SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RUU KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ….. TAHUN   …..

TENTANG

KOMPONEN  CADANGAN PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:a.  bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;

c.   bahwa dalam menghadapi ancaman militer sistem pertahanan   negara menempatkan Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan;

d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komponen  Cadangan Pertahanan Negara;

Mengingat:   1. Pasal  5  ayat  (1), Pasal 10, Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan :       UNDANG-UNDANG TENTANG KOMPONEN  CADANGAN                          PERTAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan  :

1.    Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan  kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2.    Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen  utama.

3.    Sumber Daya Manusia adalah warga negara yang secara psikis dan fisik dapat dibina dan disiapkan kemampuannya untuk mendukung komponen kekuatan pertahanan negara.

4. Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan dirgantara, yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.

5.    Sumber Daya Buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara.

6.    Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional.

7.    Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.    Anggota Komponen Cadangan adalah sumber daya manusia termasuk yang mengawaki sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana, dan prasarana nasional yang disusun dalam satuan Komponen  Cadangan.

9.    Menteri adalah Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

10.  TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

11.  Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.

12.  Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

13.  Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara.

14.  Demobilisasi adalah tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional secara serentak yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti berlakunya mobilisasi.

Pasal  2

Komponen  Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal  3

Komponen  Cadangan  merupakan  salah  satu  wadah  dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana dalam usaha pertahanan negara.

Pasal 4

Komponen Cadangan hanya digunakan pada saat latihan dan mobilisasi.

Pasal 5

Dalam keadaan damai, Komponen Cadangan dibina dan disiapkan sebagai potensi pertahanan.

BAB II

PEMBENTUKAN KOMPONEN  CADANGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Komponen Cadangan

Pasal 6

(1)      Komponen Cadangan terdiri atas :

  1. Sumber Daya Manusia;
  2. Sumber Daya Alam;
  3. Sumber Daya Buatan; dan
  4. Sarana dan Prasarana Nasional.

(2)      Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dalam bentuk :

  1. Komponen Cadangan Matra Darat;
  2. Komponen Cadangan Matra Laut; dan
  3. Komponen Cadangan Matra Udara.

(3)      Komponen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi Angkatan sesuai masing-masing matra.

(4)      Jumlah atau tingkat kekuatan dan kemampuan Komponen  Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.

Pasal  7

(1)   Presiden menetapkan kebijakan umum Komponen Cadangan dengan Peraturan Presiden.

(2)   Kebijakan umum Komponen Cadangan meliputi perencanaan, pembentukan, pembinaan, penganggaran, penggunaan, dan pengakhiran yang diperlukan oleh Komponen Cadangan.

(3)   Perumusan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

(4)   Pelaksanaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dibantu pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Komponen Cadangan

Pasal 8

(1)   Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi Anggota  Komponen  Cadangan.

(2)   Mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, wajib menjadi Anggota Komponen  Cadangan.

(3) Warga negara selain Pegawai  Negeri  Sipil, pekerja dan/atau buruh dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat secara suka rela mendaftarkan diri menjadi Anggota Komponen Cadangan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.

Pasal 9

(1)   Untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.    persyaratan umum;

b.    persyaratan kompetensi; dan

c.     latihan dasar kemiliteran.

(2)   Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

  1. warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
  2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  1. sehat jasmani dan rohani.

(3)   Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan faktor keahlian dan keterampilan sesuai kebutuhan.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai latihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)   Calon Anggota Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diangkat menjadi anggota Komponen Cadangan.

(2)   Pengangkatan menjadi Anggota Komponen  Cadangan dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk melalui pelantikan dengan mengucapkan sumpah dan/atau janji sesuai agamanya masing-masing.

Pasal  11

Sumpah dan/atau janji Anggota Komponen Cadangan adalah sebagai berikut :

Demi Allah (sesuai agamanya masing-masing),saya bersumpah dan/atau berjanji:

bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya akan siap sedia membela dan mempertahankan tanah air, bangsa dan negara;

bahwa saya akan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan;

bahwa saya akan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku;

bahwa saya akan memegang rahasia negara dengan sekeras-kerasnya.

Pasal 12

(1)   Penangguhan menjadi Anggota Komponen Cadangan dapat dilakukan terhadap calon Anggota Komponen Cadangan karena:

  1. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  2. keberadaannya diperlukan masyarakat;

c.  sedang  menjalani  tahap  ujian  akhir  atau  tugas  akhir   pendidikan  yang tidak dapat ditinggalkan;

d.  sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah lain sesuai dengan agamanya; atau

  1. sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

(2)    Calon Anggota Komponen Cadangan yang ditangguhkan menjadi Anggota Komponen Cadangan apabila tidak lagi dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi  Anggota Komponen Cadangan.

Pasal 13

(1)      Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 10 dibentuk suatu panitia pengerahan calon Anggota Komponen  Cadangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

(2)      Panitia pengerahan tingkat pusat bertugas menetapkan kebijakan teknis, kebijakan pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan pembentukan Komponen Cadangan.

(3)      Panitia pengerahan tingkat daerah bertugas di masing-masing daerah dalam pelaksanaan pembentukan Komponen  Cadangan.

(4)      Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat pusat terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar   Angkatan, Departemen  Dalam  Negeri  dan  instansi terkait.

(5)      Keanggotaan panitia pada tingkat daerah terdiri atas unsur Departemen Pertahanan, unsur TNI, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam,

Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional

Sebagai Komponen  Cadangan

Pasal 14

(1)   Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional milik negara,  Badan Usaha Milik Negara,  Badan Usaha Milik

Daerah, badan  hukum dan/atau perseorangan termasuk yang mengawaki digunakan sebagai Komponen  Cadangan.

(2)  Jenis dan jumlah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Komponen Cadangan, setelah memenuhi persyaratan administrasi, serta uji standarisasi dan kelaikan sebagai alat peralatan, dan alat utama sistem senjata pertahanan negara.

(3)   Setiap pemilik, pengelola, penanggung jawab Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional yang diperlukan dan telah ditetapkan wajib menyerahkan pemakaian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional termasuk yang mengawaki yang berada di bawah kekuasaannya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna dibentuk menjadi Komponen Cadangan.

(4) Ketentuan  lebih lanjut mengenai penetapan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional termasuk yang mengawaki sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1)   Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 14 dibentuk panitia pengerahan.

(2)  Panitia pengerahan tingkat pusat bertugas menetapkan kebijakan teknis,  pelaksanaan, dan pengawasan di bidang administrasi, standarisasi dan kelaikan pembentukan Komponen  Cadangan.

(3)   Panitia pengerahan tingkat daerah bertugas di masing-masing daerah dalam pelaksanaan pembentukan Komponen  Cadangan.

(4)   Keanggotaan panitia pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat pusat  terdiri  atas  unsur  Departemen  Pertahanan,  Markas  Besar  TNI, Kepala Staf Angkatan,   Departemen   Dalam Negeri,  dan instansi tingkat pusat   yang   terkait.

(5)   Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat daerah terdiri atas unsur Perwakilan Departemen Pertahanan di daerah, unsur TNI di daerah, pemerintah daerah, serta instansi terkait di daerah.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB  III

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Anggota Komponen  Cadangan

Pasal 16

(1)   Calon Anggota Komponen Cadangan yang sudah diangkat menjadi Anggota Komponen  Cadangan  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  10  wajib mengikuti  pelatihan  untuk  penyegaran  dan   penyesuaian  dengan penugasan Komponen Cadangan pada masing-masing matra secara periodik.

(2)   Anggota Komponen Cadangan digolongkan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan/atau peranannya dalam susunan tingkatan atau kepangkatan yang setara dengan kepangkatan prajurit TNI atau Komponen Utama.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1)   Anggota Komponen  Cadangan wajib menjalani masa bakti Komponen Cadangan selama 5 (lima) tahun dan setelah masa bakti berakhir secara sukarela dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun.

(2)   Persyaratan untuk dapat diperpanjang adalah sebagai berikut :

a.  tenaganya masih diperlukan;

b.  sehat jasmani dan rohani;

c.  keinginan dan/atau kesediaan yang bersangkutan;

d.  tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;

e.  tidak sedang dicabut haknya ikut serta dalam pertahanan negara; dan

f.   tidak dalam keadaan pemberhentian tidak dengan hormat dari instansi/badan swasta di mana yang bersangkutan bekerja.

(3)   Perpanjangan masa bakti sebagai Anggota Komponen  Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1)      Selama menjalani masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Anggota Komponen Cadangan berada dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif.

(2)   Selama dalam dinas aktif Anggota Komponen Cadangan melaksanakan penugasan untuk menjalani latihan atau mobilisasi.

(3) Selama tidak dalam dinas aktif Anggota Komponen Cadangan kembali melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula.

(4)   Setiap Anggota Komponen Cadangan wajib memenuhi panggilan dalam dinas aktif  berdasarkan tingkat keadaan dan kebutuhan.

Pasal 19

(1)   Pada saat mobilisasi :

a.  perpanjangan masa bakti dapat diberlakukan terhadap Anggota Komponen Cadangan yang akan mengakhiri masa baktinya, terhitung mulai tanggal pemberhentiannya; dan

b.  mantan Anggota Komponen Cadangan dalam  waktu 2 (dua) tahun sejak pemberhentiannya diwajibkan aktif kembali sesuai kebutuhan.

(2)   Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib aktif kembali berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

(3)   Perpanjangan masa bakti dan pemanggilan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 20

(1)      Calon Anggota Komponen Cadangan selama menjalani latihan dasar kemiliteran, memperoleh hak uang saku, perlengkapan perorangan lapangan, rawatan kesehatan, dan asuransi jiwa.

(2)      Anggota Komponen Cadangan selama menjalani dinas aktif, memperoleh hak sebagaimana hak yang diterima oleh anggota TNI.

(3)      Anggota Komponen Cadangan selama tidak dalam dinas aktif, memperoleh hak untuk mendapatkan rawatan kesehatan.

(4)      Ketentuan tentang hak calon Anggota Komponen Cadangan dan Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 21

(1)      Anggota Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Pegawai  Negeri  Sipil dan pekerja dan/atau buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), selama menjalani masa bakti dan/atau dalam penugasan sebagai Komponen Cadangan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.

(2)      Dalam hal Anggota Komponen Cadangan melaksanakan penugasan dalam masa bakti sebagai Komponen  Cadangan tidak mengakibatkan hapusnya sebagai peserta didik, dan tetap memperoleh hak-hak akademis.

(3)   Pimpinan instansi, pimpinan perusahaan atau pimpinan badan swasta atau pimpinan lembaga pendidikan wajib memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja dan/atau buruh atau peserta didik untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai Komponen  Cadangan dan wajib untuk tetap memberikan hak-haknya.

Pasal 22

Anggota Komponen Cadangan yang memenuhi persyaratan dapat dianugerahi gelar, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1)      Anggota Komponen  Cadangan dapat memperoleh masa non aktif karena  :

a.   sakit dan berada dalam perawatan; atau

b.   menjalani pendidikan yang tidak dapat ditangguhkan;

(2)   Masa non aktif wajib diganti setelah keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir yang lamanya sama dengan masa non aktif.

Bagian Kedua

Pemeliharaan dan Perawatan Sumber Daya Alam,

Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional Komponen  Cadangan

Pasal  24

(1)   Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang digunakan sebagai Komponen Cadangan wajib dipelihara dan dirawat oleh negara sesuai dengan peruntukannya.

(2)   Sarana dan Prasarana Nasional sebagai  unsur  Komponen  Cadangan,  dapat didayagunakan dalam waktu yang tidak lebih dari setengah masa daur hidup atau usia pakainya dan dapat diperpanjang atas persetujuan pemilik, penanggung jawab, atau pengelola.

(3)  Persyaratan untuk dapat diperpanjang sebagai Komponen Cadangan sebagai berikut :

a.  masih diperlukan; dan

b.  masih laik pakai.

(4)   Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka latihan memperoleh hak sewa atau penggantian atas penggunaan barang.

(5)   Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat mobilisasi  digunakan untuk kepentingan negara sepenuhnya.

(6)   Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan, perawatan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1)      Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana  Nasional termasuk anggota yang mengawakinya selama tidak dalam dinas aktif berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab pemilik, penanggung jawab, atau pengelola.

(2)   Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional termasuk anggota yang mengawakinya selama digunakan dalam dinas aktif sebagai Komponen  Cadangan, menjadi tanggung jawab negara.

Bagian Ketiga

Pembinaan Satuan Komponen Cadangan

Pasal 26

(1)   Pembinaan satuan Komponen Cadangan dilakukan dengan latihan perorangan, latihan tingkat satuan, latihan tingkat antarsatuan, latihan satuan tingkat antarmatra dan latihan tingkat gabungan.

(2)   Pembinaan satuan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam dinas aktif.

(3)   Satuan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam dinas aktif sebagai penugasan paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan satuan Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 27

Komponen Cadangan digunakan berdasarkan strategi pertahanan melalui mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 28

Kekuatan Komponen Cadangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Panglima dan digunakan oleh Panglima.

Pasal 29

Dalam keadaan perang Anggota Komponen Cadangan setelah dimobilisasi berstatus sebagai kombatan.

Pasal 30

Anggota Komponen Cadangan, dalam dinas aktif tunduk pada hukum yang berlaku bagi militer.

Pasal 31

(1)   Anggota Komponen Cadangan yang dalam melaksanakan tugas pertahanan  negara mengalami cacat ringan, cacat sedang, cacat berat, gugur, tewas, meninggal dunia atau dinyatakan hilang dalam tugas diberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi prajurit TNI.

(2)  Anggota Komponen Cadangan yang gugur, tewas, dan meninggal dunia  karena melaksanakan tugas pertahanan negara berhak dimakamkan dengan upacara militer.

(3)   Perlakuan terhadap Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional yang rusak tetap, rusak tidak tetap dan hilang selama digunakan dalam dinas aktif menjadi tanggung jawab negara.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 32

(1)   Anggota  Komponen  Cadangan  diberhentikan  dengan   hormat  apabila:

a.  telah menjalani masa bakti paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak    diperpanjang;

b.  tidak memenuhi persyaratan kesehatan;

c.  gugur, tewas, atau meninggal dunia, atau

d.  tidak ada kepastian atas dirinya, setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas.

(2)   Anggota Komponen  Cadangan diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

a.  menganut ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara;

b.  melakukan tindakan yang dapat mengancam/membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa;

  1. dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

d.  mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan kepentingan komponen  cadangan.

(3)   Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewenangan Menteri.

Pasal 33

(1)      Anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan hormat diberi penghargaan.

(2)   Anggota Komponen Cadangan yang dinyatakan hilang dalam tugas pertahanan negara setelah 1 (satu) tahun belum ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan diberlakukan sebagai Anggota Komponen  Cadangan yang gugur.

(3)   Masa dinas aktif sebagai Anggota Komponen Cadangan diperhitungkan sebagai tambahan masa kerja.

(4)   Anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan   ayat (3).

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Anggota Komponen  Cadangan selama berada dalam dinas aktif, dan tidak  dalam   dinas  aktif   serta  yang diberhentikan dengan hormat dan yang diberhentikan dengan tidak hormat wajib memegang rahasia militer.

Pasal 35

Anggota Komponen Cadangan yang diberhentikan dengan hormat wajib melaporkan setiap perubahan alamat dan/atau perubahan data pribadi kepada instansi pertahanan negara di daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.

Pasal 36

(1)   Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan,  Sarana dan Prasarana Nasional yang digunakan  sebagai Komponen Cadangan diakhiri dan dikembalikan dalam kondisi baik oleh negara kepada pemilik, penanggung jawab atau pengelola.

(2)   Pengakhiran dan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional yang rusak, dilaksanakan setelah diadakan perbaikan dan yang hilang dilakukan penggantian oleh negara.

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal  37

Pendanaan penyelenggaraan Komponen  Cadangan Pertahanan Negara didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1)   Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2)   Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

(3)   Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(4)   Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya ditangguhkan menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39

(1)      Pimpinan instansi,pimpinan perusahaan atau pimpinan badan swasta atau pimpinan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(3) yang tidak memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja dan/atau buruh atau peserta didik untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)bulan.

(2)      Pimpinan instansi, pimpinan perusahaan atau pimpinan badan swasta atau pimpinan lembaga pendidikan sebagimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) yang memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja dan/atauburuh atau peserta didk untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai Komponen Cadangan tapi tidak memberi hak-haknya dikenakan sanksi pidana denda sesuai dengan hak-haknya yang harus diterima oleh Anggota Komponen Cadangan

Pasal 40

(1)  Setiap  orang yang dengan  sengaja  membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(2)   Apabila  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh seseorang  yang  karena  jabatan atau kedudukannya, pidananya  ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 41

(1)     Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif  pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2)     Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(3)     Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 42

(1)  Setiap pemilik, penanggung  jawab, atau pengelola  Sumber  Daya  Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2)      Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan dinas aktif sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 26,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

(3)      Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal  ………………………………..

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal   …………………………………………….

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR ………

Tags: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*