SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Raker Pansus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

NurulArifin.Com – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (PTUP)  telah resmi dibentuk oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komposisi keanggotaan Pansus berjumlah 29 anggota. Sebanyak 8 dari Fraksi Partai Demokrat,  5 dari Fraksi Partai Golkar,  5 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 3 dari Partai Keadialan Sejahtera (PKS). Sedangkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Fraksi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menempatkan 2 anggotanya. Semantara Fraksi Partai Hanura dan Gerindra masing-masing menempatkan 1 anggota.

Pada Rabu tanggal 23 Februari Pansus RUU PT mengadakan raker dengan Mendagri, Menkumham, Menkeu dan kepala Bapenas  untuk mendengarkan penjelasan pemerintah mengenai RUU ini, mendengarkan pendapat fraksi dan penetapan mekanisme kerja pansus.

Menurut pemerintah, salah satu tujuan dirumuskannya RUU  Pengadaan Tanah untuk Pembangunan karena pemerintah menganggap kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan umum semakin meningkat. Sementara, prosesnya selama ini memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang menghambat proyek pembangunan itu sendiri. Maka pengadaan perlu dilakukan dengan cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Selain itu  RUU ini juga bertujuan untuk  memberantas aksi spekulan tanah yang seringkali merugikan investor. Menurut pemerintah ada prinsip-prinsi yang menjadi pegangan pemerintah dalam pembuatan RUU ini yaitu  pengadaan tanah harus bisa dijalankan oleh pemerintah. Kedua, hak masyarakat harus dijamin tetapi hak masyarakat juga harus genuine. Ketiga, ada langkah-langkah konkrit dimana spekulasi atas tanah dalam pengadaan tanah bisa diminimalisasi.  Keempat, secara gagasan, RUU ini tak bisa dipungkiri juga merupakan adopsi dari pelaksanaan pengadaan tanah di negara-negara lain yang cocok dengan Indonesia.

Acara kedua adalah pandangan fraksi-faksi tentang RUU PTUP.  Fraksi Demokrat memberikan pandangan singkat bahwa persoalan tanah memang sangat rumit meski penting.  Oleh karena itu untuk menyambut baik adanya RUU ini maka harus diperjelas dan diperhatikan beberapa hal utama dalam pengelolaan tanah, seperti, penataan ruang yang transparan untuk publik, ganti rugi tanah yang obyektif, serta waktu pengadaan yang berlarut-larut harus dihilangkan.

Kedua, Fraksi Golkar menyatakan bahwa pembangunan infrastuktur tidak maksimal karena pengadaan tanah sulit, masih banyak masalah pertanahan seperti spekulan tanah. Jadi persoalan tanah harus diurai permasalahannya. Menurut Fraksi Golkar urgensi perlunya pembuatan RUU PTUP ini, pertama, untuk menyelesaikan bottle neck terhadap stagnasi pembangunan karena kurangnya daya dukung  infrastuktur yang dimiliki.

Kedua, diwujudkan harmonisasi 3 pemangku kebijakan, yaitu rakyat, pemerintah dan pasar, dan adanya kemudahan untuk akses terhadap hasil pembangunan. Ketiga, pengadaan tanah tidak cukup karena keterbatasan jumlahnya yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus bertambah. Oleh karena itu pengadaan tanah harus dirancang dan dilakukan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.

Fraksi PDIP memberikan pandangannya bahwa RUU PTUP ini harus dikoreksi untuk kata “pembangunan” karena istilah pembangunan sangat luas dan bisa di tafsirkan dengan berbagai arti.  Lantas bagaimana dengan tanah untuk pembangunan yang sudah  diatur dalam UU Pokok Agraria? Oleh karena itu harus diperjelas apa yang dimaksud dengan pembangunan. Fraksi PDIP juga menyatakan bahwa RUU PTUP ini belum mengakomodasi hak otonomi daerah terhadap tanah, demikian pula hak keistimewaan, hak adat, dan hak-hak daerah lainnya.

Fraksi PKS menyatakan bahwa pengadaan tanah harus diperjelas peruntukannya dan ganti rugi kepada masyarakat tidak boleh merugikan masyarakat.

Fraksi PAN menyatakan bahwa RUU PTUP dengan judul pembangunan belum merepresentasikan RUU ini untuk kepentingan masyarakat. Harusnya  judulnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.  Oleh karena itu harus dibuat alasan yang jelas dan kuat sebagai dasar pembentukan RUU ini karena dalam RUU ini belum ada substansinya.

Selain itu Fraksi PAN juga mneyoroti bahwa pelaksana UU ini pada BPN (badan Pertanahan Nasional) tidaklah tepat, harusnya adalah lembaga yang independent. Fraksi PAN juga mempertanyakan adanya swasta yang masuk dalam penyelenggara pembangunan dalam RUU ini. Menurut Fraksi PAN hal ini akan menjadi kontroversial.

Fraksi PPP mengatakan bahwa masalah tanah banyak yang merugikan masyarakat dan harus dimanagement sedemikian rupa sehingga peruntukan RUU ini sesuai dengan tanah untuk pembangunan.

Fraksi Gerindra menekankan adanya bahwa selalu ada persoalan lain yang lebih besar dam biasanya sangat politis bila menyangkut masalah tanah. Harusnya Tanah Untuk Pembangunan bukan persoalan tanah itu sendiri tapi untuk tujuan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Hanura menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan harus merujuk UUPA untuk memastikan tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun dalam RUU ini jika peruntukannya untuk pengadaan tanah untuk  kemakmuran rakyat, maka RUU PTUP ini masih belum tepat karena masih sangat rancu.  Jika dimaksudkan untuk kemakmuran rakyat harusnya pelepasan tanah oleh masyarakat dikompensasikan dengan wujud pembangunan yang bisa dimiliki oleh masyarakat tersebut misalnya semacam kepemilikan saham.

Fraksi PKB menyatakan bahwa definsi kepentingan umum dalam RUU PTUP ini harus dibahas lebih detail. Fraksi PKB juga mempertanyakan keterlibatan swasta dalam pasal 4 RUU PTUP ini yang sepertinya melegalkan keterlibatan swasta dalam pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum.

Bukankah pihak swasta selalu mengedepankan profit oriented? Fraksi PKB menyatakan pula bahwa ganti rugi tidak selalu berupa fisik atau uang, namun harus selalu berupa aspek sosial yang bisa mendukung kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu maka proses pengadaan tanah harus transparan, pembahasannya harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan mengenai tanah seperti LSM. Fraksi PKB tidak menghendaki RUU ini justru berarti melegalkan penggusuran/pengambil alihan tanah secara paksa oleh negara atas nama pembangunan.[Sekarwati, M.Si]

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*