SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Peran Perempuan Minim

Peran perempuan dalam politik hingga kini masih belum maksimal. Karena, akomodasi oleh partai politik (parpol) masih minim, termasuk menempatkan mereka sebagai calon anggota legislatif (caleg). Karena itulah, parpol yang gagal memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen untuk caleg, berpotensi tak bisa mengikuti Pemilu 2014.

Demikian rangkuman pendapat anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi, serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, secara terpisah di Jakarta, Rabu (16/1).

Nurul menilai, perundang-undangan secara tegas mengamanahkan bagi parpol untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam kepengurusan parpol. Hal yang serupa juga seharusnya juga berlaku pada pemenuhan keterwakilan caleg perempuan.

Dia mengatakan, ini juga sesuai dengan rapat koordinasi antara DPR, pemerintah maupun KPU beberapa waktu lalu juga menyepakati sejumlah hal yang diatur dalam Peraturan KPU (KPU), termasuk menyangkut persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan.

Sebenarnya, Nurul mengakui, sempat muncul perdebatan mengenai Pasal 57 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu terkait perlu atau tidaknya pemberian sanksi bagi parpol yang tidak mencantumkan 30 persen keterwakilan perempuan. Hal ini dikarenakan dalam perundang-undangan tersebut tidak memuat secara rinci sanksi bagi parpol yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. “Akhirnya, KPU harus mengembalikan berkas persyaratan calon dari parpol hingga terpenuhi syarat keterwakilan perempuan 30 persen,” ujarnya.

Kuota 30 Persen

Menurut dia, jika sampai syarat tersebut dikembalikan dan sudah diminta untuk diperbaiki, namun ternyata masih juga belum dipenuhi, maka akan dikembalikan lagi kepada parpol sampai terpenuhi hingga batas waktu terakhir penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Jika tak juga terpenuhi, maka parpol tersebut tidak dapat mengikuti pemilu di daerah pemilihan (dapil) yang bersangkutan,” ujarnya. Ini sesuai dengan psl 59 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan, dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota kepada partai politik peserta pemilu.

Kemudian, dalam ayat (2) juga menyebutkan, dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

Di sisi lain, Hadar menegaskan, KPU tidak segan-segan akan mencoret parpol yang tidak mampu memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan dari daftar peserta Pemilu 2014. Dalam hal ini, pencoretan hanya dilakukan pada dapil yang tidak mampu dipenuhi parpol tersebut.

“Mereka tidak boleh menjadi peserta pemilu. Sebelumnya, parpol akan diberi kesempatan beberapa kali untuk memperbaiki daftar calon legislator. Jika akhirnya tetap tidak mampu, KPU akan mencoret partai itu,” katanya.

Hadar menjelaskan, persyaratan tersebut akan berlaku di semua tingkatan pemilihan, yakni DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya, penempatan caleg perempuan itu akan sesuai dengan nomor urut calon legislator. Dia mencontohkan, misalnya di antara tiga nomor caleg setidaknya ada satu calon perempuan. Namun, persyaratan ini tidak berlaku jika calon perempuan ditempatkan di nomor awal.

Sementara itu, Ari menilai, sudah seharusnya parpol dapat menempatkan caleg perempuan yang dimilikinya pada posisi yang strategis. Sebab, hal ini sesuai dengan amanah perundang-undangan mengenai perekrutan kader perempuan sebagai caleg.

“Seharusnya peran perempuan di dalam partai politik itu diberikan porsi yang cukup besar, salah satunya dengan menempatkan mereka pada posisi atau nomor-nomor yang strategis,” katanya.

Selain penempatan, dia menambahkan, hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian parpol, yakni terkait dengan peningkatan peran dari para kader perempuan yang akan menjadi caleg ini dalam berbagai program parpol. Dengan demikian, mereka diharapkan tidak hanya sebatas memiliki peran sebagai pelengkap. (Suara Karya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*