SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Perubahan Pada RUU no 2 tahun 2008 tentang Parpol

NurulArifin.Com – Senin, 13 Desember 2010  KOmisi II DPR RI melakukan rapat kerja dengan kemendagri sebagai wakil dari pemerintah untuk membuat keputusan terhadap RUU nomor 2 tahun 2008.

Beberapa hal dibawah ini adalah perubahan yang terjadi pada RUU no 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

  • Masalah pembentukan partai politik

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

  • Mekanisme kaderisasi

Terobosan baru adalah masuknya klausal penting berikut ini dalam pasal 2 ayat 4 tentang AD/ART partai politik. Jadi mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik; sistem kaderisasi; mekanisme pemberhentian anggota partai politik; mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik harus dimasukkan atau dicantumkan dalam AD Partai Politik.

  • Keterwakilan perempuan 30 %

Pasal 2 ayat 5: Kepengurusan Harian Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

  • Badan hukum partai politik

Pasal 3

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

(2)     c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan

Pasal 4

(1)    Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).

  • AD/ART partai politik dan perubahannya

Pasal 5

(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.

(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

  • Masalah keanggotaan partai politik

Pasal 16

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.

  • Masalah kepengurusan partai politik

Pasal 19

(3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

Pasal 23

(2) susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

  • Rekrutmen partai politik dan keterwakilan perempuan sebanyak 30 %

Jika pada UU no 2 tahun 2008 hanya disebutkan rekrutmen partai politik adalah rekrutmen caleg untuk DPR dan DPRD, maka pada pasal 29 revisi UU parpol ini ditambahkan pula rekrutmen tersebut juga termasuk rekrutmen untuk kepala daerah/wkl kepala daerah dan presiden/wkl presiden.

Ditambahkan pula penekanannya pada keterwakilan perempuan. Pasal 29 ayat 1a.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta  peraturan perundang-undangan.

  • Konflik internal partai politik

Persoalan krusial lainnya yang masuk dalam revisi UU parpol ini adalah masalah konflik internal partai politik yang seringkali mengganggu kinerja partai politik.

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

  • Keuangan Partai Politik

Pasal 34

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Pasal 35

(1) c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai  Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.

(3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran partai politik;

b. laporan neraca; dan

c. laporan arus kas.

  • Pendidikan Politik

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

  • Pembubaran partai politik

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41  diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

  • Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.

  • Ketentuan terhadap partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh UU no 2 tahun 2008

Pasal 51

(1) Terhadap Partai Politik baru dan Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi. Selambat-lambatnya 2,5 tahun sebelum pemungutan suara dan pelaksanaan pemilu.

(2) Dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

(3) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sampai akhir periode keanggotaannya.

(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*