SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Rapat komisi II

NurulArifin.Com – Rabu, 24 November 2010, KOMISI II DPR RI mengadakan rapat internal yang tertutup untuk umum untuk mengambil keputusan tentang RUU 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

Menjelang pengambilan keputusan mengenai RUU 22 tahun 2007, perdebatan di komisi II menyangkut beberapa hal:

1. Timsel dibentuk oleh presiden dari  masyarakat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh DPR. Kemudian presiden akan mengusulkan nama-nama tersebut kepada DPR. Namun demikian angota timsel tidak boleh berasal dari pejabat pemerintah.

2.    Bagi calon anggota KPU dari unsure aktivis partai politik, apakah kalau mendaftar harus berhenti 5 tahun sebelumnya (tidak berpolitik) atau hanya menjelang pendaftaran saja? Atau apa sebaiknya tidak dipersoalkan masalah ini karena yang penting adalah bahwa ketika mereka menjadi anggota KPU mereka sudah netral. Terdapat dua kelompok yang sama kuatnya; satu mereka yang menganggap lima tahun merupakan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa calon tersebut memang bersungguh-sungguh netral. kelompok kedua  menganggap bahwa calon bisa bersikap professional dengan netral ketika menjabat jadi anggota KPU maka meski mereka melepaskan baju politiknya menjelang pendaftaran, tidak menjadi masalah.

3. Sesudah menjadi anggota KPU berapa lama mereka mereka boleh berkarir di bidang politik atau menjadi pejabat publik lagi? Lima tahun? Tiga tahun? Perdebatan tentang hal ini menguat dengan berbagai kasus yang terjadi terkait banyaknya anggota KPU/KPUD yang akhirnya menduduki jabatan politik seperti contohnya andi nurpati.  Nurul arifin mengakui bahwa kasus andi nurpati dan lainnya cukup menohok dan membuat luka. Oleh karena itu, Nurul Arifin mengusulkan harus ada sanski, tidak hanya sanksi perdata tapi juga harus sanksi pidana sehingga anggota KPU/KPUD tidak membuat kesepakatan-kesepakatan politik ketika mereka masih bertugas.  Namun demikian Nurul Arifin memahami bahwa tidak memperbolehkan anggota KPU menjadi pejabat publik dalam kurun lima tahun setelah selesai masa tugasnya terlalu berat mengingat bahwa anggota KPU tersebut adalah individu-individu yang berhak untuk melanjutkan dan mengembangkan karirnya. Nurul arifin mengusulkan angka tiga tahun saja.

Jika mau diberlakukan lima tahun, Ida fauziah mengusulkan untuk memberikan kompensasi kepada ex anggota KPU.

4. Kesekeretariatan akan diduduki oleh  pejabat karir di KPU/KPUD. Pemerintah/pemda tidak bisa intervensi soal karir mereka. Karena ketidaknetralan KPU/KPUD seringkali juga karena ketidaknetralan kesekretariatan KPU/KPUD karena karir mereka sangat tergantung intervensi atasannya yang notabene adalah pemerintah. Oleh karena itu mata rantai ini akan diputus.

5.    DewanKehormatan dan bawaslu keanggotaannya independen, tidak ada unsur parpol? Atau tetap dengan kesepakatan sebelumnya bahwa partai politik di parlemen adalah bagian dari keanggotaan DK KPU?

DK kpu anggotanya terdiri dari partai politik yang berada di parlemen dengan kata lain yang lolos PT, anggota masyarakat, KPU dan Bawaslu, untuk tahun 2014 totalnya berjumlah  15 orang =  9 parpol yang lolos PT+ 4t okoh masy +  1 Bawaslu +  1 KPU.

Tapi jika nanti dalam pemilu berikutnya parpol yang lolos PT jumlahnya genap, maka otomatis anggota DK akan genap, dan hal itu akan menyulitkan pengambilan keputusan. Maka diusulkan dalam penjelasan ditambahkan klausal jika terjadi hal demikian, maka tokoh masyarakat akan ditambah menjadi satu jadi unsur tokoh masyarakat menjadi 5 orang.

.

Yang paling menarik dari proses perdebatan tersebut adalah Fraksi Demokrat yang “ngotot” untuk tidak melakukan pengambilan keputusan tentang RUU 22 tahun  2007  pada hari ini (Rabu, 24 November 2010).  Fraksi Demokrat menganggap bahwa perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi  antara pimpinan komisi II kepada ketua-ketua fraksi. Namun delapan partai lainnya menolak karena mereka merasa sudah lebih dari cukup untuk membiarkan masalah RUU 22 tahun 2007 ini ber”ayun-ayun”. Istilah yang digunakan Nurul Arifin pertama kalinya  itu  menjadi kata yang dipakai oleh anggota lainnya yang artinya sama dengan berlarut-larut karena banyaknya kepentingan politik dan tarik menarik kepentingan tesebut.

Ketika kesepakatan tetap dilakukan untuk membuat keputusan, Fraksi Demokrat menyatakan keluar dari acara rapat.  KOmisii  II pada akhirnya tetap mengambil keputusan hari itu.

KEPUTUSAN  RAPAT INTERN KOMISI II DPR RI

RUU Perubahan UU 22 tahun 2007  tentang Penyelenggara Pemilu

1. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota termasuk yang berasal dari partai politik. Namun demikian mereka harus sudah mundur pada saat mendaftar.
2. Keanggotaan DewanKehormatan KPU berasal dari 1(satu) orang unsure  dari KPU, 1(satu) orang unsure Bawaslu, 4 (empat) orang unsure masyarakat serta unsure partai politik yang berada di DPR. (bagian penjelasan: apabila jumlah keanggotaan DKPP genap, maka unsure masyarakat ditambah 1 (satu) orang lagi.
3. Anggota KPU, KPU Provinsii dan KPU Kabupaten/kota tidak boleh menduduki jabatan politik pemerintahan dan BUMN/BUMD selama 5 tahun setelah selesai menjadi anggota KPU, KPU Provinsii dan KPU Kabupaten/kota.. Dan akan diberikan kompensasi berupa tunjangan kesejahteraan selama 5 tahun.
4. Kesekretariatan Jendral KPU KPU Provinsii dan KPU Kabupaten/kota adalah pegawai negeri organik sekretariat jendral KPU (hirarkis)

Berita Terkait :

  1. Rapat Kerja Komisi II DPR-RI dengan Menteri Sekretaris Negara
  2. UU PENYELENGGARA PEMILU – Disayangkan, Fraksi Demokrat Mengulur Waktu
  3. Nurul Arifin, Pembaru UU Bidang Politik
  4. Pegang Prinsip Profesional dan Loyalis Partai
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

4 Responses

  1. bagaimanapun juga, tidak bisa dipungkiri bahwa pembuat UU adalah Para Wakil Rakyat yang terhormat, sehingga dalam setiap pembuatan UU tergantung sejauh mana kepentingan dan bergaining masing-masing Fraksi ataupun PArtai ataupun Individu….. Dengan memasukkan Unsur PArpol dalam Tubuh KPU sama saja dengan memasukkan PEmain menjadi Wasit…… mungkin hal ini tidak akan menjadi permasalahan untuk Wilayah kota seperti jakarta, surabaya, medan, dll… tapi bagaimana dengan wilayah laen yang tertinggal,,,, baik secara informasi maupun ekonomi……. keberadaan unsur partai di kpu pasti akan menjadi pemilu kita tidak semakin menjadi baik…..

  2. Ibu Nurul Arifin kami dari honorer teranulir Jawa Tengah memohon bantuan Ibu Nurul di komisi II DPR RI memperjuangkan cpns teranulir jateng 1225 bisa terakomodir dalam RPP regulasi pengangkatan honorer. Mohon Ibu bantu kami…karena tahun2005 lalu kami sdh dinyatakan lolos test cpns jalur honorer lalu pemberkasan pun sdh tapi tiba tiba kami dianulir tdk jadi diangkat..mohon Ibu bantu kami dng Menpan RB dan BKN kami dibantu supaya kami tidak test lagi namun melalui verifikasi validai ulang..mohon ..maturnuwun

  3. 1. Lagi-lagi keputusan ini menunjukkan adanya kepentingan politik dari parpol2 yg ingin memasukkan unsur parpol ke KPU…ini menunjukkan adanya politik kekuasaan dan ambisi di dalam tubuh Parpol.

    2. Ini jg menunjukkan ketidakcerdasan para anggota dewan kita dalam merumuskan sistem pemilu yg baik. terlihat dari berubah-ubahnya UU Paket Politik setiap 5 tahun……mengikuti alur kemauan dan ambisi politik Partai Politik

  4. Dalam revisi UU 22 tahun 2007 ini, sya melihat dilakukan krn ada kecenderungan balas dendam atau like and dislike. Satu contoh adanya pasal 130B dan 130C. padahal dilihat dalam konteks umum, tidak bisa juga dipisahkan dari lahirnya UU pemilu yg bermasalah dan multi tafsir. maka dalam konteks seperti itu, menyalahkan KPU semata tidaklah tepat, DPR juga punya peran di dalam mengacaukan pemilu. krn ketidakcermatan dan ketidakcerdasan di dalam membuat UU pemilu terutama sistem pemilu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*