SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul: Pidato SBY Normatif

NurulArifin.Com – Anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, menilai pidato kenegaraan Presiden SBY tentang otonomi daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR terbilang sangat normatif. Namun, pidato tersebut layak diapresiasi.

Nurul menyampaikan penilaiannya itu, karena pernyataan SBY menunjukan niat yang baik atau good will dari seorang presiden untuk pembagian alokasi keuangan antara pusat dan daerah yang lebih besar untuk daerah. Dan niat Presiden SBY itu sesuai dengan harapan Komisi II.

“Pidato Presiden tentang Otonomi Daerah layak diberi apresiasi, meskipun masih sangat normatif,” ujar Nurul dalam keterangan persnya usai Presiden SBY memberikan pidato kenegaraan Presiden SBY menyambut HUT ke-67 RI dalam Rapat Paripurna bersama DPR dan DPD RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Menurut Nurul, saat ini distribusi keuangan masih seperti piramida terbalik, karena sebanyak 70 persen uang beredar di pusat. Dan Presiden SBY sempat mengatakan akan ada anggaran Rp 500 triliun yang akan didistribusikan ke daerah.

Nurul juga setuju dengan keinginan Presiden SBY, bahwa pemerintah harus segera membenahi hal-hal yang terkait dengan izin pertambangan dan investasi. Sebab, hal ini pun diatur dalam Pasal 160 RUU Pemda yang tengah dibahas di Komisi II.

Pada ayat (1) diatur, Dalam pembangunan daerah, pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta.

Pada ayat (2) diatur, Untuk mendorong pelibatan peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan per-UU-an.

Karena itu, lanjut Nurul, investasi di daerah harus diatur dengan baik sehingga bisa memberikan insentif dan menambah pendapatan di daerah. Sebaliknya, harus pula dibuat aturan agar tidak ada celah atau kesempatan korupsi atau KKN.

“Harus ada pasal-pasal yang mengatur hal itu. Kejadian korupsi di Kabupaten Buol misalnya, merupakan salah satu contoh bahwa investasi bisa menjadi lahan korupsi,” tandasnya.

Menanggapi pidato Presiden SBY yang menyatakan komitmen pemerintah untuk membatalkan perda-perda yang bermasalah, Nurul menilai hal itu juga bagian dari niat baik yang harus segera direalisasikan.

Sebab, selama Otonomi daerah berlangsung sudah ada 13.250 perda yang dibuat dan ratusan di antaranya sudah dibatalkan.

“Jangan hanya imbauan, tetapi perlu segera diambil tindakan tegas,” tukas Nurul yang juga Wakil Sekjen Partai Golkar itu.[Tribunnews]

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*