SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Parkir Naik, Pemprov DKI Serakah

NurulArifin.Com – Rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menaikkan tarif hingga empat hingga lima kali lipat mendapat cibiran dari banyak pihak. Sebab, kenaikan tarif yang gila-gilaan tersebut tidak diiringi dengan perbaikan sarana transportasi umum. Sehingga, pemprov dinilai hanya bisa memberi beban lebih kepada warga tanpa bisa memberi solusi.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin, rencana tersebut bukti bahwa Pemprov DKI rakus. “Kalau 400 persen berarti Rp 8 ribu per jamnya untuk mobil. Keterlaluan itu, over namanya. Ini pemdanya yang rakus. Kalau naiknya 50 persen masih masuk akal. Saya imbau warga DKI memboikot gubernurnya itu, caranya jangan pilih lagi dia (Foke) dalam Pilkada DKI nanti,” papar Nurul yang politisi Golkar itu.

Dijelaskannya, bisnis perpakiran di Jakarta dengan pendapatan yang miliaran rupiah per hari memang sangat menggiurkan. “Tapi hak-hak konsumen tidak pernah diperhatikan. Infrastrukturnya harus diperbaiki,” imbuh mantan artis ini. Dia mencontohkan, infrastruktur yang harus diperbaiki adalah penerangan lokasi parkir yang saat ini gelap atau remang-remang, areal parkir yang kumuh dirapikan agar nyaman.

Ia juga mengaku kecewa dengan pengelola-pengelola parkir di Jakarta yang hanya mengeruk keuntungan tanpa peduli kewajibannya terhadap konsumen, khususnya masalah keamanan parkir. “Sudah tarifnya mahal tapi kalau ada sesuatu yang menimpa kendaraan kita pengelola nggak pernah mau tahu. Banyak contoh kasusnya, seperti mobil yang terbaret lecet, mobil yang kaca jendelanya pecah lantas barang-barang di dalam mobil dicuri sampai mobil yang hilang.

Tidak ada tanggung jawab pengelola, semuanya ditanggung konsumen. Ini kan tidak adil,” perempuan wanita berparas manis ini. Kecaman serupa juga datang dari artis cantik Olga Lydia. ”Itu sangat tidak rasional, ini terkesan mencari keuntungan bukan memberikan solusi,” katanya saat dihubungi INDOPOS tadi malam (9/1). Bintang film 7 hati 7 cinta dan 7 wanita ini mengemukakan, sesungguhnya dirinya enjoy saja jika harus memakai kendaraan umum.

Akan tetapi, lantaran tidak ada tranportasi umum yang layak untuknya, akhirnya dia terpaksa memakai kendaraan pribadi. ”Kalau memang ada transportasi yang layak, saya pikir warga Jakarta tidak mau menggunakan kendaraan sendiri. Membawa kendaraan di Jakarta itu capek, macet, selalu telat dan nggak bisa istirahat sendiri. Kalau naik tranportasi umum, bisa istirahat bisa sampai tujuan dengan tepat, dan itu pernah saya alami saat di luar negeri ” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus bisa menyediakan transportasi massa yang aman dan nyaman jika ingin membatasi pengguna kendaraan pribadi. ”Jangan justru membuat kebijakan yang nggak logis” jelas perempuan kelahiran Jakarta, 4 Desember 1976 itu. Dan tidak mungkin, lanjut dia, masyarakat Jakarta dipaksa menggunakan transportasi umum yang tidak layak.

”Kita bisa lihat sendiri, kerumunan masyarakat yang mau naik bus way seperti apa apakah mereka nyaman dengan transportasi tersebut, masyarakat kan ingin transportasi yang nyaman, yang bisa sampai tujuan dengan cepat, toh kita naik busway masih kena macet juga kan, belum lagi keamanannya berlum terjamin,” jelas lulus dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Parahyangan, Bandung 1994 itu.

Hal serupa juga diakui Tina Astari. Menurut bintang film ’Lari Dari Blora’ ini, kenaikan tarif parkir berlipat-lipat tidak memberikan solusi pada masalah parkir dan lalu lintas di ibu kota. ”Sudah mahal, pengelola parkir terkadang tidak tanggungjawan jika ada apa-apa dengan kendaraan kita,” kata pemilik Honda CRV tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus dulu pada penyediaan transportasi umum yang aman dan nyaman.

Setelah itu terwujud, barulah berpikir untuk melakukan pembatasan-pebatasan, termasuk menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi. ”Banyak kok negara-negara tetangga yang tarif parkirnya murah tetapi mereka tidak menggunakan mobil, mereka memilih menggunakan transportasi umum,” jelasnya. Hal yang sama pun di akui Gracia Indria.

”Di Jakarta macet itu sudah hal biasa Mas, tetapi persoalnya kan nggak ada transportasi umum yang bisa melayani kebutuhan saya. Jadi mau nggak mau saya harus menggunakan kendaraan pribadi, mau dinaikkan berapa terserah, ya paling naik ojek,” papar artis yang memiliki namas asli Gracia Indria Sari Sulistyaningrum. Usulan zona parkir, dikemukakan pertama kali oleh Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan. Pria berkepala plontos ini, meyakini penetapan zona parkir bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah perparkiran di ibu kota.

“Penetapan zona parkir bisa mendapat tiga manfaat sekaligus. Pertama, membuat parkir di kota menjadi tertib, mengurangi kemacetan, serta menambah pendapatan bagi daerah,” kata Azas Tigor, kemarin (9/1). Menurut Tigor, dalam usulanya yang diserahkan ke Pemprov DKI dan saat ini telah dibahas di DPRD, ia mengemukakan tiga zona untuk menetapkan besaran tarif.

Ketiga zona itu adalah zona pinggir, zona antara dan zona pusat. Penentuan tarifnya berdasarkan perbandingannya adalah perbandingan harga tiket parkir 1:3:5. Artinya jika tarif parkir di zona pinggir sebesar Rp 2.000 per jam, maka di zona antara Rp 6.000 per jam serta di zona pusat Rp 10 ribu per jamnya. Zona parkir pusat adalah jalan protokol, seperti Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, dan Jalan Gotot Subroto.

Sedangkan yang masuk zona antara, adalah misalnya kawasan Salemba, Matraman dan Tanah Abang. Lalu masuk zona parkir pinggiran adalah misalnya Klender dan Lenteng Agung atau Kalideres. “Saya berharap usulan itu segera bisa disahkan, sehingga permasalahan parkir di Jakarta bisa segera diselesaikan,” harapnya. Sementara menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, saat ini dewan tengah membahas mengenai perda parkir secara keseluruhan.

Tidak terkecuali tentang zona dan penetapan tarif parkir. “Ditargetkan, 2012 ini bisa segera disahkan menjadi peraturan daerah,” tuturnya. Menurut Nurdin, usulan zona parkir memang cukup bagus dan perlu dihargai. Hanya saja untuk menaikkan tarif menjadi empat hingga lima kali lipat tentu tidak mudah dan perlu dipikirkan secara mendalam.

“Hal inilah yang menjadi pemikiran dewan sehingga peraturan itu belum bisa diputuskan,” terangnya. Anggota Komisi B lainnya, S. Andyka menambahkan, penetapan zona parkir dengan menaikkan tarif hingga lima kali lipat sangat riskan. Sebab, sampai saat ini penerimaan daerah dari sektor parkir masih banyak terjadi kebocoran. Bahkan, komitmen pemprov dalam menelusuri kebocoran parkir juga diragukan.

“Proses investigasi dugaan kebocoran sejauh ini belum dilakukan. Sehingga rencana menaikkan parkir melalui zona parkir sangat berisiko merugikan keuangan daerah lebih besar lagi. Kalau mau, telusuri dahulu kebocoran dan ungkap ke publik, baru setelah itu kenaikkan parkir bisa kami pahami,” tandasnya. Sebelumnya, Kepala UPT Perparkiran Pemprov DKI Jakarta, Enrico Vermy berharap pembahasan Perda Parkir oleh dewan diperkirakan selesai dan bisa disahkan.

Usulan kenaikan itu dimungkinkan terjadi secara signifikan, khususnya di wilayah pusat kota. Sebab menggunakan sistem zonasi. Dikatakan, tarif parkir baru tersebut akan berlaku sama di semua areal parkir. Seperti tepi jalan umum, lingkungan parkir, pelataran parkir, dan gedung parkir. Kendatipun jadwal penerapan belum bisa dipastikan.[IndoPos]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*