SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Pembangunan dan Pengelolaan Daerah Perbatasan

NurulArifin.Com – Dengan disahkannya rencana Undang-Undang tentang Wilayah Negara (UU no 43 tahun 2008) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 28 Oktober 2008, maka Indonesia kini memasuki babak baru dalam politik perbatasan wilayah negara. Politik perbatasan kini semakin diperjelas dan dipertegas dengan undang-undang tersebut di atas.

Komisi II DPR RI melakukan RDPU dengan pakar terkait dengan pengelolaan daerah perbatasan. Pakar yang dihadirkan pada rapat yang berlangsung sejak pukul 14.00 tersebut adalah Prof. Dr Ir. Widyo Nugroho Sulasdi.  Pakar yang berasal dari Fakultas  Ilmu dan teknologi Kebumian ITB ini menyatakan bahwa sebagai negara kepulauan maka cara pandang terhadap Indonesia setidaknya harus dilihat dari 5 aspek yaitu aspek kedaulatan, aspek kebangsaan yang multicultural, aspek tata ruang geografik, aspek kepemerintahan dan aspek tata ruang ekonomi.

Sementara itu konsep pembangunan menurut Prof Sulasdi ini adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar dari struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,penanganan ketimpangan pendapatan, serta penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena itu aspek pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan bisa diberlakukan azaz manajemen batas spasial yang memiliki sepuluh aspek, yaitu: (1)Aspek Informasi Geospasial, (2) aspek geomorfologi pantai (3) aspek rasio laut perikanan (4) aspek sistem koordinat global (5) aspek penataan ruang (6) aspek peningkatan standar hidup  masyarakat pesisir (7) aspek pendidikan, ekonomi, sosial, budaya.(8) aspek sistem pertahanan rakyat di kawasan perbatasan (8) aspek penetapan batas laut wilayah provinsi dan kabupaten (10) sistem pemantauan kegiatan di kawasan perbatasan.

Sementara pakar kedua adalah Ganewati Wuryandari, M.A, P.hD, peneliti dari P2P LIPI yang membahas tentang pembangunan dan pengelolaan daerah perbatasan dari perspektif persoalan pembangunan di daerah perbatasan, managemen pengelolaan perbatasan saat ini, sumber permasalahan, menggagas managemen pengelolaan daerah perbatasan yang komprehensif.

Setidaknya ada beberapa masalah yang menjadi persoalan dalam pengelolaan wilayah perbatasan; pertama, masalah yang dihadapi luas dan kompleks, kedua, kondisi sosial ekonomi masih memprihatinkan, karena tingkat kesejahteraan sosial ekonomi rendah dan aksesbilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi terbatas. Berdasarkan hal itu maka pola manajemen baru pengelolaan daerah perbatasan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda dengan menimbang eksistensi permasalahan dalam pengelolaan perbatasan di masa lampau dan perubahan global.

Keberadaan BNPP dinilai memberikan sebagian jawaban atas tuntutan public bagi upaya penyelesaian masalah perbatasan secara komprehensif.  Sebagaimana diketahui

Sebagaimana diketahui pemerintah mendirikan BNPP yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNPP menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu BNPP memiliki fungsi pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. BNPP juga berfungsi untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasana perhubungan dan sarana lain di kawasan perbatasan. Serta, menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

Pembicara ketiga, Mayjen TNI (purn) SHM Lerrick dari lemhanas RI juga menyatakan bahwa BNPP, pemerintah provinsi, Kabupaten/kota agar secepatnya menyusun grand design model pembangunan wilayah perbatasan dengan memperhatikan  karakteristik wilayah perbatasan, khususnya dari aspek sosial, aspek tata ruang, aspek reposisioning kebijakan, aspek reorientasi diplomasi dan aspek investasi yang multidimensional. Namun yang sangat penting adalah bagaimana pemerintah bersama-sama DPR perlu merealisasikan berbagai keputusan politik yang telah diambil dan disepakati dalam membangun wilayah perbatasan demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Secara umum angota dewan komisi II menanggapi penataan perbatasan terkait orientasi politik perbatasan saat ini diharapkan menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Jadi dirubah dari “hard border policy” ke “soft border policy”, dan dari pendekatan sekuriti ke pendekatan prosperiti (pendekatan kesejahteraan). Hal ini didorong oleh globalisasi dan perkembangan geo-ekonomi di samping geopolitik itu sendiri.[NA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*