SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Sikap politik Nurul Arifin tentang Pemerintahan Aceh

Di dalam UU No 11 TAHUN 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dipahami secara jelas, terutama di dalam Bab IV tentang kewenangan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, dan Bab V yang mengatur tentang urusan pemerintahan secara jelas menegaskan bahwa konstruksi kewenangan di dalam UU ini mengatur formula yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  yang paling ditekankan adalah Negara Kesatuan. Tidak ada ruang tafsir bagi pembentukan negara dalam negara, atau negara federal, karena itu pasti bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) UUD NKRI 1945. Hanya lima (5) urusan yang diatur dalam pasal 16 UU No.11 tahun 2006 yang diberikan priveledge kepada pemerintahan Aceh.

Mengangkat bendera Aceh dalam konteks Negara Kesatuan adalah  tidak dibenarkan secara hukum dan politik, serta bisa melanggar UU No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan. Secara politik, sikap itu membawa efek psikologis bagi munculnya gerakan separatisme di Aceh yang telah setuju tunduk di bawah negara kesatuan RI sebagaimana yang telah dicantumkan dalam MoU Helsinky. Semua kalangan hendaknya memahami, bahwa MOU Helsinky janganlah  dibaca secara letterlegh, tapi patut dibaca dalam satu spirit Negara Kesatuan RI. Komitmen itu yang harus dipegang teguh. Pancasila, Bhinneka tunggal Ika dan UUD NKRI 1945 adalah wadah dan filsafat kolektif yang menyatukan seluruh perbedaan di antara kita.

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*