SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Pemilih Tak Ber-KTP, Belum Ada Solusi

NurulArifin.Com – Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) menghadapi kendala dalam pembahasan mengenai data pemilih. Kendala utamanya adalah terkait masalah pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), namun memiliki hak memilih sebagai warga Negara sesuai ketentuan konstitusi.

“Sempat terjadi perdebatan karena dari satu sisi mereka adalah mereka warga Negara di wilayah NKRI dan memiliki hak pilih, namun tidak memiliki dokumen yang diterbitkan Negara, misalnya KTP yang menjadi syarat untuk ikut pemilu. Belum ada solusi untuk poin ini,” kata Anggota Panitia Kerja Revisi RUU Pemilu, Nurul Arifin kepada SP, di Jakarta.

Dia menjelaskan, data pemilih memang menjadi persoalan krusial dalam pembahasan RUU Pemilu, terutama dalam penentuan daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, banyak pemilih yang tidak terdata dalam DPT karena tak memiliki KTP, padahal mereka memiliki hak pilih sebagai warga Negara.

Politisi dari Partai Golkar ini mengungkapkan, pemilih yang masuk kategori ini, umumnya menetap di kolon jembatan, tanah Negara ata korporasi, juga suku-suku terasing dan pedalaman. Dia mencontohkan, jika berangkat dari kasus Tanah Merah dan Kasus Mesuji, penduduk yang bertempat tinggal di atas tanah Negara atau milik korporasi tidak memiliki identitas apapun yang melegitimasi eksistensi mereka. Namun fakta bahwa mereka adalah warga Negara tak bisa dipungkiri karena menetap di wilayah NKRI.

Di satu sisi, lanjutnya, warga Negara yang menetap di lahan kosong milik pemerintah atau korporasi, atau kolong jembatan, tetap membutuhkan pengakuan secara formal atas eksistensi mereka yang belum jelas sebagai penduduk.

Namun di sisi lain, jika pemberian KTP atau identitas kependudukan lainnya dianggap melanggar hukum karena tanah yang mereka tempati adalah tanah Negara atau lahan kosong milik korporasi yang tidak terdata sebagai pemukiman warga, maka harus ada upaya untuk memastikan sekaligus melegitimasi hak pilih mereka.

“Kenyataan ini membuat prosedur untuk mendaftar mereka secara formal sebagai pemilih menjadi rumit. Makanya harus ada upaya lain atau prosedur taktis yang bisa memberikan legitimasi, agar mereka tak kehilangan hak pilih,” kata Nurul.

Dia menegaskan, hal ini berlaku juga bagi suku-suku terasing dan pedalaman yang secara eksistensial dan geografis diakui Negara, namun secara formal keberadaan mereka kadang terabaikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya, kata dia, menawarkan solusi membentuk Tim Khusus untuk melakukan pendataan terhadap warga Negara dengan kategori khusus.

Jadi Alat Politik

Tim khusus yang dibentuk berdasarkan Peraturan KPU itu, bertugas menyisir setiap peduduk di lokasi khusus seperti kolong jembatan, lahan kosong milik Negara atau korporasi dan suku-suku terasing untuk didata sehingga dapat menyalurkan hak-hak politiknya saat pemilu.

“Namun, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan hal ini bisa menjadi alat politik dan bisa diplintir oleh para calon dan partai politik. Makanya kita minta Kemdagri membuat rumusan untuk menjamin hak pilih warga Negara yang tidak ber-KTP ini”.[Suara Pembaruan]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*