SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

Rapat Pansus Tentang Peraturan Perundang-undangan

NurulArifin.Com – Hasil rapat Pansus Peratuan  Perundang-undangan merupakan rapat awal sehingga  pokok bahasannya belum secara menyeluruh, baru  seputar beberapa hal yang dianggap memiliki isu strategis. Misalnya:
1) Kedudukan TAP MPR setelah amandemen apa karena  dalam draf perUU yang terbaru, kedudukan TAP MPR tidak disebutkan.

2) Masalah pencabutan UU/Perda yang sudah dibuat. Khususnya soal Perda, dalam draf per UU ini Mendagri tidak punya lagi hak untuk membatalkan Perda. Depdagri hanya punya hak melakukan preventif review, yaitu usaha pencegahan pada saat pemda & DPRD mengkonsultasikan raperdanya, Jika raperda  ditengarai bertentangan atau akan bermasalah, maka mendagri dapat menyarankan raperda tersebut  untuk diganti atau direvisi kembali sebelum ditetapkan.

Sementara. Itu, pihak yang berhak melakukan uji materi terhadap  Perda bermasalah adalah MA (sesuai dgn pasal 7 ayat 5 dalam draf RUU P-UU).

Bunyi draf  Pasal 7 ayt 5 RUU PUU: “ Dalam hal suatu peraturan per UU  dibawah UU diduga bertentangan dengan UU maka pengujiannya dilakukan oleh MA.”

Masalah Perda jadi pembahasan yang cukup hangat karena memang kita akui ada beberapa perda yang bermasalah sejak otonomi daerah diberlakukan. Khususnya tentang perda retribusi maupun Perda tentang perilaku.

Jika UU ini berlaku maka pembuatan Perda harus ada naskah akademiknya, karena pengalaman selama ini tidak  ada bahkan seringkali perda hanya bentuk copy paste dari perda  daerah lain.

3) Harus diatur ketentuan  jika UU usul inisiatif dari DPR, khususnya jika datang dari badan legislasi DPR hendaknya dibahas lebih dulu secara mendalam dengan komisi terkait sebelum terjadi pembahasan dengan pemerintah.[NM]

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*