SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Pemerintah Tutup Mulut Soal RUU Pemilu

NurulArifin.Com – Kendati usulan sistem pemilu mulai bergeser di antara fraksi-fraksi di DPR, pemerintah masih enggan menyampaikan sikapnya. Pemerintah menunggu adanya kompromi dan kesepakatan di Panitia Khusus RUU Pemilu.

“Kami sudah menyampaikan DIM (daftar inventarisasi masalah), tetapi sekarang masih dibahas di internal DPR. Bila diundang, kami akan datang dan membahas (RUU Pemilu) bersama,” tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis (22/12) di Jakarta.

Sementara itu, perubahan sikap mulai terjadi pada fraksi-fraksi di DPR. Partai Golkar sebelumnya menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka, tetapi kini mulai menyodorkan usulan sistem yang menggabungkan daftar calon terbuka dan tertutup.

“Partai Golkar melihat yang terbaik adalah penggabungan sistem pemilu terbuka dan tertutup dengan proporsi 70 persen sistem pemilu proporsional terbuka dan 30 persen tertutup,” tutur Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Rabu (21/12) di Jakarta.

Secara terpisah, anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menjelaskan usulan ini muncul untuk mengatasi kemungkinan kebuntuan dalam lobi.

Namun, Partai Golkar tetap mengusung angka lima persen untuk ambang batas parlemen. Menjawab masalah rendahnya kualitas anggota DPR, perlu ada ruang untuk parpol dalam menentukan anggota yang berkualitas. Ini juga akan mengakomodir aktivis partai dan keterwakilan perempuan.

Sistem gabungan ini, menurut Nurul, tidak merugikan calon legislatif yang mendapatkan suara terbanyak. Namun, ketika suara diberikan kepada partai, otoritas untuk menentukan siapa yang melenggang ke Senayan ada pada partai politik.

Supaya calon yang ditentukan partai benar-benar berkualitas, nama-nama caleg diumumkan ke publik melalui situs partai atau media di wilayah pemilihan calon. Cara ini diharapkan memudahkan warga menentukan pilihan untuk memberikan suara kepada partai atau kepada caleg.

Usulan ini sedikit berubah setelah sebelumnya Partai Golkar menginginkan sistem proporsional terbuka.

Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengharapkan sistem proporsional tertutup. Ini, menurut Ketua Pansus RUU Pemilu yang juga anggota Fraksi DPIP Arif Wibowo, mengembalikan fungsi dan otoritas parpol. Namun, tahapan pemilu diperbaiki supaya ada keterbukaan dan masyarakat dapat mencegah kesewenang-wenangan partai politik dalam menentukan caleg.

Perbaikan dilakukan dengan mensyaratkan partai calon peserta pemilu untuk memiliki sistem rekrutmen dan seleksi caleg yang baku. Ini dibuktikan dengan surat keputusan partai yang kemudian dipublikasikan KPU, misalnya satu setengah tahun sebelum pemilu.

Mengetahui cara rekrutmen yang dilakukan parpol, masyarakat dapat mencegah kesewenang-wenangan parpol dalam menyeleksi bakal calon legislatifnya. Daftar calon sementara juga harus diumumkan sekitar setahun sebelum pemilu.

Masyarakat dapat memberikan masukan terkait caleg yang diharapkan. Ketika parpol melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, masyarakat dapat memberi “hukuman” dengan tidak memilih parpol itu. “Ini lebih sederhana, warga hanya memilih tanda gambar tetapi mengetahui siapa caleg dan nomor urutnya. Jadi bukan membeli kucing dalam karung,” tutur Arif.

Sementara itu, fraksi lain juga mulai berubah pilihan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya mengusulkan sistem proporsional terbuka kini mendukung sistem proporsional tertutup.

Sebaliknya, anggota Fraksi Partai Hanura dan Partai Gerindra yang berada di Pansus RUU Pemilu masih mendorong sistem proporsional terbuka.[Kompas 22/12]

Tags: , , , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. Pingback: efi irwansyah pane

  2. Pingback: jean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*