NurulArifin.Com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Nurul Arifin menyoroti panjangnya rantai birokrasi dalam pengelolaan daerah perbatasan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan India yang telah berhasil dalam mengelola daerah perbatasan secara lebih efisien.
“Kalau sekarang saya lihat terlalu tersebar di berbagai departemen. Kita punya sikap birokrat dan rantai birokrasi jadi begitu panjang,” ujar Nurul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Beberapa waktu lalu, bersama sejumlah anggota Komisi II, Nurul melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke India.
Nurul menjelaskan, di India hanya ada dua kementerian yang menangani wilayah perbatasan yaitu Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Wasekjen DPP Partai Golkar ini mengatakan, Kementerian Pertahanan pada tingkat pemerintah federal berfungsi menjaga perbatasan dari serangan negara lain.
Sementara, Kementerian Dalam Negeri mempunyai paramiliter yang bertugas menjaga perbatasan terhadap lalu lintas manusia dan perdagangan. Bagaimana dengan di Indonesia? “Di sini kan ada sebelas institusi,” pungkas anggota DPR Dapil Jawa Barat VII ini.[Jurnal Parlemen]
Berita Terkait :
June 13, 2011 at 6:58 pm
jangan hanya disoroti tp carikan solusi, contoh di kaltim: daerah perbatasan dgn malaysia. disana rakyat indonesia justru sering mendengar informasi dari malaysia dibanding informasi tentang RI itu semua karena kurangnya perhatian pemerintah RI padalah kaltim merupakan penyumbang APBN terbesar. di kemanain itu uangnya kaltim kalau kaltim sendiri rakyatnya pada melarat.
harusnya pejabat itu malu kalo ada rakyatnya yg hidupnya tergantung pada bantuan negara lain, di pedalaman kutai barat yg berbatasan dgn malaysia adalah contohnya, listrik, air minum justru di peroleh dari negara tetangga.
jika adaa pejabat yg berkunjung kesana paling hanya prihatin dan prihatin tanpa memberi solusi, saya curiga kalo niat pejabat yg berkunjung ke pedalaman/perbtasan niatnya adalah wisata.
mohon maaf jika sy terlalu keras menanggapi komentar Ibu Nurul di atas
June 25, 2011 at 7:54 pm
Ibu nurul…kapan tahapan Pemlu legislatif dimulai
July 21, 2011 at 3:04 am
Ibu Nurul, semangat terus perjuangkan masalah perbatasan. karena perbatasan penuh dengan lika-liku persoalan. saya selaku salah satu wartawan yang bertugas diperbatasan RI-PNG, sangat khwatir dengan masalah perbatasan. itu semua karena minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan.
padahal perbatasan adalah wajah negara kita, jika warga negara saja dalam keadaan buruk berarti orang luar akan mengira isi negara kita juga buruk. untuk itu saya usulkan kepada Ibu untuk memperjuangkan masalah perbatasan.
tapi diluar itu, saya sangat salut terhadap Pemerintah Kabupaten Keerom, yang berbatasan langsung dengan PNG. walaupun masih bergantung dengan dana perimbangan dari pusat dan memiliki PAD yang tidak lebih dari 3 M setiap tahun, namun berani dan mampu memberikan perhatian kepada desa.
dimana, disana satu desa memperoleh 1 Milyar untuk setiap satu tahun. uang tersebut diperuntukan bagi tujuh program pembangunan. dana itu dikelola sendiri oleh kepala kampung bersama masyarakat, tanpa intervensi pemerintah. jadi masyarakat memiliki ruang gerak dan kemampuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan yang ingin diraih, jadi saya kira untuk masalah perbatasan, apa yang telah dilakukan Kabupaten Keerom patut untuk dicontoh