SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul: Keterwakilan Perempuan Jangan Setengah Hati

NurulArifin.Com – Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu Legislatif 2014 diharapkan meningkat dibandingkan dengan 2009 yang jumlahnya mencapai 17 persen.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR Nurul Arifin dalam sarasehan di Jakarta, Rabu (10/8), mengatakan, peluang peningkatan keterwakilan perempuan di DPR tetap terbuka mengingat regulasi yang ada mendukung kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan.

“Saya berharap dengan strategi yang lebih matang dan melihat pengalaman pemilu 2009, bukan tidak mungkin ada kenaikan,” katanya dalam sarasehan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang peluang perempuan di Pemilu 2014.

Tetapi, menurut dia, regulasi saja tidak cukup. “Sehingga diperlukan upaya khusus untuk dapat mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, seperti meningkatkan pendidikan politik bagi kader perempuan partai,” ujarnya.

Dia menyebutkan, partai politik harus memiliki strategi dan program yang berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi kader perempuannya. Tujuannya agar kader perempuan memiliki kemampuan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas.

Komitmen Partai

Selain itu, ucap dia, harus ada komitmen dari partai untuk mendorong keterwakilan perempuan tersebut, yakni dengan mencalonkan perempuan sebanyak 30 persen di semua daerah pemilihan dan ditempatkan di nomor urut 1 atau 3 dalam surat suara.

Selain Nurul, harapan agar jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat juga disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ida Fauziah.

Ida mengatakan, cukup optimistis keterwakilan perempuan di DPR naik dari sekitar 17 persen seperti yang ada sekarang. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan ini harus disertai dengan pengawasan dan perjuangan dalam proses politik.
“Yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong dan tetap mempertahankan penerapan kebijakan afirmatif dengan kuota 30 persen keterwakilan perempuan,” katanya.

DPR, ucap Ida, secara sadar dan rasional tetap mempertahankan dan melanjutkan kebijakan afirmatif ini dengan tetap memuat kebijakan tersebut dalam revisi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, maupun UU paket politik. [Suara Karya]

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*