SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

PNS … oh … PNS

NurulArifin.Com – Apa yang kita bayangkan jika mendengar kata PNS?  Rasa nyaman karena tidak akan pernah dipecat? pakaian dinas rapih dan necis? Atau yang terbayang adalah kesemrawutan pelayanan publik kita karena mereka (para PNS itu) tidak bekerja secara profesional?

Kita bisa membayangkan betapa majunya pemerintahan di negeri kita, seandainya kesibukan dan bobot pekerjaan aparatur negara kita (PNS) sama dengan pegawai  swasta lainnya  yang terus sibuk melayani masyarakat.  Seandainya tidak ada pegawai yang tidak mempunyai pekerjaan, seandainya tidak ada pegawai yang malas melayani masyarakat, dan tidak ada pegawai yang lebih senang menghabiskan waktu  untuk hal-hal yang tidak produktif. Seandainya semua aparatur bekerja secara maksimal sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing. Namun sayangnya hingga saat ini, dan rasanya hampir bosan membahas soal ini, kinerja aparatur negara masih selalu dipertanyakan dan mendapat sorotan masyarakat.

Masyarakat menilai kinerja paratur negara masih  rendah, kurang produktif,  boros, dan kurang disiplin. Kita patut mempertanyakan, apakah sikap mental dan etos kerja aparatur  tidak bisa diubah? Padahal saat ini dan ke depan, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar di berbagai bidang kehidupan, baik pada skala global, nasional maupun lokal. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, memiliki kapasitas dan produktivitas tinggi, serta berintegritas tinggi yang mampu mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang.

Upaya untuk mewujudkan aparatur negara semacam itu sebenarnya telah mulai dicoba sejak Orde Baru, yaitu penataan sistem kepegawaian melalui UU Nomor  8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Namun undang-undang ini bersifat sentralistis dan terlalu menekankan loyalitas pada pemerintahan negara sehingga gagal mencapai tujuan yang diinginkan.

Gelombang Reformasi 1998 membuka peluang munculnya paradigma baru pemerintahan berdasarkan pada semangat demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah, ekonomi pasar terbuka, kesejahteraan dan penguatan pelayanan publik. UU Nomor 8 tahun 1974 kemudian direvisi dan menetapkan UU Nomor 43 Tahun 1999. Namun undang-undang ini juga belum mampu mewujudkan aparatur negara yang profesional, netral dan sejahtera. Peraturan Pemerintah (PP) di bidang kepegawaian sebagai pedoman operasional juga belum mampu menjadi panduan bagi tata kelola manajemen kepegawaian yang sesuai dengan harapan.

Atas dasar hal tersebut, maka dipandang penting untuk merumuskan ulang dan menetapkan undang-undang baru tentang kepegawaian yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.Oleh karena itu maka  pada tanggal 1 desember 2010 lalu Komisi II DPR menerima tim ahli bidang kepegawaian dan membahas mengenai RUU Aparatur Sipil Negara.

Beberapa Kesimpulan yang disampaikan oleh tim ahli bidang kepegawaian tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Komponen SDM Aparatur Negara yang terbesar yaitu PNS dengan 4,7 juta anggota, ternyata kurang tersentuh oleh program Reformasi Birokrasi;
    2. UU 8/1974 dan UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak sesuai untuk mendukung sistim pemerintahan koalisi yang kurang stabil, desentralisasi yang sangat luas, pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, dan untuk meningkatkan daya saing nasional yang diperlukan ekonomi pasar sosial terbuka.
    3. Konsisten dengan UU 17/2005 tentang RPJP Nasional, UU Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk membangun SDM Sipil Aparatur Negara profesional, yang bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, dan memiliki kekuatan dan kemampuan yang tinggi;
    4. Laporan Misi Bank Dunia (2009) tentang Indonesian Public Service memprediksikan pada 2015 jumlah PNS yang akan pensiun berjumlah 4,9 juta, lebih besar dari PS aktif. Rp 90 T per tahun dari APBN/APBD diperlukan untuk membayar manfaat pensiun.

Saran yang yang disampaikan oleh tim ahli kepegawaian agar dapat dibahas lebih lanjut oleh Komisi II DPR adalah:

    1. RUU tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan pekerjaan pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai profesi;
    2. Menetapkan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai guardian Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN.
    3. Untuk memantapkan peran pegawai ASN sebagai perekat persatuan bangsa perlu diadakan Aparatur Eksekutif Negara sebagai salah satu unsur Aparatur Sipil Negara;
    4. Perlu diterapkan sistem manajemen kepegawaian berbasis jabatan (position-based personnel management system) yang mengoperasionalkan asas merit pada seluruh tahap manajemen personalia;
    5. Perlu perubahan sistem pensiun pegawai ASN dg menerapkan sistem pensiun “fully funded system” bagi pegawai APS yang diangkat per 1 Januari 2012;
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

3 Responses

  1. Pingback: Tunjung Sukoharjo

  2. Pingback: ALI

  3. Pingback: isal2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*