SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Pilkada di DPRD Lebih Efisien

NurulArifin.Com – Pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU pilkada) belum memasuki pasal-pasal. Meski begitu, suara-suara daerah ternyata menunjukkan dukungan agar pemilihan gubernur ditetapkan melalui pilihan fraksi di DPRD provinsi.

Anggota Komisi II DPR RI, Nurul Arifin mengungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, seluruh asosiasi pemerintah daerah sepakat dengan DPRD terkait mekanisme pemilihan gubernur/wakil gubernur oleh DPRD. “Dengan berbagai argumentasi, mereka mendukung usul pemerintah,” kata wakil rakyat asal Partai Golkar.

Asosiasi pemerintah daerah dalam rapat dengar pendapat itu antara lain Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi).

Nurul mengatakan, para wakil asosiasi pemda yang sengaja diundang komisi II itu menilai pemilihan gubernur lebih baik dilakukan DPRD. Pemilihan oleh DPRD akan mengurangi risiko konflik dan cost politik.

“Mereka beranggapan gubernur yang terpilih (melalui DPRD) akan lebih berkualitas,” ujarnya.

Masing-masing merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa “gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Namun, di tingkat kabupaten/kota, mereka meminta dipilih secara langsung. “Sementara asosiasi DPRD kabupaten malah menginginkan dipilih melalui DPRD mulai gubernur maupun bupati/wali kota,” ujar Nurul.

Wakil asosiasi daerah, kata dia, juga berpandangan pemilihan gubernur di DPRD harus sepaket dengan wagub. Menurut mereka, bila tidak dilakukan sepaket, akan rentan konflik dengan gubernur terpilih. Mereka sependapat bahwa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah jabatan politis, bukan jabatan karier.

“Hanya, perlu pengaturan yang jelas mengenai kewenangan gubernur dan wakil gubernur, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan,” jelasnya. Para wakil asosiasi daerah itu juga menolak keberadaan wakil kepala daerah dari jalur nonpolitik.

Terkait dengan pasal larangan dinasti politik yang diusulkan pemerintah, para wakil asosiasi pemda justru berpendapat berbeda. Mereka menolak pasal itu dan meminta hak memilih dan dipilih setiap warga negara tetap dijamin dalam UU Pilkada. “Majunya keluarga incumbent mereka dukung. Sebab, kalau dilarang, bisa menimbulkan pelanggaran HAM,” tegasnya.[Jpnn]

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*