SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul Arifin dan Eva Sundari soal Sistem Pemilu

NurulArifin.Com – Dua srikandi Senayan, Nurul Arifin dan Eva Kusuma Sundari berseberangan sikap secara esktrem. Ini terkait berkembangnya wacana di dalam pembahasan RUU Pemilu untuk meninggalkan sistem suara terbanyak dan kembali ke sistem nomor urut pada pemilu 2014. Opsi ini didorong PDIP dan PKS.

Politikus Partai Golkar Nurul Arifin termasuk yang mendukung dipertahankannya sistem suara terbanyak atau proporsional terbuka. Nurul bukan hanya “latah” ingin sejalan dengan sikap resmi partai dan fraksi.

Secara pribadi Nurul kebetulan sempat mengalami pengalaman yang tidak enak ketika sistem pemilu masih proporsional tertutup berbasis nomor urut.

Sebaliknya, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari juga memiliki alasan ideologis yang tak kalah kuat. Membandingkan dua pemilu yang dilakoninya, Eva merasa pemilu 2009 semakin liberal dan kapitalistik dari pemilu 2004. Praktek money politics terasa sangat kuat. Eva berkeyakinan diterapkannya sistem suara terbanyak sebagai pemicu.

Nurul Arifin mengatakan gagasan kembali ke sistem nomor urut hanya mereduksi demokratisasi yang sedang berjalan. Penerapan sistem suara terbanyak memang memiliki defisit atau kekurangan. Tapi, dia optimistis hal itu bagian dari proses yang tak terhindarkan.

“Bagi saya itu proses dan harga yang harus dibayar dalam sebuah proses dengan goal tertentu, yaitu representasi rakyat,” kata Nurul, Senin, 5 Desember. Saat dihubungi, Nurul mengaku tengah mengikuti acara Partai Golkar di Amerika bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Nurul sempat menjadi korban dari sistem nomor urut. Pada pemilu 2004, dia maju sebagai caleg Golkar di dapil Jabar VII. Ketika itu, Golkar sukses memenangkan dua kursi di dapil yang meliputi Karawang dan Purwakarta. Nurul sendiri meraih suara terbanyak, yakni 89 ribu suara. Tapi, karena berada di nomor urut tiga, dia tak kebagian jatah kursi Senayan.

Pada pemilu 2009, Nurul kembali maju di dapil yang sama plus Bekasi. Seperti sebelumnya, Nurul yang kini dipasang nomor urut satu tetap memperoleh suara terbanyak, mencapai 124 ribu suara. Akhirnya, politikus berlatarbelakang artis itu melenggang ke Senayan dan duduk di Komisi II DPR. Dia juga dipercaya fraksinya untuk masuk dalam pansus RUU Pemilu Legislatif.

Nurul mengatakan yang harus diatur adalah sistem rekrutmen caleg di partai. Untuk mencegah persaingan yang tak sehat dan praktik politik uang, pengaturan kampanye harus diperketat. Mulai pembatasan dana kampanye sampai atribut atau alat peraga kampanye. “Liberalisasi politik tidak bisa dihindarkan. Semua sistem sudah dilakukan secara langsung, seperti pilpres, pilgub, pildes. Masak kita mau minta exception (pengecualian, Red) untuk pilleg? Nanti orang bilang caleg atau DPR maunya enak sendiri,” kata Nurul.

Nurul tidak menutup mata adanya kelemahan praktik sistem suara terbanyak dalam pemilu 2009 lalu. Mulai munculnya persaingan tidak sehat antar caleg dari partai yang sama untuk berebut suara konstituen di suatu dapil, sampai kecenderungan parpol memasang tokoh atau artis yang populer dan berduit dalam daftar caleg.

Meski begitu, Nurul optimistis parpol dan rakyat akan saling belajar dan mendewasakan diri. Semua sistem, tegas dia, pasti ada plus dan minusnya. “Jadi, biarkan rakyat dan parpol sama-sama berproses. Lama-lama kan jadi cerdas semua. Parpol memproduksi caleg berkualitas dan publik memilih bukan hanya karena oarngnya, tapi juga program yang ditawarkan,” katanya.

Di titik yang lain, Eva Kusuma Sundari berbeda sikap secara frontal. “Aku tetap pro sistem daftar tertutup. Kalau pakai sistem suara terbanyak, gila sama praktek money politics,” kata ibu kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 8 Oktober 1965, itu.

Pada pemilu 2004, Eva maju di dapil Jatim V atau Malang Raya. Tampil sebagai caleg nomor urut tiga, Eva mengumpulkan suara nomor dua terbanyak di partainya, yakni 27 ribu suara. Meskipun menjadi ranking dua, karena PDIP hanya memenangkan dua kursi di dapil itu, Eva yang berada di nomor urut tiga tak kebagian jatah.

Baru pada 2005, Eva masuk ke Senayan menggantikan koleganya se-dapil, Pramono Anung. Pram, panggilan akrab Pramono Anung memilih mundur dari DPR setelah ditunjuk Megawati menjadi Sekjen PDIP periode 2005-2010.

Pada pemilu 2009, Eva kembali maju di posisi nomor urut yang sama. Tapi, kali ini Eva dipasang di dapil Jatim VI yang meliputi Kediri, Blitar, dan Tulungagung. Dengan memperoleh 32 ribu suara, Eva menjadi pengumpul suara ranking tiga untuk partainya. Karena PDIP memenangkan tiga kursi di dapil tersebut, Eva otomatis lolos ke Senayan.

Meskipun sempat dipecundangi caleg yang nomornya lebih kecil pada pemilu 2004, Eva mengaku ikhlas. Dia merasa penempatan caleg di nomor urut tertentu sebagai bagian dari desain besar partai. “Aku ikhlas untuk sesuatu yang lebih penting,” tegasnya. “Kalau para artis dan pengusaha pasti ingin suara terbanyak,” sindir Eva.

Anggota Komisi III itu lantas menggambarkan betapa dahsyatnya efek merusak praktik money politics pada pemilu 2009 dibandingkan pemilu 2004. Eva mengaku pada pemilu 2004, dia hanya menghabiskan dana politik sebesar Rp250 juta. Dari sana, Rp75 juta masih dihibahkannya ke partai sebagai biaya gotong royong. “Jadi, aku pakai operasional Rp175 juta,” ujarnya.

Pada pemilu 2009, ongkos politik itu meningkat empat kali lipat. Eva menyetor Rp200 juta ke partai untuk biaya saksi. Sedangkan, biaya operasionalnya sendiri mencapai Rp800 juta. Totalnya mencapai Rp 1 miliar. “Waktu pemilu 2009, attitude pemilih sudah berubah. Dalam pikiran mereka, politik itu linier dengan logika populer dan kaya,” sesal Eva.

Dia membandingkan dengan pemilu 2004. “Saat itu, attitude voter tidak mengecewakan, aku datang tidak diminta duit. Jadi, kerja keras turun ke konstituen itu ada buahnya,” katanya.

Eva menegaskan sistem tertutup tak seburuk yang dikira. Asalkan partai politik bisa dipaksa melalui RUU Pemilu untuk menyusun daftar calegnya secara terbuka dan demokratis berdasarkan ukuran yang obyektif. “Dengan sistem tertutup, partai nggak pecah, malah semangat gotong royong bisa dijaga,” ujarnya.

Partai juga bisa menata caracter building dan penjenjangan karir politik kadernya secara baik. “Partai bisa mengatur, siapa yang mengantri sudah lama, dapat nomor urut di atas. Yang penting proses internal partai akutabel,” katanya. Kalau ada partai yang seenaknya sendiri, lanjut Eva, bisa disambut kalangan LSM untuk black campaign. Misalnya, kalau terasa nepotisme dalam penyusunan daftar caleg kuat.[Fajar]

Tags: , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Pingback: jean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*