SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul Arifin: Aparatur Sipil Negara Profesional tanpa KASN

NurulArifin.Com – Nurul Arifin menghadiri undangan seminar Dewan Riset Daerah (DRS) Kabupaten Kutai Kartanegara di Pendopo Odah Etam Tenggarong, Sabtu  tanggal 24 September 2011.

Seminar yang mengusung tema “Reformasi Kepegawaian Membedah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2011” itu membahas soal RUU ASN. Secara garis besar, RUU ASN merupakan upaya  DPR dalam mereformasi birokrasi kepegawaian dengan semangat mengembalikan posisi aparatur yang profesional.

Selain Nurul Arifin, tiga narasumber lain yang  mengisi acara seminar, yakni Prof Dr Miftah Thoha (Guru Besar Magister Asministrasi Publik UGM sekaligus Anggota Tim Penyusun RUU ASN tahun 2011) yang membawakan materi “Reformasi Birokrasi Kepegawaian-Pemaparan RUU ASN tahun 2011”, Tri Widodo W Utomo (Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI) dengan materi: “Reformasi Birokrasi Kepegawaian dalam Tinjauan Administrasi Negara” dan Satya Susanto (Kasubdit Harmonisasi Peraturan Renumerisasi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI) dengan materi “Kesiapan Kementerian Keuangan RI terhadap Implementasi RUU ASN-RUU ASN dalam Perspektif APBN”.

Nurul Arifin membawakan materi “Dinamika Pembahasan RUU ASN di Legislatif. ” Meski Nurul Arifin adalah anggota komisi II dan baleg (badan legislasi) dan RUU ASN ini adalah usul inisitif DPR namun demikian Nurul Arifin tetap mengkritisi RUU ASN dengan cermat. 2 hal penting yang menjadi catatan Nurul Arifin adalah masalah KASN dan JES (Jabatan Ekesekutif Senior).

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi pelaksanaan regulasi oleh Instansi dan Perwakilan, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dmeikian Nurul Arifin tidak menyetujui adanya KASN karena wewenang dan tupoksi KASN bisa dilakukan oleh kemenPAN dan BKN. Bahkan dalam RUU KASN kewenangan dan tupoksi dari KASN sedemkian besarnya sehingga membuat persoalan baru, apakah kemenPAN dan BKN sudah tidak diperlukan? RUU ini juga akan mengembalikan urusan kepegawaian lebih sentralistik, dimana untuk menentukan posisi pejabat eselon II di pemda sepenuhnya diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara soal JES (Jabatan Senior Ekesekutif) menjadi sorotan Nurul Arifin karena sistem tersebut justru tidak fair karena memungkinkan masuknya orang-orang non  ASN menduduki jabatan tersebut. Padahal menurut Nurul, jabatan JES harusnya adalah karir tertutup.

Dibuatnya  RUU ASN  karena  regulasi yang ada seperti UU No 8/1974 maupun revisinya UU No 43/1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ternyata belum maksimal  menjadi panduan dalam mengatur tata kelola manajemen kepegawaian. Dan yang lebih penting lagi, jika managemen kepegawaian ini tidak diatur dengan efektif dan efisien, maka dalam jangka panjang, negara bisa bangkrut karena trend belanja pegawai setiap tahun terus naik jumlahnya.  Dalam perspektif APBN mengatakan untuk belanja pemerintah APBN  2011 ini dianggarakan Rp 1.250 trilyun . Dari jumlah itu maka terdapat Rp 800 an trilyun untuk gaji pegawai. Sehingga sisanya di bawah 10 persen untuk belanja pembangunan. Jadi tanpa reformasi anggaran (budgeting system), mustahil reformasi kepegawaian dapat dilakukan secara optimal.

Dalam hal ini baik peserta maupun pembcara sepakat bahwa RUU ASN bisa menjadi bagian dari proses menjadikan ANS sebagai aparatur profesional. Oleh karena Diharapkan forum seminar tersebut dapat menghimpun masukan-masukan bagi kesempurnaan RUU ASN sebelum ditetapkan menjadi UU. [Sekar]

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*