SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT                                                SUARA    GOLKAR    SUARA    RAKYAT

RDP Badan Legislasi DPR RI Membahas Masukan Terhadap RUU ttg Penanganan Konflik Sosial

NurulArifin.Com РKamis (17/02)  Badan Legislasi DPR RI melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Dirjen Kesejahteraan Sosial Menkokesra, Direktur Khusus Kawasan Daerah Tertinggal Bappenas dan Koordinator Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender untuk membahas masukan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

Kesempatan pertama diberikan kepada Dirjen Kesejahteraan Sosial Menkokesra. Beliau menjelaskan mengenai Fenomena konflik sosial belum diselesaikan secara tuntas, karena beberapa faktor, diantaranya:
(1) Potensi konflik masih berkisar pada masalah SARA
(2) Sifat kemajemukan masyakarat yang kompleks, menyebabkan konflik
(3) Masalah Demograsi  dan akses, baik akses ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sebagainya (4) Residual konflik yang belum terselesaikan secara tuntas, sehingga potensi konflik masih besar untuk muncul kembali
(5) Rasa ketidakadilan di lingkungan masyarakat bisa melahirkan konflik
(6) Dendam pasca konflik yang masih tersisa di dalam masyarakat.

Padahal penanganan Konflik selama ini masih bersifat parsial, sehingga tidak terselesaikan secara tuntas.karena itu, menurut pihak Menkokesra, penanganan konflik tidak boleh lagi dengan pendekatan keamanan, tetapi yang dikedepankan aspek kesejahteraan. Dalam hal ini, UU No. 24/2007 yang mengatur tentang penanganan bencana harus dikaitkan dengan UU ini, di mana salah satunya terkait dengan kesejahteraan sosial.

Karena berbagai persoalan konflik muncul ditengah-tengah masyarakat sementara banyak persoalan di dalam masyarakat yang muncul, maka perlu ada perundang-undangan yang mengatur mengenai konflik sosial agar bisa tertangani dengan baik. Sementara dalam kaitannya dengan siapa yang menangani konflik beliau menjelaskan, bahwa untuk leading sector ada pada kementerian sosial, dan tidak perlu ada lembaga baru yang menangani konflik.

Kesempatan kedua diberikan kepada Direktur Khusus Kawasan Daerah Tertinggal Bappenas yang mengemukakan mengenai landasan pemerintah agar RUU ini bisa dibahas lebih lanjut adalah:
(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang terkait dengan penanganan khusus daerah tertinggal, terluar dan pasca konflik;
(2) Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik masa lalu, masih parsial dan reaktif. Misalnya Inpres No. 15 tentang Penyelesaian Konflik di Aceh, Inpres No. 14 di untuk Poso, Inpres 5/ 2007 untuk Papua dan Inpres No. 8/2007 untuk Sulawesi Tengah. Melihat hal ini, berarti penanganan konflik sosial masih parsial;
(3) Stategi nasional penguatan perdamaian yang disusun oleh pemerintah. Bagaimana perdamaian itu bisa dibangun lebih awal dan untuk mencegah konflik yang timbul di dalam Masyarakat. Pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dan pemerintah pusat menginisiasi suatu forum yang disebut dengan Forum Pemda Damai. Ada 10 Provinsi yang sudah berpengalaman menangani konflik, yang terlibat dalam Forum Pemda Damai.

Kesempatan ketiga diberikan kepada Koordinator Koalisi Anti Kekerasan Berbasis Gender. Mereka menjelaskan mengenai banyaknya perempuan yang menjadi korban dari kekerasan, terutama di daerah pasca konflik. Mereka juga mengemukakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 dan 1820, sepakat untuk memberikan perhatian khusus dan perlindungan perempuan di wilayah konflik agar terbebas dari kekerasan berbasis gender. Hal-hal yang terjadi seperti kekerasan seksual dan sebagainya merupakan bagian dari bahan yang mereka sampaikan. Mereka berharap, agar perempuan diprioritaskan untuk dilindungi dalam RUU ini, terutama di daerah-daerah konflik. Karena tekanan militer biasaya mempengaruhi psikologi mereka. Bahkan pelecehan seksual terjadi justu di daerah-daerah konflik.

Nurul Arifin menanyakan bagaimana merangkum keterkaitan antara RUU PKS dengan UU yang sudah ada. Karena RUU PKS memiliki keterkaitan dengan UU Kepolisian, TNI, UU Pertahanan, dan juga RUU tentang Keadaan Bahaya, termasuk di dalam UU Tentang HAM dan Pengadilan HAM. Menurut Nurul Arifin, hal ini mesti juga diharmonisasi dan diberi titik tekan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan institusi-institusi yang menyelesaikan konflik. [NA]

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

*