SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

PENJELASAN RUU KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA

PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN …

TENTANG KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA

I.     UMUM

Bangsa Indonesia yang telah berhasil menegakkan kemerdekaannya, diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945, serta mampu mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  Negara Republik Tahun 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.   Keberhasilan tersebut adalah berkat kebulatan tekad segenap kekuatan komponen bangsa, kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya dengan pembelaan negara, semangat tidak kenal menyerah, kemanunggalan yang baik antara rakyat dengan TNI, serta berkat rahmat  Allah Yang Maha Kuasa.

Tekad, semangat dan kebersamaan sebagaimana diuraikan di atas, harus dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan mengingat masalah dan tantangan yang akan kita hadapi pada masa mendatang akan lebih kompleks.  Masalah dan tantangan dimaksud adalah berupa arus globalisasi, perdagangan, persaingan bebas yang menuntut kompetensi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang informasi, komunikasi, transportasi, bioteknologi, serta dihadapkan pada karakteristik geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau terletak pada posisi silang benua dan samudra, yang kaya akan sumber daya alam, namun masih lemah dalam kualitas sumber daya manusia.  Keadaan tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dampak negatifnya dapat menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal yang mungkin dapat berkembang menjadi ancaman yang bersifat multi dimensional.

Kondisi tersebut di atas memerlukan pembangunan dan pembinaan kekuatan pertahanan sebagai inti kekuatan dan daya tangkal bangsa dan negara dengan melibatkan segenap sumber daya nasional yang diwujudkan sebagai satuan kekuatan pertahanan dengan pendekatan kewilayahan.

Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia selama ini menunjukkan bahwa ancaman dapat datang dalam dimensi atau ukuran paling kecil sampai mencapai ancaman paling besar yang mengharuskan kekuatan pertahanan negara dibangun secara dini dengan mengutamakan efektivitas maupun efisiensi semaksimal  mungkin.

Pada masa damai, pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya dititik beratkan  pada kekuatan TNI yang relatif  terbatas namun kekuatan pertahanan lainnya harus pula dikembangkan secara bersama agar dalam keadaan darurat dengan  cepat    dapat    dimobilisir   guna mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta mampu menjamin kepentingan nasional lainnya.

Pengembangan kekuatan pertahanan meliputi pembangunan Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang merupakan kekuatan komponen pertahanan. Komponen Cadangan yang merupakan satuan kekuatan yang berasal dari segenap sumber daya nasional, diperlukan untuk memperbesar dan memperkuat TNI sebagai Komponen Utama. Satuan kekuatan Komponen Cadangan disiapkan, dilatih dan diarahkan agar memiliki kemampuan pertahanan setara dengan kemampuan TNI.

Sebagai Penjabaran dari Pasal  27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah Sistem Pertahanan yang bersifat semesta.

Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditentukan pula bahwa kekuatan pertahanan meliputi tiga komponen yaitu Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Tentang Komponen Cadangan yang berasal dari segenap sumber daya nasional pada hakekatnya adalah implementasi amanat Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam upaya bela negara, sehingga sumber daya nasional yang digunakan dalam mewujudkan Komponen Cadangan adalah milik seluruh bangsa Indonesia dalam arti bukan hanya milik negara, sebagai wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara.

Dalam rangka itulah Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara ini disusun.

Sehubungan dengan perkembangan dan kenyataan dewasa ini serta  dengan tidak mengurangi prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, prinsip hidup berdampingan secara damai, prinsip hukum nasional, ketentuan hukum dan kebiasaan internasional,  maka Undang-Undang  ini disusun sebagai dasar pembentukan Komponen Cadangan.

Mengingat bahwa kekuatan yang diperbesar dan diperkuat itu ialah TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, maka konsepsi Komponen Cadangan dalam Undang-Undang ini disusun dalam satuan menjadi Komponen Cadangan matra darat, Komponen Cadangan matra laut, Komponen Cadangan matra udara.  Besarnya kekuatan Komponen Cadangan dibangun sesuai kebutuhan pertahanan negara agar sewaktu diperlukan dalam waktu singkat dapat dikerahkan.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara, maka menjadi Anggota Komponen Cadangan adalah wajib bagi warga negara yang telah memenuhi persyaratan termasuk pengerahan sumber daya nasional lainnya untuk pertahanan negara.

Komponen Cadangan dalam Undang-Undang ini berbeda dengan Cadangan TNI dan/atau Bala Cadangan menurut Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diantaranya ialah pembinaan Komponen Cadangan  dilakukan oleh Menteri sedangkan pembinaan cadangan TNI dan/atau Bala Cadangan dilakukan oleh Panglima TNI  karena merupakan bagian  organik  dari TNI. Selain itu pengaktifan Komponen Cadangan untuk menghadapi ancaman militer dilaksanakan melalui mobilisasi sedangkan Cadangan TNI dan/atau Bala Cadangan tidak memerlukan mobilisasi.

Komponen Cadangan dalam penugasan atau pembinaannya dapat dipilah menjadi dua yaitu dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif, artinya dalam dinas aktif Komponen Cadangan melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan, dan bila tidak dalam dinas aktif sumber daya nasional yang tergabung dalam Komponen Cadangan kembali melaksanakan tugas semula atau sesuai profesinya masing-masing di luar tugas pertahanan negara.

Anggota Komponen Cadangan yang berada dalam dinas aktif dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan pada dasarnya sama dengan pembinaan prajurit TNI, karena tugas dan resiko yang dihadapi sama, bagi Komponen Cadangan yang berasal dari Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional segala kerusakan atau kehilangan pada masa dalam dinas aktif menjadi beban dan tanggung jawab negara baik pemeliharaan, perawatan maupun penggantiannya.

Di atas telah diuraikan bahwa menjadi Anggota Komponen Cadangan untuk warga negara dan sumber daya nasional lainnya adalah wajib dan untuk pelaksanaan tugasnya dibedakan dalam keadaan biasa dan keadaan bahaya, sehingga dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan pidana sebagai sanksi baik bagi warga negara yang tidak memenuhi kewajibannya.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan ”Penyelenggaraan Pertahanan Negara” adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” adalah warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan.

Pada usia 18 (delapan belas) tahun seseorang umumnya mulai berada pada tingkat kemampuan jasmani dan rohani yang tenaganya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cuup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumpah dan/atau janji yang diucapkan Anggota Komponen Cadangan merupakan jaminan berdasarkan agama, moral dan etika pribadi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaannya diperlukan masyarakat” adalah apabila yang bersangkutan dikenakan wajib menjadi Anggota Komponen Cadangan akan menimbulkan kesulitan bagi orang banyak atau masyarakat luas, misalnya guru atau dokter yang bertugas di daerah terpencil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tugas akhir pendidikan” antara lain, adalah praktek kerja, kuliah kerja nyata dan/atau penulisan skripsi, tesis atau disertasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tugas penting” adalah tugas atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul tertulis dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

“Tugas atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus” misalnya, ahli nuklir, ahli kimia, dan ahli biologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang mengawaki” adalah manusia yang menjalankan material bergerak misalnya kendaraan darat, kapal dan pesawat terbang dan/atau mengoperasikan material yang tidak bergerak, misalnya petugas meteorologi dan geofisika, petugas komunikasi serta peralatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang berhubungan dengan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sarana Prasarana Nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”masa bakti” adalah periode setelah Anggota Komponen Cadangan diangkat sampai dengan pemberhentian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Selama masa bakti Anggota Komponen Cadangan menjalani dinas aktif yaitu menjalani tugas dalam rangka latihan atau mobilisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tingkat keadaan dan kebutuhan” adalah keadaan dan kebutuhan untuk mengikuti berbagai latihan sesuai dengan program yang disiapkan oleh masing-masing matra atau kebutuhan mobilisasi.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk berlaku paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat ini dimaksudkan sebagai berikut :

a.    apabila mobilisasi sudah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak saat yang bersangkutan dipanggil tetapi belum dicabut maka yang bersangkutan dikembalikan ke kegiatan atau profesi semula; dan

b.    apabila mobilisasi dicabut sebelum masa 2 (dua) tahun sejak saat yang bersangkutan dipanggil, maka yang bersangkutan dikembalikan ke kegiatan atau profesi semula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi peserta didik yang menjadi Anggota Komponen Cadangan agar tidak dirugikan dalam hak, misalnya mengikuti ujian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak-haknya” adalah hak atas penghasilan dan atau kesejahteraan yang diterima bagi dirinya atau keluarganya, tidak boleh berkurang dari saat sebelum tugas sebagai Komponen Cadangan.

Bagi peserta didik hak untuk mengikuti kurikulum dan atau hak akademis lainnya tidak boleh berkurang apabila yang bersangkutan menjalani tugas sebagai Komponen Cadangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan dinas aktif selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah dengan mempertimbangkan agar kegiatan sehari-hari Anggota Komponen Cadangan tidak terlalu terganggu.

Pelaksanaannya dilakukan tidak secara utuh atau berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari melainkan secara penggal waktu tetapi seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun, meskipun tidak tertutup kemungkinan pada kondisi tertentu dilakukan secara berturut-turut dalam 30 (tiga puluh) hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “strategi pertahanan” adalah  perpaduan antara seni dan ilmu dalam menentukan pilihan-pilihan guna mencapai tujuan pertahanan negara. Strategi pertahanan negara disusun berdasarkan 3 (tiga) kaidah penuntun yakni, yang menyangkut  sasaran (ends), alat (means), dan cara dan/atau pendekatan (ways); yang menjawab 3 (tiga) pertanyaan penuntun yang mendasar, yaitu apa yang dipertahankan, dengan apa mempertahankan dan bagaimana mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pasal  28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

“Cacat ringan” adalah cacat jasmani dan atau rohani ringan dimana yang bersangkutan masih dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasa.

“Cacat sedang” adalah cacat jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan penyandang cacat tidak mampu lagi menjalani dinas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar lingkungan TNI.

“Cacat berat” adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun sehingga menjadi beban orang lain.

“Gugur” adalah menemui ajal dalam pertempuran sebagai akibat langsung tindakan lawan.

“Tewas” adalah menemui ajal dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas, bukan akibat tindakan lawan.

“Dinyatakan hilang dalam tugas” adalah bila seorang Anggota Komponen Cadangan yang dalam melaksanakan tugas pertahanan sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau karena hal-hal diluar kekuasaannya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya.

Ayat (2)

Pemakaman dengan upacara militer merupakan penghargaan dari negara atas jasa dan pengabdiannya sebagaimana berlaku bagi Prajurit TNI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tabiat yang nyata-nyata merugikan” adalah seperti tidak disiplin dan tidak punya jiwa korsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diberlakukan sebagaimana Anggota Komponen Cadangan yang gugur” adalah bahwa kepada ahli warisnya diberikan hak-hak seperti Anggota Komponen Cadangan yang gugur; apabila yang bersangkutan sudah ada kepastian atas dirinya maka yang bersangkutan diperlakukan sesuai kondisi pada saat ditemukan misalnya meninggal dunia, atau karena alasan yang sah yang bersangkutan tidak dapat bergabung dengan kesatuannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Komponen Cadangan sebagai bagian intergal pertahanan negara merupakan kewenangan pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut dengan melibatkan seluruh sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional, dimana sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, namun demikian Komponen Cadangan berkaitan dengan kepentingan daerah, tidak menutup kemungkinan adanya sumber pedanaan lainnya yang sah seperti bantuan/hibah pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*