SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Raker Komisi II dan ORI (Ombudsman Republik Indonesia)

NurulArifin.Com – Rapat kerja komisi II dengan ORI (Ombudsman Republik Indonesia) yang pertama sejak kepengurusan ORI yang baru dilantik berlangsung senin, tanggal 7 Maret 2011.

Pada awal rapat, sebagian besar anggota memberikan harapan dan usulannya terhadap peningkatan kinerja ORI di masa mendatang.
Dalam penjelasannya kepada Komisi II ketua ORI menjelaskan Prioritas ORI pada 3 fungsi pelayanan publik dasar. Yaitu: Administrasi kependudukan, layanan perijinan dan ketertiban lingkungan berbasis kecamatan.

Rencana sasaran ombudsman nanti akan dilakukanĀ  pada 7 kota metropolitan. dan hasilnya akan dipublikasikan kecamatan mana yang paling jelek pelayanan publiknya.

ORI juga akan melaksanakan program sosialisasi namun berbeda dengan program sosialisasi sebelumnya, dalam rangka sosialisasi ORIĀ  tidak akan membicarakan atau sosialisasi tentang ORI saja, tapi akan lebih bicara tentang kasus dan bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. ORI akan membuat program kerja 100 hari yang akan disosialisasikan kepada media agar masyarakat luas memahami hal tersebut. Ombudsman akan fokus pada pelayanan dasar yg dibutuhkan oleh masyarakat.

Ori juga menyatakan bahwa dari berbagai rekomendasi yang dilakukan sebagai hasil evaluasi pelayanan publik, maka rekomendasi di bidang pertanahan sampai saat ini memang belum ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu maka ORI m0h0n dukungan dari komisi II agar rekomendasi tersebut dapat dilakukan sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Komisi II juga meminta ORI agar seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh ombudsman RI ditembuskan ke komisi II agar terjadi optimalisasi pengawasan yang lebih efektif.

Komisi II juga meminta kepada ombudsman agar meningkatkan pengawasan pelayanan publik utamanya terhadap e-KTP, pertanahan, pelaksanaan seleksi CPNS, serta transportasi umum (seperti di DKI Jakarta)

Kesimpulan dari raker tersebut adalah:

  • Komisi II mendesak ORI utk memaksimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU yang berlaku.
  • Usulan anggaran tambahan sebesar 31.700.026. 250. Yg diajukan oleh ORI disetujui oleh komisi II DPR.

Komisi II DPR RI mendesak ombudsman agar terjun langsung dalam permasalahan yang penting serta yg menyangku kepentingan dan perhatian publik agar masyarakat menyadari keberadaan ORI. (Sekarwati, M.Si)

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*