SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

PERS RELEASE ; TENTANG KUOTA PEREMPUAN

PERS RELEASE

TENTANG KUOTA PEREMPUAN

Nurul Arifin

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan KPU yang terkait dengan kewajiban untuk mencantumkan keterwakilan perempuan, terjadi perdebatan alot. Persoalan yang dibahas adalah apakah jika partai tidak mencantumkan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana amanat Pasal 59 UU nomor 8 tahun 2012, maka harus diberikan sanksi?. Itu pertanyaan penting, mengingat tidak ada Pasal yang menegaskan sanksi bagi Parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan. KPU mengusulkan alternatif sanksi, “jika ada Parpol yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan di suatu daerah, maka sanksinya, di daerah itu Parpol tersebut tidak diikutkan dalam Pemilu”.

Saya memberikan apresiasi terhadap alternatif yang diberikan oleh KPU. Harapan Saya adalah mesti ada pemaksaan untuk mencantumkan 30% keterwakilan perempuan, sehingga Parpol memiliki tanggungjawab untuk merekrut Calon perempuan secara serius.  Penegasan hal ini sudah diatur dalam Pasal 55 UU No.8/2012 disebutkan: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Di dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. Dalam ayat (2) disebutkan; “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Dengan demikian KPU harus mengembalikan berkas persyaratan calon dari Parpol hingga terpenuhi syarat keterwakilan perempuan 30%. Syarat tersebut jika sudah disuruh untuk diperbaiki, namun ternyata masih juga belum dipenuhi, akan dikembalikan lagi kepada Parpol sampai terpenuhi hingga batas waktu terakhir penetapan Dafta Calon Tetap (DCT). Jika memang Partai Politik tersebut tidak bisa sama sekali memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada saat penetapan DCT, maka Partai tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*