SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Nurul:Soal Pemekaran, Demo Istana, Bukan DPR

Nurul Arifin menyatakan, Ketua DPR secara pribadi bicara moratorium pemekaran daerah.

VIVAnews – Nurul Arifin, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi pemerintahan, tidak setuju dengan pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie saat jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut politisi Golkar itu, pernyataan Marzuki bahwa moratorium pemekaran daerah dilanjutkan adalah pendapat pribadi.

“Komisi Dua tidak setuju dengan pendapat ketua DPR yang mengatakan moratorium harus dilanjutkan,” kata Nurul secara tertulis ke VIVAnews. “Pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dan bukan pernyataan sikap dari komisi dua yang menggeluti secara langsung permasalahan ini.”

Sikap Komisi II, kata Nurul, adalah menerima pemekaran daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan seleksi administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2006. “Pemekaran daerah tidak akan membuat disintegrasi. Sesuai dengan filosofi pemekaran daerah adalah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mendekatkan pelayanan publik,” kata Nurul.

Karena itu, kata Nurul, “Rakyat yang menghendaki pemekaran sebaiknya demo ke istana dan bukan ke DPR.”

Hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Rabu kemarin adalah tentang pemekaran daerah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menegaskan Pemerintah masih mempertahankan kebijakan moratorium pemekaran daerah.

“Moratorium yang berlaku masih kita pertahankan, seraya segera menuntaskan kebijakan pemekaran lebih lanjut atas dasar evaluasi yang dilakukan selama ini, atas dasar grand design dan kebijakan strategis yang sudah disusun oleh Pemerintah,” kata Presiden dalam jumpa pers bersama Ketua DPR Marzuki Alie, di Istana Negara usai Konsultasi dengan DPR, 14 Juli 2010.

Dalam waktu dekat, SBY melanjutkan, Pemerintah dan DPR akan membahas secara mendalam pemekaran wilayah. Ada kemungkinan pemekaran dilakukan kembali setelah ditetapkan desain besar, kebijakan strategis, persyaratan pemekaran, evaluasi pemekaran yang telah dilakukan sejak 1999 – 2009, dan berapa jumlah yang tepat untuk Indonesia.

“Tentu dengan persyaratan yang lebih tepat, dengan proses yang lebih efektif. Dengan demikian pemekaran wilayah di suatu saat adalah solusi bukan masalah,” ucap SBY.

Sementara itu Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan dalam rapat konsultasi ini, DPR telah mencapai kesepakatan mengenai moratorium pemekaran daerah. Namun, perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dari sisi aturan.

DPR juga siap membahas mengenai desain besar yang telah disiapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, moratorium dapat dicabut dan pemekaran dapat kembali dilakukan. “Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama diselesaikan,” ujar Marzuki yang juga politisi Partai Demokrat ini.

Vivanews: 15 Juli 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*