SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul Arifin: Caleg Perempuan Diuntungkan

NurulArifin.Com – Kenaikan ambang batas masuk parlemen atau parliamentary threshold (PT) akan memperbesar peluang terpilihnya calon anggota legislatif (caleg) perempuan pada Pemilu 2014 mendatang.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, fakta dan data statistik menunjukkan bahwa ketika PT 2,5% diterapkan, sembilan parpol yang lolos PT ternyata mendominasi keterwakilan perempuan yang terpilih.

“Sekitar 90% perempuan di DPRD provinsi dan 80% perempuan di DPRD kabupaten/ kota berasal dari sembilan parpol yang lolos PT secara nasional,” ujarnya dalam sarasehan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta kemarin.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, parpol yang sudah mapan memahami dan menerapkan regulasi 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calegnya. Kewajiban serupa juga tertuang dalam UU Parpol, di mana kepengurusan parpol dari tingkat pusat,provinsi, hingga kabupaten/kota harus mengakomodasi keterwakilan 30% perempuan.

“Karena itu, kenaikan PT antara 3-5% sangat penting bagi upaya memperbesar peluang keterwakilan perempuan di parlemen. Tidak hanya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia,” kata Nurul.

Dia juga menjelaskan bahwa faktor nomor urut pun sangat menentukan terpilihnya caleg perempuan.Hampir semua perempuan yang kini duduk di DPR dan DPRD adalah caleg nomor urut satu, dua, dan tiga dalam daftar caleg partainya saat Pemilu 2009.

Artinya, formula penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak tidak menguntungkan bagi perempuan, karena cara berpikir pemilih tak berubah ketika melihat caleg perempuan. “Pada Pemilu 2009, dari total 103 anggota DPR perempuan, 44% adalah yang menempati nomor urut satu di daerah pemilihannya, 29% nomor urut dua, dan 20% nomor urut tiga. Demikian juga di DPRD,” sebut Nurul.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziah mengatakan, secararegulasi,upaya penguatan keterwakilan perempuan di parlemen sudah terwujud, di antaranya Pasal 2 ayat 5 UU No 2/2008 tentang Parpol, yang secara eksplisit mengharuskan parpol menempatkan sedikitnya 30% perempuan dalam kepengurusan.

Kemudian Pasal 55ayat 2 UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, yang menyatakan bahwa sistem zipper diadopsi dalam penyusunan caleg, di mana dalam setiap tiga calon,sedikitnya terdapat satu perempuan.

“Yang tak kalah penting, UU No 2/2011 tentang Parpol menyatakan bahwa setidaknya 30% perempuan harus diakomodasi dalam kepengurusan harian,” ungkapnya.[Seputar Indonesia]

Tags: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. Pingback: salim

  2. Pingback: ellya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*