SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Loloskan PKPI, Preseden Buruk bagi Demokrasi

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengabulkan permohonan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terkait hasil verifikasi faktual peserta Pemilu 2014 dapat menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pesta demokrasi di negeri ini. Tak hanya itu, dengan adanya putusan tersebut, Bawaslu dapat dianggap melampaui kewenangannya dalam menetapkan partai politik yang berhak lolos sebagai peserta Pemilu 2014.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Constitutional and Electroral Reform Center (Correct) Refly Harun dan mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Nurul Arifin, di Jakarta, Jumat (8/2).

Refly menilai, sebenarnya Bawaslu tak dapat langsung menetapkan putusan untuk meloloskan partai politik, termasuk permohonan gugatan PKPI. Terlebih lagi, secara substansi hukum, Bawaslu memiliki kelemahan karena sebatas menerima penjelasan dari partai politik yang bersangkutan, tanpa melakukan pengujian atau pembuktian di lapangan.

“Tentu saja dalam kasus ini PKPI belum tentu dapat lolos, karena kesalahan yang diungkapkan Bawaslu harus memiliki kekuatan hukum dan mampu dibuktikan melalui pengadilan,” ujarnya. Karena itulah, Bawaslu seharusnya terlebih dahulu menemukan bukti mengenai dugaan keteledoran atau kesalahan KPU dalam melaksanakan verifikasi faktual yang membuat partai politik yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu 2014.

Refly juga berharap, KPU dapat secepatnya menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut. Hal ini untuk menghindari munculnya persoalan lain dan berdampak pada proses penyelenggaraan pemilu.”KPU harus segera menindaklanjuti agar nantinya juga tidak merugikan partai politik. Perlu ada kepastian,” katanya.

Selanjutnya, menurut dia, KPU dapat mengajukan banding terhadap putusan Bawaslu itu melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Nurul Arifin menilai, keputusan Bawaslu untuk menerima permohonan gugatan PKPI itu belum final karena masih dapat dilakukan banding oleh KPU melalui pengadilan.

“Tidak bisa langsung memutuskan seperti itu. Apalagi jika KPU tidak berkenan dengan putusan itu, mereka dapat mengajukan banding ke PTTUN,” katanya.

Nurul berharap, Bawaslu juga dapat menggelar pertemuan dengan KPU maupun DPR. Jika terbukti KPU melakukan kesalahan saat proses verifikasi faktual, maka akan menjadi preseden buruk bagi penyelengara pemilu. Menanggapi persoalan tersebut, anggota KPU Arief Budiman mengatakan, saat ini KPU belum dapat menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut.

“Kami tidak bisa gegabah dalam menyikapi putusan ini. Kami juga harus hati-hati dan perlu memperhatikan substansi bukti-bukti tersebut karena ada yang tidak sesuai. Kami akan mengkajinya dahulu,” katanya. Menurut dia, KPU akan bekerja secara terbuka sesuai dengan kewenangannya dalam mempelajari hasil putusan Bawaslu itu. Hal ini, lanjut Arief, dilakukan KPU dalam rangka menjalankan komitmen sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel. (SuaraKarya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*