SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Partai Masih Beda Pendapat

NurulArifin.Com – Fraksi-fraksi di Badan Legislasi DPR masih belum satu pandangan dan terbelah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang ingin ambang batas parlemen dinaikkan dari 2,5 persen menjadi 5 persen. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) setuju dengan kenaikan ambang batas itu, tetapi tak setinggi yang diusulkan F-PG dan F-PDIP.

Kelompok ketiga adalah fraksi-fraksi yang mengusulkan agar ambang batas parlemen tetap 2,5 persen, seperti diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

”Parliamentary threshold belum bisa disepakati. Di luar bisa saja partai berkomentar apa pun, tetapi di Baleg DPR, fraksi-fraksi terbagi menjadi tiga kutub,” ungkap anggota Baleg dari F-PD, Sutjipto, dalam diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1). Pembahasan revisi UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilakukan Baleg DPR.

Pada mulanya, F-PD mengusulkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 persen. Namun, setelah melihat perkembangan, mereka menurunkan usulan angka ambang batas itu menjadi 4 persen.

Menurut Sutjipto, angka 4 persen merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. ”Angka 5 persen terlalu tinggi, sementara 2,5 persen terlalu rendah. Kami ambil 4 persen. Ini angka santun,” ujarnya lagi.

Anggota Komisi II dari F-PG, Nurul Arifin, mengatakan, penerapan ambang batas tinggi itu penting sebagai bentuk komitmen untuk membangun demokrasi. Dengan ambang batas tinggi, diharapkan jumlah partai politik di parlemen bisa dibatasi. Dengan demikian, sistem presidensiil pun dapat berjalan dengan efektif.

Membahayakan

Keinginan fraksi-fraksi besar di parlemen untuk menaikkan ambang batas parlemen itu mendapat penolakan dari Center for Electoral Reform (Cetro). Direktur Eksekutif Cetro Hadar Gumay menilai, ambang batas tinggi justru membahayakan bagi demokratisasi di Indonesia. ”Dengan ambang batas tinggi, sistem demokrasi Indonesia akan berubah menjadi sistem demokrasi tertutup,” katanya.

Oleh karena, dengan ambang batas parlemen yang tinggi ,berarti hanya kelompok partai-partai besar yang dapat masuk lembaga legislatif. Kondisi seperti itu dianggap membahayakan karena akan menimbulkan tirani baru.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Ida Fauziah, sependapat jika ambang batas parlemen tidak boleh terlalu tinggi. Dengan ambang batas hanya 2,5 persen, seperti yang diberlakukan pada Pemilu 2009, ada sekitar 19 juta suara yang tak terpakai. Ini merugikan pemilih.

Menurut dia, ada banyak cara yang bisa diterapkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Tak hanya dengan menaikkan ambang batas parlemen. [Kompas 07/01]

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*