SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Paket RUU Politik, Pemilu Legislatif April 2014

NurulArifin.Com – DPR mengambil keputusan dalam pembahasan RUU Pemilu. Antara lain, menargetkan pemilu legislatif digelar April 2014 dengan pelaksanaan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelumnya. Di sisi lain, pihak legislatif terus mengupayakan titik temu empat poin krusial.

Demikian dikemukakan anggota Panitia Kerja (Panja) DPR tentang RUU Pemilu Nurul Arifin (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Panja RUU Pemilu Arwani Thomafi (Fraksi PPP), dan Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia Ray Rangkuti, secara terpisah di Jakarta kemarin.

“Dalam bahasan konsinyering Panja RUU Pemilu (Jumat-Sabtu, 27-28 Januari 2012), disetujui agar pendaftaran parpol peserta pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemilu. Menghitung pemilu ditargetkan dilaksanakan pada April 2014, maka pendaftaran parpol peserta pemilu diusulkan Agustus 2012,” kata Nurul.

Di sisi lain, menurut penjelasan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menangani proses verifikasi di Pemilu 2009, proses verifikasi butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Artinya, pengumuman verifikasi jatuh pada November atau Desember 2012.

“Menurut penjelasan Kemendagri yang diundang ke konsinyering, tahun 2012 ini agenda KPU amat banyak. Bukan hanya karena akan dilakukan penggantian pimpinan, tapi juga akan dilakukan penggantian kepengurusan di KPUD provinsi, KPUD kabupaten/kota, dan pembentukan Bawaslu provinsi serta Bawaslu kabupaten/kota,” kata Nurul.

Dia menambahkan, dalam 4 atau 5 bulan ke depan dilakukan pelantikan KPU, sementara pelantikan Bawaslu pada April 2012, dan proses pembentukan DKPP tiga bulan (April-Juni 2012). Juga diperlukan waktu dua-tiga bulan untuk pembentukan peraturan pelaksanaan pemilu oleh KPU (Juni-Agustus 2012/Juni-September 2012).

“Agustus 2012 sudah terbentuk peraturan KPU, maka kepengurusan KPU yang baru bisa memulai proses pendaftaran partai politik,” ujar Nurul.

Kemudian Desember 2012 atau mungkin lebih cepat bisa dilakukan pengumuman hasil verifikasi parpol. Maka, menurut Nurul, Januari 2013 sudah mulai dilakukan rekrutmen caleg di tiap parpol yang lolos seleksi.

“Tiga bulan kemudian (April 2013) dilakukan pengumuman DCS (daftar calon sementara). Kemudian, tiga bulan sejak April 2013 sudah mulai verifikasi untuk menghasilkan DCT (daftar calon tetap),” kata Nurul.

Sementara itu, Arwani Thomafi menyebutkan, empat poin isu krusial mengenai pemilu masih harus dibahas lebih mendetail lagi. Keempat isu itu adalah parliamentary threshold, alokasi kursi di daerah pemilihan (dapil), mekanisme konversi suara ke kursi, dan sistem pemilu. Masalah itu bisa selesai jika tidak ada lagi perdebatan di internal partai.

Arwani mengatakan, pembahasan mengenai empat poin krusial itu akan sangat alot. Karena itu, perlu didorong untuk diserahkan kepada para pimpinan parpol koalisi agar segera dicarikan titik temu. “Komitmen untuk menyelesaikan pembahasan pada bulan Maret sangat penting untuk memastikan persiapan penyelenggaraan pemilu,” katanya.

Anwari menambahkan, lebih baik empat isu krusial itu diberikan kepada pucuk pimpinan parpol koalisi. Namun, itu tidak boleh menutup dialog di panja. “Meski keputusan final ada di tangan ketua umum parpol di setgab, dinamika di DPR harus tetap dihargai,” katanya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Gde Pasek Suardika mengatakan, sebaiknya mantan narapidana kasus korupsi dilarang menjadi calon anggota legislatif. Sebab, saat ini korupsi sudah menjadi musuh bersama seluruh elemen bangsa.

Menurut dia, usulan agar mantan narapidana koruptor dilarang menjadi caleg menjadi sangat tepat di tengah korupsi yang menjadi beban bangsa dan di tengah maraknya vonis ringan bagi terpidana korupsi.

“Ini nilai yang tumbuh di tengah masyarakat agar koruptor tidak comeback. Usulan itu tidak memberangus hak politik orang yang sudah menjalani hukumannya. Ini bukan karena orangnya, tapi tindak pidananya,” katanya.

Sementara itu, Ray Rangkuti mengusulkan agar mantan narapidana yang dibolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dikecualikan untuk narapidana kasus korupsi.

“Kita harus mengeliminasi kehadiran mereka (narapidana kasus korupsi) kembali dalam politik. Kejahatan mereka merupakan kejahatan terhadap negara,” kata Ray.

Menurut Ray, menjadi aneh kalau mereka yang telah menjahati negara dengan kejahatan yang paling jahat (korupsi), tetapi masih dimungkinkan untuk kembali dapat menempati posisi-posisi penting di negara.[Suara Karya]

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*