SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Pandangan Fraksi-fraksi Terkait RUU Pemilihan Kepala Daerah

NurulArifin.Com – Berikut adalah pandangan Fraksi-fraksi terkait usulan pemerintah agar Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah nantinya mengatur agar gubernur sebagai kepala daerah tingkat I tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melainkan dipilih oleh DPRD Provinsi.

1. Fraksi Demokrat (Gaffar Patape)

(a) Pemilihan Langsung atau tidak langsung perlu dikaji lebih mendalam lagi karena setelah dijalankan 12 tahun terakhir, khusus untuk gubernur lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya; (b) Untuk meyakinkan gagasan pemerintah mengenai model pemilihan tidak lagi secara paket antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Demokrat mengharapkan kepada pemerintah agar menyampaikan materi2 yang terkait dengan persoalan ini, termasuk model kampanye dan sebagainya; (c) intinya Demokrat membutuhkan pembahasan lebih lanjut dan mendalam mengenai sejumlah usulan pemerintah.

2. Fraksi Golkar

(a).Gubernur dipilih oleh DPRD: bup/Wal. Diplih langsung. Golkar menginginan untuk mengkaji lebih mendalam lagi. Karena pesoalannya terkait dengan kadar legitimasi. Mana yang lebih kuat legitimasinya antara Pemilihan Langusng dengan melalui DPRD; (b) Terhadap pemilihan yang tidak paket antara Kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu dikaji lebih mendalam dan logis. Perlu Skema yang jelas, karena akan memunculkan legalitas dan kompleksitas. Meskipun aspek legalitas terpenuhi, maka belum tentu memiliki legitimasi. Kadar legitimasinya perlu dipertanyakan; (c) Pembatasan bagi Calon Patahana. Ketentuan ini akan mengundang problem konstitusionalitas dan perlu dielaborasi mendalam; (d) Penyelesaian sengketa Kepala daerah:  Penyelesaian sengketa Kepala ke MA perlu ada jaminan kepastian hukumnya.

3. PDIP

(a).PDIP Mengkritik Pemerintah karena keterlambatan penyerahan RUU Pilkada ini yang seharusnya dari tahun 2010, tetapi justru baru bisa diserahkan pada tahun 2012; (b) Setuju Pemilihan langsung, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat; (c) Baik pemilihan Gubernur maupun Bupati/Walikota, harus dipilih secara langsung, tidak boleh dibedakan mekanisme pemilihannya, karna formula otonominya sama; (d) Pemilihan wakil kepala daerah dari jabatan karir adalah inkonstitusional; (e) Persoalan pencalonan dari keluarga incumbent; (f) PDIP Sepakat sengketa Pilkada dibawa ke MA.

4. PKS

(a).Mengkritik mahalnya Pilkada selama ini; (b) Fraksi PKS mendukung semangat pemerintah dalam RUU ini. Bahkan PKS menginginkan Pemilihan hanya satu putaran. Siapa yang mendapat suara terbanyak meskipun tidak mencapai 50%+1 maka ditetapkan sebagai Kepala daerah

5. PAN

(a).Persoalan Pemilihan tidak satu Paket antara Kepala daerah dan wakilnya, karena alas an disharmoni. Perubahan ini bisa menyebabkan kinerja di daerah akan mengalami hambatan. Karena menghalangi efektivitas konsolidasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan tetap dilakasanakan satu paket dandipilih secara langsung oleh rakyat; (b) Mahalnya ongkos politik: hal konkrit yang bisa diatur adalah pembatasan anggaran kampanye. Pembiayaaan yang tak terbatas menyebabkan para calon melakukan tindakan illegal dan kebanyakan mereka terjerat hukum; (c) Pilkada di dalam salah satu provinsi dilakukan secara serentak untuk meminimalisasi pragmatisme yang muncul dalam masyarakat; (d) Kerabat Patahana: PAN Mendukung pendapat pemerintah, agar kepala daerah tidak bisa memobilisasi massa untuk kemenangan keluarganya.

6. PPP

(a).Mengenai Syarat Calon Kepala Daerah: minimal Sarjana (S1); (b) Terkait dengan Pilkada yang tidak satu paket, PPP menginginkan kajian yang mendalam terkait dengan ini, karena mengingat kerjasama antara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; (c) Pemilihan melalui DPRD di tingkat Provinsi. PPP tidak setuju, karena hal ini merupakan jalan mundur bagi demokrasi; (d) Pembiayaan Kampanye: perlu pembatasan biaya kampanye; (e) dan perlu diatur mengenai Pemberatan hukuman terhadap tindak pidana Pemilu.

7. PKB

(a) Menolak Pemilihan melalui DPRD, karena itu adalah jalan mundur demokrasi; (b) Perbedaan formula Pemilihan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota harus sama-sama punya legitimasi yang kuat, berarti harus dipilih secara langsung oleh rakyat; (b) Mendukung adanya calon independen; (c) menolak wakil kepala diangkat.  Wakil Kepala daerah tetap dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah secara langsung; (d) PKB Mendukung untuk mengusulkan agar kerabat seorang Petahana untuk tidak maju supaya tidak terjadi oligarki; (e) PKB mengusulkan Pilkada satu putaran. Karena putaran pertama atau kedua ternyata tidak menjamin efektivitas pemerintahan; (f) Setuju dengan menaikan persentase partai pengusung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah  dari 15% ke 20% atau lebih; (g) PKB setuju dengan Pilkada serentak, setidaknya di tingkat provinsi; (h) Pembatasan Dana bagi Calon dalam Pilkada; (i) Perubahan Model Kampanye. Seperti Kepala daerah yang beriklan di media nasional harus diatur dalam RUU.

8. Gerindra.

(a).Mereduksi politik uang dengan cara kampanye terbatas yang dialogis. Bentuk kampanye tidak terkait dengan politik uang; (b) Gubernur Dipilih melalui DPRD, karena dianggap tidak melanggar konstitusi; (c) Pemilihan Bupati/walikota, tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung; (d) Pemilihan tidak secara paket: Gerindra mengusulkan Pemilihan wakil kepala daerah diatur dalam UU tersendiri yakni UU tentang pemilihan Wakil Kepala daerah; (e)  Mengenai majunya keluarga Petahana: menyetujui usulan pemerintah; (f) Menolak kampanye akbar dan rapat yang memobilisasi massa. Gerindra Mendorong kampanye dialogis; (g) intinya Gerindra menyetujui seluruh usulan pemerintah.

9. Hanura

(a).Penggunaan system 2 putaran dalam Pilkada menyebabkan biayanya menjadi mahal; (b) mempersoalkan adanya Politik dinasti yang menyebabkan kompetisi tidak fair. Dan mereka menguasai basis-basis material; (b) Formula Pilkada: Pilkada bisa dilakukan se efisien mungkin; (c)  Sepakat dengan pembatasan keluarga Petahana maju dalam Pilkada; (d) Untuk menghindari pecahnya kongsi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah maka perlu dipikirkan formulanya; (e) Pembatasan dana Kampanye dan Kampanye terbatas.

10. DPD RI

(a).DPD RI Setuju dengan pemilihan secara langsung;  (b) Tidak ada perbedaan tingkat otonomi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena itu tidak boleh dibedakan model pemilihannya; (c) Persoalan Jabatan Wakil Kepala Daerah, DPD berpendapat bahwa Wakil Kepala daerah adalah jabatan politik, bukan jabatan karier administrative, karena itu harus dipilih; (d) Biaya Pilkada dibiayai oleh APBN; (e) Netralitas birokrasi: PNS dilarang untuk ikut dalam kampanye; (f) Persyaratan Calon: Berpendisikan S1; Memiliki pengalaman dalam bidang yang terkait dengan pelayanan publik; penyataan kesediaan untuk tidak menjadi pimpinan atau pengurus partai politik pada saat terpilih; (g) Setuju dengan pemlu serentak di provinsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*