahfud MD berikut jajarannya, mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya, Neshawati, mantan juru panggil MK Masyhuri Hasan, serta panitera pengganti Nalom Kurniawan dan Pan Muhammad Fais. Pimpinan KPU, Andi Nurpati, Dewie Yasin Limpo, mantan panitera MK Zainal Arifin Hoesein, Kin Isura Ginting (Rara), dan sejumlah pihak terkait juga dipanggil.

Sayangnya, hingga kini Panja Mafia Pemilu tak juga mengeluarkan rekomendasi atas kasus tersebut. Kenapa?

Wakil Ketua Panja Mafia Pemilu dari Fraksi PAN Abdul Hakim Naja pun angkat bicara. Menurut dia, draf rekomendasi sebenarnya sudah ada. Namun, masih belum final karena belum ada kesepakatan di kalangan internal Panja.

“Misalnya, perlu sebut nama atau tidak terkait siapa yang harus bertanggung jawab atas surat palsu tersebut,” ujar Hakam saat dihubungi Jurnalparlemen.com, Rabu (28/12).

Hakam termasuk kelompok yang ingin Panja menyebut nama pihak yang diduga terlibat. Ia beralasan, “Laporan harus dibikin atas apa yang terjadi, bukan karena keinginan kita.”

Anggota Panja Mafia Pemilu dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain setuju dengan Hakam. Tak cukup namanya disebut, kata Abdul Malik Haramain, perannya dalam kasus tersebut juga mesti dibeberkan. Ia menepis dugaan adanya intervensi dari pihak tertentu sehingga rekomendasi Panja tak kunjung keluar.

“Masa sidang kemarin tak sempat membahasnya. Tapi rekomendasi telah disiapkan, tinggal dikoreksi,” ujar Malik.

Benarkah demikian?
Nurul  Arifin, anggota Panja Mafia Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, geleng kepala. Nurul mengungkapkan, Panja masih terus menunggu hasil kerja Kepolisian dalam mencari dan menetapkan otak atau pelaku utama kasus surat palsu MK.

“Kalau Polri sudah menetapkan tersangka yang juga otak kasus ini, ada kemungkinan Panja tak mengeluarkan rekomendasi. Tapi, kalau otak kasus ini tak juga jadi tersangka, bisa jadi Panja akan keluarkan rekomendasi,” ujar Nurul.

Setelah setengah tahun bergulir, kasus ini baru menyeret dua nama. Masyhuri Hasan jadi terdakwa dan Zainal Arifin Hoesein jadi tersangka. Panja belum berhasil mendorong kasus ini agar segera tuntas. Padahal Ketua DPR Marzuki Alie saat pidato penutupan masa sidang III tahun 2010-2011 pada Jumat (22/6) mengingatkan bahwa hasil kerja Panja diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan Pemilu 2014.

Jangan-jangan, benarlah kata Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. “Panja awalnya dibentuk dengan semangat anggota dewan untuk mendalami masalah. Tapi mereka sendiri tak fokus membahasnya karena Panja dibentuk hanya untuk menakut-nakuti mitra kerja,” katanya.[JurParlemen]

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*