SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul: Akhir Tahun Revisi UU No 22 Selesai

NurulArifin.Com – Komisi II DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu selesai pada masa sidang terakhir pada tahun ini.

“Target kami memang menyelesaikan revisi UU Penyelenggara Pemilu pada akhir tahun ini, karena kami juga punya beban moril. Terus terang, mandegnya pembahasan UU ini membuat kami tidak nyaman, karena seharusnya sudah bisa selesai,” kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Nurul Arifin di Jakarta, Selasa (16/11)

Dia mengakui, poin pelibatan partai politik di Komisi Pemilihan Umum (KPU)  menjadi perdebatan terkait kriteria independen dan demokratis. Kubu tujuh fraksi menilai demokrasi dan independen tidak bergantung pada partisan atau tidaknya calon anggota KPU, tetapi pada integritas pribadi yang teruji saat mengikuti seleksi.

Apalagi, ketujuh fraksi yang mengusung legitimasi terhadap anggota parpol masuk KPU juga menyepakati adanya sanksi yang tegas bagi anggota KPU maupun parpol, jika terbukti melanggar kode etik dan keentuan yang berlaku.

Sanksi tegas, lanjut anggota DPR dari Dapil Jawa Barat VII, untuk mengantisipasi jika di kemudian hari ada anggota KPU yang menyebrang ke parpol, seperti yang dilakukan Andi Nurpati maupun Anas Urbaningrum, begitu pula terhadap parpol yang menarik anggota KPU.

“Jadi kalau kubu dua parpol (Demokrat dan PAN, red) menilai tidak demokratis dan independen jika anggota parpol masuk KPU, kami mempertanyakan apakah demokratis dan independen juga jika anggota KPU masuk parpol, seperti yang sudah dua kali terjadi, baik Anas Urbaningrum maupun Andi Nurpati? Kata Nurul.

Sumber: Suara Pembaruan, 16/11/2010

Berita Terkait :

  1. Nurul Arifin, Pembaru UU Bidang Politik
  2. UU PENYELENGGARA PEMILU – Disayangkan, Fraksi Demokrat Mengulur Waktu
  3. Nurul Arifin, Vokalis DPR Yang Kritis
  4. Kunker Ke Malut Dalam Rangka Masukkan Terkait RUU Daerah Kepulauan
Tags: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

8 Responses

  1. Mestinya akan sangat pas dengan adanya usulan / ide kalau mantan anggota KPU tidak diperkenankan selama 5 tahun pasca masa jabatannya menjadi anggota / aktif di partai politik…… sangat adil dan ini sebuah jalan tengah sebenarnya….coz kalo dipaksakan dengan yang sudah dilakukan voting kemaren, itu juga akan sangat rentan di hapus oleh MK…..

  2. Hasil revisi uu no 22 tahun 2007 kemarin terlalu dipaksakan, apalagi dgn masuknya parpol ke jajaran anggota KPU, bisa dibayangkan bagaimana nanti hasil pemilu jika ini dilanjutkan. Oleh karena itu, kami tentu menolak dengan KERAS hasil revisi ini. Yakin saja ini akan menjadi perdebatan panjang, apalagi kemudian jika di ada Organisasi/LSM yang melakuakn Judicial Review ke MK.

  3. Hasil Revisi UU 22 Tahun 2007, mencerminkan kepentingan kekuasaan PARTAI POLITIK, yaitu dgn memasukkan ketentuan dimana anggota partai politik bisa menjadi anggota KPU. Pemilu 2014 nanti akan diwarnai kekacauan, dimana seorang PEMAIN akan MENJADI WASIT sekaligus………mungkin perlu disandingkan dengan FILM Bang Dedy Mizwar ALANGKAH LUCUNYA NEGERI INI……. maka pemilu tahun 2014 kita beri saja judul “ALANGKAH KACAUNYA NEGERI INI”

  4. apa yg kita pikirkan untuk bangsa ini…kepentingan pribadi? kepentingan kelompok? atau kepentingan bangsa?….perubahan UU 22/2007 sesungguhnya menunjukkan besarnya kepentingan kelompok (partai) dariapad sekedar kepentingan bangsa… belum apa2 UU sdh diubah…. dan dipastikan UU paket politik setiap 5 tahun berubah… ini menunjukkan besarnya kepentingan kelompok yg bermain di dalamnya….. Padahal menurut saya UU ini sudah ideal…hanya sj sanksi dan pengawasan terhadap penyelenggara yg perlu diperbaiki/diperketat….

  5. Membandingkan Indefendensi Anggota Parpol dgn masuknya anggota KPU ke dalam keanggotaan Parpol tdk bisa disamakan…krn anggota KPU yg kemudian menjadi anggota Parpol baru sdh lepas ikatan dgn KPU…tetapi Anggota Parpol menjadi anggota KPU….maka ikatan itu akan sulit dilepas, spt ikatan tali pada seekor kerbau…. maka perbandingan mbak Nurul di atas adalah perbandingan yg salah kaprah…………..

  6. BAGI KAMI PEMBAHASAN REVISI UU NO 22 TAHUN 2007 TDK TERLALU URGEN, YG PALING PENTING UNTUK DIBICARAKAN DAN DISERIUSI ADALAH SISTEM PEMILU DI INDONESIA……. KITA BERHARAP DEWAN YG TERHORMAT MERUMUSKAN SISTEM PEMILU YG IDEAL BAGI BANGSA INDONESIA…..DAN TIDAK BERUBAH SETIAP SAAT (APALAGI SETIAP PEMILU)… SEKARANG INI SEOLAH-OLAH ANGGOTA DEWAN YG TERHORMAT INI MELAKUKAN SESUATU SECARA TERBURUH2 PADAHAL DLM PANDANGAN APAPUN (AGAMA) YG NAMANYA TERBURUH2 ITU TDK BAIK…… PELAN-PELAN SJ…………….

  7. perlu dipertanyakan, KENAPA 7 FRAKSI ngotot memasukan anggota parpol menjadi anggota KPU. Dulu anggota KPU dipilih oleh DPR….. kemudian disalahkan….. nanti ORANG PARPOL masuk KPU,… kau salahkan lagi. INDEPENDENSI penyelenggara itu mutlak ditegakan. KPU jalur orang Parpol…. jelas menjadi “JEMBATAN” kepentingan parpol itu sendiri. Mohon dengan sangat……. PEMILU jangan selalu dijadikan kelinci percobaan kekuasaan……. berhentilah “BERBOHONG………..” pada diri sendiri…….

  8. Silahkan para Anggota Dewan yang terhormat mau di Revisi mau diapakan juga kalau PEMILU DIBOIKOT ,oleh Pemerintah yang paling bawah/ Pemerintahan Desa Percuma,Pemilu 2014 tidak akan sukses,Masaa Pembahasan Pemilu Tiap Lima tahun Bisa Di Revisi,Sementara Membuat UU Tentang Desa Selama Repormasi Tidak Becus Gitu aja kok repooot………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*