SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RAKER Komisi II DPR RI Terkait RUU Keistimewaan DIY

NurulArifin.Com – Hari Rabu 2 Februari 2010, komisi II DPR RI mengadakan rapat kerja dengan mendagri dan Menkumham beserta anggota DPR untuk memberikan sikap atas RUUK DIY.  Acara dibuka pukul 10.00 dan dipimpin langsung oleh ketua komisi II bapak H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH

Kesempatan pertama diberikan kepada Fraksi Partai Demokrat, dibacakan oleh DRS. H. DJUFRI. Fraksi Partai Demokrat setuju bahwa Sri Sultan  dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama; konsep yang ditawarkan sesuai dengan monarkhi konstitusional. Secara umum dapat dikatakan bahwa fraksi Demokrat menyetujui RUUK DIY yang telah dirumuskan Pemerintah untuk dibahas lebih lanjut karena dianggap  dapat mengakomodir aspirasi masyarakat Yogyakarta.

Kesempatan kedua diberikan kepada Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang dibacakan oleh Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS. Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa proses pembahasan RUUK DIY merupakan upaya membangun pemerintahan yang baik dan akuntabel; sehingga pembahasan RUUK DIY harus dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dalam bingkai NKRI. Selain itu Fraksi PG menyoroti adanya tiga aspek yang memperkuat adanya RUU K DIY ini.

–          Aspek filosofis dari RUUK DIY ini yaitu tidak mereduksi peran Sultan dan Paku Alam yang selama ini berjalan;

–          Aspek sosial politik dari RUUK DIY ini yaitu jangan sampai membuka peluang terputusnya tali sejarah RI dan Yogyakarta;

–          Aspek Yuridis dari RUUK DIY ini lebih diarahkan untuk memperjelas UU DIY yang sudah ada;

Sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar  mempertegas bahwa persoalan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama, perlu dikaji lebih lanjut, apakah itu terbaik bagi Yogyakarta atau tidak dengan menimbang aspirasi masyarakat yang perlu diperhatikan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibacakan oleh ALEXANDER LITAAY.

Fraksi PDIP menilai bahwa janji Pemerintah untuk memasukan pembahasan RUUK DIY  dalam program prioritas 100 Hari SBY gagal. Pemerintah menghabiskan waktunya dengan berwacana dengan publik; Yang lebih buruk, RUUK DIY saat ini tidak jauh berbeda dengan RUUK DIY tahun 2008 yang lalu.  PDIP menolak beberapa argumentasi pemerintah terkait RUUK DIY ini dan dianggap terlalu mengada-ada.  Bahkan  ditetapkannya Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama menunjukkan bahwa DIY jadi korban Indonesia yang gemar membangun lembaga baru. Fraksi PDIP menilai bahwa RUUK DIY perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dibacakan oleh HERMANTO, S.E., M.M. Fraksi PKS menilai bahwa RUUK DIY tidak boleh menafikan keistimewaan DIY karena itu harus dikaji lagi secara objektif dan mendalam. Pemerintah sudah seharusnya mendengar aspirasi masyarakat DIY karena RUUK DIY ini dianggap  kurang mengapresiasi aspirasi masyarakat DIY dan kurang memperhatikan aspek folosofis, historis, yuridis, sosial dan politik yang ada.  Fraksi PKS menilai bahwa DPR RI perlu menghadirkan para pakar/tokoh dan masyarakat Yogyakarta untuk mendengarkan aspirasi masyarakat DIY.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai bahwa keistimewaan DIY tidak bertentangan dengan Demokrasi jadi sangat tidak tepat jika Monarkhi dikontradiksikan dengan Demokrasi, karena itu mempertahankan Keraton dalam Demokrasi bisa diakomodir.  Fraksi PAN berpandangan bahwa pembahasan RUUK DIY dapat dilanjutkan dengan memperhatikan keutuhan NKRI.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibacakan oleh anggota H. NU’MAN ABDUL HAKIM, DRS. Fraksi PPP menilai bahwa dengan adanya Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama yang diatur dalam RUUK DIY sangat tidak mencerminkan keistimewaan DIY. Substansi keistimewaan Yogyakarta dapat dilihat dari 3 hal: Istimewa dalam pembentukan DIY, Penggabungan dua wilayah Kesultanan dalam satu Propinsi, dan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Oleh karena itu PPP berpendapat bahwa RUUK DIY dari Pemerintah belum sepenuhnya mewakili aspek filosofis, historis, yuridis, sosial dan politik keistimewaan Yogyakarta.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan oleh anggota DRA. HJ. IDA FAUZIYAH

Fraksi PKB menilai bahwa RUUK DIY harus dibingkai dalam komitmen Sri Sultan dan Paku Alam dalam memperjuangkan kemerdekaan RI; oleh karena itu meski Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama yang diusulkan Pemerintah dalam RUUK DIY merupakan langkah yang kreatif, namun perlu dikaji ulang.  Dan pembahasan RUUK DIY perlu ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Gerindra berpandangan bahwa Multikulturalisme harus diakomodir dalam RUUK DIY.

Fraksi  Hati Nurani Rakyat (Hanura) dibacakan oleh Akbar Faisal. RUUK DIY harus dinilai dari beberapa aspek. Pertama, Urgensinya. Apakah momennya tepat untuk dibahas saat ini? Mengingat bahwa DIY baru saja berduka dengan bencana nasonal meletusnya merapi.
2)Keistimewaan: tidak semata-mata masalah kultural.
3)Keistimewaan harusnya diletakkan pd tatanan kultural dan politis. Jika tidak ada unsur ini maka tidak ada keistimwaan DIY.  Fraksi Gerindra juga berpendapat bahwa Istilah Gubernur utama terlalu dipaksakan. Akan terjadi  tumpang tindih kekuasaan dengan gubernur provinsi. Demikian pula mekanisme pencalonan perlu dikaji lebih dalam. Pada bagian akhir, Fraksi Geindra berpandangan bahwa Pemerintah tidak usah reaktif terhadap aspirasi masyarakat terkait RUUK DIY, namun harus responsif.

Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Berpandangan bahwa Aspirasi masyarakat Yogyakarta harus didengar dan diakomodir dalam RUUK DIY. Karena  RUUK DIY yang diusung Pemerintah saat ini bertentangan dengan Konstitusi dan ambigu karena mengabaikan eksistensi Sultan dan Paku Alam; Sementara itu, pemerintah dengan mudah menggunakan istilah gubernur utama dan wakil gubernur utama sekaligus mengatakan bahwa  istilah Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dapat diganti dengan istilah lainnya menunjukkan bahwa Pemerintah terkesan tidak serius dalam mempersiapkan RUUK DIY.

Selesai pembacaan pandangan DPD, sidang ditutup oleh ketua sidang H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*